Rita Ditahan, Rita Melawan

Sabtu, 07 Oktober 2017, 11:00:00 WIB - Hukum

Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari memasuki mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/10). KPK resmi menahan Rita atas kasus dugaan menerima suap dan gratifikasi sebesar enam miliar rupiah dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (PT SGP) Hery Susanto Gun terkait pemberian izin lokasi inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman. (ANTARA)

JERAT TPPU - Dalam perkara ini, KPK tak hanya menjerat Rita dengan dugaan suap tetapi juga tindak pidana pencucian uang (TPPU). 'Nanti sudah barang tentu akan dilakukan pemeriksaan, akan dilanjutkan dengan TPPU. Tapi sampai dengan saat ini karena tim masih di lapangan, pasal yang kita terapkan adalah pasal 12 a dan 12 b (terkait suap) kemudian 12 B (terkait gratifikasi),' kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Terkait hal itu, KPK telah mengamankan 4 mobil atas nama orang lain dari penggeledahan yang dilakukan terkait kasus Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. KPK belum merinci atas nama kepemilikan mobil yang disita tersebut. Mobil disita karena diduga terkait dengan perkara yang menjerat Rita.

'Menyita 4 mobil, Hummer H3, Toyota Vellfire, Ford Everest, dan Land Cruiser, yang berada dalam penguasaan RIW (Rita Widyasari), namun dengan nama pihak lain,' tutur Basaria.

KPK juga telah menggeledah sejumlah kantor dinas terkait perkara suap dan gratifikasi Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Penggeledahan tersebut dilakukan KPK di kantor Dinas Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Pendidikan.

KPK menelusuri dugaan keterlibatan kepala dinas terkait. 'Sudah dilakukan penggeledahan kepada beberapa kepala dinas. Gratifikasi melibatkan pemberi. Apakah kepala dinasnya terlibat atau tidak, kita masih belum bisa mengumumkan,' ujar Basaria.

KPK juga akan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Ini menyusul peningkatan harta kekayaannya setelah menjadi bupati. 'Masalah LHKPN peningkatannya nanti akan diperiksa,' ujar Basaria.

Peningkatan tersebut merupakan selisih dari LHKPN yang dilaporkan pada 23 Juni 2011 sebesar Rp 25,850 miliar, dengan yang dilaporkan pada 29 Juni 2015 sebesar Rp236,750 miliar. Peningkatan itu terjadi saat dia menjabat Bupati Kukar pertama kali pada periode 2010-2015.

Dalam laporan tahun 2015, Rita menambahkan Rp200 miliar dari hasil pertambangan. Tertulis pula itu adalah penambahan data baru. 'Apakah lahan perkebunan merupakan modus (suap atau gratifikasi), kami sampaikan saat ini kita tidak bisa menyatakan iya atau tidak. Sabar dulu. Nanti kita periksa dulu, baru kita tentukan hasil gratifikasi atau benar-benar hasil nilai dari pertambangan yang dimiliki,' ucap Basaria.

Sebelumnya, Rita sudah pernah mengklarifikasi soal penambahan hartanya yang naik signifikan. Rita menjelaskan perubahan signifikan dalam dua pelaporan yang berselisih empat tahun tersebut murni karena tanah tambang dan sawit tidak dia laporkan dalam laporan awal.

Pada pelaporan 2010, yang kemudian diterbitkan dalam catatan berita negara pada 2011, Rita melapor dalam kaitan dengan pencalonannya sebagai Bupati Kukar. Dia melaporkan hartanya dari hasil tambang dan batu bara, namun tidak termasuk lahannya. Kemudian pada 2014, Rita melapor lagi, kali ini menyertakan nilai lahan perkebunan dan pertambangan itu. (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar