Mengadili Penggangsir Uang Negara di Pertamina Patra Niaga

Minggu, 09 April 2017, 12:00:00 WIB - Hukum

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik (kanan) mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/3). Selain membahas visi dan misi Direktur PT Pertamina (Persero) yang baru, rapat tersebut juga membahas tentang kelanjutan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Penyidikan kasus dugaan korupsi pembayaran Jasa Transportasi dan Handling BBM fiktif oleh PT Pertamina Patra Niaga (PPN) ke PT Ratu Energy Indonesia Tahun Anggaran 2010-2014 akhirnya tuntas. Berkas perkara empat tersangka dinyatakan lengkap (P-21) dan akan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

'Berkas keempat tersangka sudah P-21,' kata Direktur Penyidikan (Dirdik)pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Warih Sadono dikonfirmasi gresnews.com terkait perkembangan kasus ini, Minggu (9/4).

Selanjutnya penyidik akan melimpahkan tersangka berikut barang buktinya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk disidangkan. Empat tersangka yang bakal diadili adalah Sidhi Widyawan selaku Direktur Pemasaran PT Patra Niaga Tahun 2008-2011.

Lalu ada Johan Indrachmanu selaku Vice President National Sales 2 PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2010-2012. Johan sendiri saat ini menjabat sebagai Direktur Marketing PT Utama Alam Energi. Kemudian Carlo Gambino Hutahaean selaku Direktur Operasional PT Ratu Energy Indonesia dan Eddy selaku Manager Operasional PT Hanna Lines.

Keempatnya diduga melakukan korupsi dengan membuat penagihan fiktif sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp73 miliar. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah mengatakan, penyidik menemukan bukti ‎pembayaran Jasa Transportasi dan Handling BBM oleh PT Pertamina Patra Niaga (PPN) ke PT Ratu Energy Indonesia yang ‎tidak sesuai dengan peraturan yang ada alias fiktif.

'Itu tagihan bohong-bohongan, satu pengadaan angkutan (jasa trasnprotasi) ada dua perusahaan, satu perusahaan menagih dengan dokumen yang benar sedangkan satu perusahaan menagih menggunakan dokumen fotocopy, ini kan enggak benar,' kata mantan Jaksa Agung Muda Intelijen ini.

Dalam kasus ini PT Patra Niaga bekerjasama dengan PT Hanna Lines (PT HL) dan PT REI untuk penyaluran BBM ke PT Total E&P Indonesia atau PT Tepi. PT Patra kemudian mengajukan anggaran sebesar Rp72,15 miliar ke PT Pertamina untuk pembayaran ke PT REI.

Anggaran yang diajukan PT Pertamina Patra Niaga akhirnya cair. Namun oleh pihak Patra Niaga anggaran tersebut tidak dibayarkan. Terkait kasis ini, penyidik telah menggeledah dan menyita sejumlah dokumen di Kantor Pertamina Patra Niaga.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar