JAKARTA,  GRESNEWS.COM – Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva meresmikan Pusat Sejarah Konstitusi  (Puskon) di Aula Lantai Dasar Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (19/12). Fasilitas ini diwujudkan untuk menghadirkan sejarah konstitusi sejak masa sebelum kemerdekaan hingga kiprah Mahkamah Konstitusi ke tengah-tengah masyarakat.
 
Dalam implementasinya, Puskon ini dibagi menjadi zona pra kemerdekaan, masa kemerdekaan, periode Undang-Undang Dasar 1945, masa Konsitusi Repubilik Indonesia Serikat (RIS), UUD Sementara 1950, kembali ke UUD 1945, perubahan UUD 1945, dan terakhir kiprah Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dalam mengawal Undang-Undang Dasar 1945.
 
Pusat Sejarah Konstitusi yang berada di lantai 5 dan 6 Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat ini didukung multimedia dan teknologi informasi, berupa visualisasi dan audiovisual. Khusus di lantai 6 berisi berbagai informasi tentang sejarah MK. Mulai dari munculnya  ide dan pemikiran pembentukan MK, sejarah perkembangan, hingga berbagai keputusan yang dinilai berkontribusi besar dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.
 
"Fasilitas ini merupakan salah satu upaya untuk memahami dan menghargai nilai sejarah konstitusi Republik Indonesia," tutur Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK Janedjri M Gaffar saat menyampaikan sambutanya.
 
"Selain pusat dokumentasi konstitusi, Puskon ini juga menjadi media pembelajaran bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami konstitusi serta sejarah MK
 
Ketua MK Hamdan Zoelva menambahkan, selain sebagai pusat dokumentasi konstitusi, Puskon ini juga menjadi media pembelajaran bagi masyarakat untuk memahami konstitusi hingga sejarah terbentuknya MK.
 
"Harapannya tumbuh kesadaran masyarakat dalam mewujudkan budaya sadar berkonstitusi," kata Hamdan.
 
Selain Presiden Jokowi dan kesembilan hakim konstitusi, acara tersebut juga dihadiri Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
 

BACA JUGA:
Tags