JAKARTA, GRESNEWS.COM - Otoritas Jasa Keuangan diminta untuk membuka akses keuangan bagi masyarakat kelas bawah. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan OJK menjadi lembaga yang mengakar dengan menciptakan produk-produk yang menjadi kebutuhan masyarakat.  "Presiden mengharapkan industri keuangan nasional dimasa-masa mendatang  mengakar ke bawah, dengan membuka akses keuangan bagi masyarakat di bawah secara inklusif," kata Muliaman di Kantor Presiden, seperti dikutip situs setkab.go.id, Selasa kemarin.

Meski dituntut untuk membuka akses bagi masyarakat bawah, Muliaman mengatakan Presiden juga mengharapkan OJK memenuhi kebutuhan masyarakat menengah atas yang makin tinggi, menyediakan produk keuangan, dan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Sejak 1 Januari kemarin, OJK memang telah resmi menggantikan tugas BI dalam pengawasan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. "OJK sudah mulai beroperasi di seluruh Indonesia mulai Banda Aceh hingga Jayapura," kata Muliaman.

Hanya saja karena merupakan lembaga baru, OJK hingga saat ini belum memiliki gedung sendiri. Untuk sementara, OJK saat ini menempati gedung BI. Di masa mendatang kata Muliaman, OJK akan terus melakukan penguatan di daerah, baik dalam pengawasan perbankan maupun melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat luas.

Pada pertemuan dengan Presiden SBY kemarin, jajaran pimpinan Bank Indonesia (BI) dan Dewan Komisioner OJK melaporkan perihal pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari BI kepada OJK, yang sudah mulai berjalan sejak 31 Desember 2013. Dalam kesempatan itu Presiden SBY mengharapkan BI dan OJK senantiasa membangun koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait di bidang keuangan.

Koordinasi itu kata Presiden SBY dilakukan melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), yang terdiri dari Pemerintah, BI, OJK dan LPS,  baik dalam kondisi ormal maupun dalam keadaan krisis. "Kami berharap koordinasi dan komunikasi terus berjalan bukan hanya di level kebijakan tetapi di level teknis pun berjalan dengan baik," kata Muliaman.

Presiden mengingatkan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi  krisis 2005 dan 2008 berkat koordinasi dengan baik. Dengan demikian, koordinasi yang baik , akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Sementara itu Gubernur BI Agus Martowardojo menambahkan dengan koordinasi, diharapkan akan mampu meningkatkan taraf hidup rakyat sebagai tujuan pembangunan nasional. "Hal ini akan terwujud kalau lembaga-lembaga sektor keuangan melakukan koordinasi, sehingga mampu menciptakan kondisi ekonomi yang sehat, dan pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh rakyat secara menyeluruh," kata Agus.

Sebagaimana diketahui, Presiden SBY  meluncurkan Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia pada November 2013 lalu. Peluncuran cetak biru ini diharapkan mendorong keuangan yang dapat dipahami dan diakses oleh masyarakat menuju jasa keuangan inklusif.

BACA JUGA:
Tags