Kasus Pelarian Napi, Buah Kelebihan Beban Lapas

Rabu, 21 Juni 2017, 12:00:00 WIB - Hukum

Dua petugas berjaga di sekitar penjara setelah adanya narapidana warga negara asing meloloskan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan, Denpasar, Senin (19/6). Empat narapidana yaitu Shaun Edward Davidson (Australia), Dimitar Nikolov Iliev (Bulgaria), Sayed Mohammed Said (India) dan Tee Kok King Bin Tee Kim Sai (Malaysia) masih diburu petugas setelah meloloskan diri dari Lapas Kerobokan melalui terowongan tersebut. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kasus pelarian narapidana kembali terjadi. Dalam satu hari, yaitu pada Senin (19/6) terdapat dua laporan pelarian napi dari dua lembaga pemasyarakatan yang berbeda. Pertama adalah kaburnya narapidana kasus perampokan Kadarmono dari Lapas Permisan II, Nusakambangan, Cilacap. Kedua, kaburnya empat tahanan warga negara asing dari LP Kerobokan, Denpasar, Bali.

Berdasarkan catatan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), sampai dengan 20 Juni 2017 terdapat tidak kurang dari 26 kasus melarikan diri di Rutan dan Lapas di Indonesia. 'Pemerintah harus melakukan evaluasi yang serius atas kebijakan pemidanaan di Indonesia,' kata Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi W Eddyono kepada gresnews.com, Rabu (21/6).

Bagi ICJR, kata Supriyadi, problem melarikan diri dari Rutan dan Lapas di Indonesia tidak terlepas dari masalah laten kelebihan beban penghuni di Rutan dan Lapas di Indonesia. Data sampai dengan Juni 2017, kapasitas Rutan dan Lapas di Indonesia adalah 122.204 orang. Dengan kapasitas itu, jumlah penghuninya mencapai 225.835 orang atau terdapat kelebihan beban penghuni sejumlah 185%.

'Salah satu dampak langsung dari meledaknya kepadatan penghuni Rutan dan Lapas tersebut adalah risiko keamanan yang tidak lagi terjamin, termasuk memastikan penghuni Rutan dan Lapas tidak melarikan diri,' papar Supriyadi.

Secara faktual, terdapat risiko keamanan yang serius yang diakibatkan oleh tingginya tingkat kepadatan penghuni Rutan dan Lapas. Berdasarkan Riset ICJR pada 2014, alasan kelebihan beban penghuni, mengakibatkankan ketiadaan tempat dalam Lapas. Akibatnya pada saat malam hari, hanya blok atau sebagian dari blok yang dapat dikunci, karena sel tidak dapat dikunci.

'Hal ini memunculkan risiko keamanan yang besar baik di antara penghuni maupun antara penghuni dan petugas, serta kemungkinan melarikan diri yang tinggi,' kata Supriyadi.

Secara logis, kelebihan beban itu juga berdampak pada rasio antara petugas jaga dan penghuni Rutan dan Lapas. Di tingkat nasional, rasio antara petugas dan penghuni mencapai 1:44 pada 2014. Angka tersebut membengkak pada 2016 dimana rasionya menjadi 1:55 orang.

Sementara itu, di beberapa penjara tertentu kondisi ini makin buruk, pada 2016, Rutan Salemba harus memastikan kondisi Rutan aman dengan rasio penjagaan 1:161 orang. Perlu dicatat, Semakin buruk tingkat kepadatan, maka semakin buruk pula tingkat penjagaan dan keamanan. Pada 2014, seperti Lapas Banjarmasin rasionya bisa jauh lebih mengkhawatirkan lagi, yaitu di angka 1:450.

'Situasi ini menyebabkan pengelolaan penjara bisa menjadi sangat sulit mengingat rendahnya rasio penjaga terhadap penghuni. Dalam kondisi tersebut, maka ketidakmampuan personel Lapas dalam membendung jumlah penghuni Lapas yang melarikan diri menjadi terasa cukup rasional,' ujar Surpriyadi.

Sia menilai, kondisi ini sesungguhnya tidak terlepas dari arah kebijakan pemidanaan nasional yang memang masih mengkedepankan pemenjaraan dan potensi overkriminalisasi yang sudah semakin dekat dihadapi oleh Indonesia. Jumlah pemenjaraan yang tinggi sangat jarang diimbangi dengan alternatif pemidanaan selain penjara.

Sejalan dengan itu, Pemerintah justru merekomendasi berbagai undang-undang yang sangat sarat dengan kriminaliasi dan pemenjaraan, contoh paling mudah adalah RUU KUHP yang saat ini dibahas di DPR. Dalam RUU KUHP saja, terdapat 1.154 perbuatan pidana yang ancaman pidananya adalah penjara.

Kondisi ini belum lagi diperparah dengan UU lain, contohnya UU Narkotika yang sangat berbau pemenjaraan sekalipun pada para pengguna dan pencandu yang harusnya dapat diberikan tindakan lain. 'Pemerintah seakan tidak pernah melakukan evaluasi atas tujuan pemidanaan di Indonesia,' sesal Supriyadi.

Atas situasi ini ICJR mendorong pemerintah melakukan evaluasi yang serius atas kebijakan pemidanaan di Indonesia khususnya mengantisipasi over-kriminalisasi untuk meminimalisir overcrowding dalam Lapas. 'Persoalan dalam Lapas tidak akan pernah selesai kalau Pemerintah memang mendesain Lapas sebagai tempat akhir untuk menampung beban peradilan pidana tanpa secara serius mengevaluasi kebijakan pemidanaan,' pungkasnya.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar