JAKARTA,GRESNEWS.COM - Rencana penjualan Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata tidak hanya berimbas kepada para pegawai Kementerian itu saja, tetapi juga berimbas pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, dua lantai dari gedung itu merupakan tempat kerja beberapa pegawai KPK.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, Kementerian BUMN meminjamkan dua lokasi yaitu lantai 15 dan lantai 2 kepada KPK untuk dipergunakan. Dan tentunya, dua lantai itu digunakan para pegawai yang berada di tempat tersebut.

"Yang pertama di jaman Menteri BUMN Dahlan Iskan di kasih ruang. Ada 2 lantai lantai 15 sama lantai 5 kalau engga salah. Tentu kami mempersiapkan itu agar bisa ditempati oleh pegawai KPK," kata Johan kepada wartawan, Rabu (17/8) malam.

Menurut Johan, jika dilihat dari sisi aturan, sebenarnya hal itu tidak melanggar hukum. Tetapi jika dikaitkan dengan KPK, Johan mengaku sedikit kecewa karena banyak pegawai KPK yang menempati gedung tersebut. Menurut Johan, perjanjian ini berlaku hingga gedung baru KPK rampung dibangun.

"Ini kan sudah ada perjanjian waktu itu kami diberi kesempatan meminjam (gedung) itu. Kalau misalnya itu dijual berarti KPK kemana harus cari tempat? ujarnya.

Menurut Johan, hal ini akan dikoordinasikan kepada Menteri BUMN Rini Soemarni. Sebab, ia mengaku tidak tahu apakah Rini paham jika ada institusi lain yang juga menempati gedung tersebut. Selain itu, proses pemindahan jika gedung BUMN dijual juga memakan waktu tidak sedikit.

Pria yang juga menjabat Deputi Pencegahan KPK ini berharap, Menteri Rini agar memikirkan ulang rencana penjualan itu. Tetapi, jika penjualan gedung memang mendesak, tidak ada cara lain pihaknya akan mencari tempat baru bagi para pegawai KPK.

"Saya sih cuma ngomong kami mau pindah kemana kalau itu dijual," tutupnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berniat menjual gedung kantor kementeriannya di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Rini tengah mempertimbangkan rencana itu untuk memangkas pengeluaran Kementerian BUMN untuk biaya operasional.

"Enggak fair dong kalau saya menekankan bagaimana setiap BUMN harus efisien sementara Kementerian enggak melakukan efisiensi. Kan sama saja bohong," kata dia di kantornya, Senin, (15/12).

Rini mengungkapkan bekas kantor pusat PT Garuda Indonesia itu terlalu besar untuk kementeriannya. Gedung setinggi 22 lantai itu hanya ditempati 250 orang karyawan. Dia mengatakan sudah membicarakan rencana penjualan gedung tersebut kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan sudah disetujui Menkeu.

BACA JUGA:
Tags