"Perang" Jilid II, Papa vs KPK

Selasa, 07 November 2017, 11:00:00 WIB - Hukum

Ketua DPR Setya Novanto menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11). Sidang tersebut beragenda mendengarkan sejumlah keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK salah satunya Ketua DPR Setya Novanto. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - "Peperangan" antara Komisi Pemberantasan Korupsi versus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto masih terus berlanjut. Gagal di jilid pertama lantaran "Papa" Setnov menang praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK, tak membuat para penyidik KPK menyerah. KPK pun kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik alias E-KTP.

KPK telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) untuk membuka penyidikan baru atas nama tersangka Setya Novanto per 31 Oktober lalu. "Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober, telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik) tahun 2011 sampai dengan 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto," demikian penggalan SPDP tersebut.

"Bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustius alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir Sugiharto, MM selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan," sambungan penggalan SPDP tersebut.

Terkait penetapan kembali Setnov sebagai tersangka, Sekjen Golkar Idrus Marham mengaku belum tahu-menahu. "Saya nggak bisa menanggapi kalau saya belum tahu. Saya ndak bisa. Saya ndak menanggapi, saya ndak memahami itu, tetapi kalau ada proses-proses seperti itu, kita hargai proses itu, tapi saya belum tahu sampai sekarang," ujar Idrus di DPR, Senin (6/11).



Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, juga mengaku belum tahu soal penetapan kembali kliennya menjadi tersangka di KPK. Fredrich mengaku belum menerima surat dari KPK.

"Saya tidak tahu-menahu karena kita tidak terima. Kalau kita terima pun masak kita edarkan ke wartawan, kan nggak make sense. Berarti ini kan permainan oknum KPK sendiri, yang sengaja membikin isu bikin heboh masyarakat, kan mereka selalu ingin jadi pemain sinetron," kata Fredrich.

Fredrich malah menuding ada oknum di KPK yang sengaja menyebarkan isu tersebut. Dia menyebut surat dimulainya penyidikan atas Novanto itu hoax. "Kalau kita terima pun, masak kita edarkan ke wartawan, kan nggak make sense. Berarti ini kan permainan oknum KPK sendiri yang sengaja membikin isu, bikin heboh masyarakat, kan mereka selalu ingin jadi pemain sinetron," kata Fredrich.

"Saya belum terima, apa yang harus saya ambil langkah? Ini kan hoax, isu kan, kan saya belum tahu," imbuh Fredrich.

Fredrich pun mengaku belum akan mengambil langkah hukum apa pun. Namun, bila dia telah menerima surat resmi, langkah hukum pasti akan diambil. "Kalau terima kan kita ambil langkah hukum. Kalau belum terima, mau ngambil apa, masak saya berdasar fotokopi WA (WhatsApp), terus saya bisa tuntut orang. Ya nggak luculah," ucap Fredrich.

Dalam penyidikan terbaru ini, Setnov pun terksesan memainkan "jurus" lama yaitu menolak panggilan pemeriksaan oleh KPK. Senin (6/11) kemarin, seharusnya, Setnov diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo). Namun Setnov mangkir.

"Pagi ini sekitar pukul 08.00 WIB bagian persuratan KPK menerima surat dari Setjen dan Badan Keahlian DPR RI terkait dengan pemanggilan Ketua DPR-RI, Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo) dalam kasus E-KTP," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (6/11

Setya Novanto kembali mangkir dari panggilan penyidik KPK dengan alasan, KPK harus izin ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila ingin memanggilnya terkait kasus korupsi e-KTP. Ketua DPR itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-XII/2014.

Saat itu, MK mengubah izin pemeriksaan anggota MPR, DPR, dan DPD dari Majelis Kehormatan Dewan (MKD) ke tangan presiden. Namun tidak semua kejahatan yang disidik harus mendapat restu presiden terlebih dahulu. Untuk pidana khusus, penegak hukum tak perlu meminta izin presiden untuk memanggil wakil rakyat.

Sikap Setnov ini memang membingungkan, mengingat dia cukup rajin hadir sebagai saksi di persidangan. Pada Jumat (3/11), Novanto memenuhi panggilan menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Sementara untuk panggilan KPK dalam proses penyidikan, Novanto selalu absen.

Padahal, dalam aturan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tak ada larangan penegak hukum memanggil anggota DPR dalam pidana khusus. Selama ini sejumlah anggota DPR yang dipanggil KPK juga hadir jika tak ada halanga

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar