Di Tangan Anies, Riwayat Alexis Tamat

Selasa, 31 Oktober 2017, 11:00:00 WIB - Hukum

Suasana hotel dan griya pijat Alexis di Jakarta, Senin (30/10). Pemprov DKI Jakarta menolak daftar ulang tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat kejutan besar di awal masa kepemimpinannya. Sang Gubernur melaksanakan janjinya untuk menutup usaha Hotel-Griya Pijat Alexis yang selama ini disebutkan menjalankan bisnis asusila.

Anies Baswedan menegaskan Pemprov DKI menolak daftar ulang tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Setelah daftar ulang ditolak, kegiatan di Alexis terhitung ilegal.

Anies mengatakan surat penolakan izin usaha Alexis sudah dikeluarkan sejak Jumat (27/10/2017) lalu. Dengan ditolaknya TDUP oleh Pemprov DKI, kata Anies, kegiatan bisnis yang ada di Alexis menjadi ilegal.

"Sudah habis. Otomatis, maka tidak punya izin lagi kemudian. Kan sudah habis, kemudian dengan begitu, tidak ada izin lagi, otomatis kegiatan di situ bukan kegiatan legal lagi. Kegiatan legal adalah kegiatan yang mendapatkan izin, tanpa izin, maka semua kegiatan di situ bukan kegiatan legal," kata Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/10).



Penolakan terhadap permohonan TDUP Alexis ini tertuang dalam surat bernomor 6866/-1.858.8. Surat bertanggal 27 Oktober 2017 itu diteken oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi. Foto surat itu beredar di kalangan jurnalis.

Surat ini merupakan tanggapan atas surat dari Alexis dengan Nomor 026B/GAH/X/17 yang dikirim sehari sebelumnya atau 26 Oktober. Dalam surat itu, Alexis menanyakan alasan daftar ulangnya belum diproses. Pihak Alexis juga menyebut selama ini daftar ulang yang mereka ajukan setiap tahun selalu keluar.

Ada 4 poin jawaban Pemprov DKI. Di antara jawaban Pemprov, ada yang menyinggung soal kesusilaan. Berikut ini 4 poin jawaban Pemprov DKI. Bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan pertimbangan teknis, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti informasi yang berkembang di media massa terkait kegiatan yang tidak diperkenankan dan dilarang dalam penyelenggaraan usaha Hotel dan Griya Pijat di Hotel Alexis;
2. Setiap Penyelenggara Usaha Pariwisata berkewajiban turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat kerja;
3. Pemerintah berkewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
4. Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis belum bisa diproses.

Anies Baswedan menegaskan konsisten sesuai dengan janjinya. "Kita akan coba konsisten ke depan dan pastikan sesuai dengan janji kita. Tidak akan membiarkan praktik-praktik seperti ini melenggang begitu saja," kata Anies.

Anies mengatakan, dia tidak akan ragu mengambil langkah tegas. Setelah penyetopan izin Alexis, Anies memberi pesan kepada pihak-pihak lain. "Dan ini pesan kepada semua. Jangan coba-coba, kalau Anda coba-coba, kita akan tindak dengan tegas," ujarnya.

Anies akan mengambil langkah tegas bila praktik-praktik tempat hiburan malam masih beroperasi. Apalagi menyangkut prostitusi. "Siapa pun, di mana pun, siapa pun pemiliknya, berapa lama pun usahanya, bila melakukan ini praktik-praktik amoral, apalagi menyangkut prostitusi, tidak akan kita biarkan," tegas Anies.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sandiaga Uno menggunakan istilah "pecah telur" atas langkah penutupan Alexis. Dia mengatakan, ini merupakan upaya memenuhi janji yang disampaikan saat kampanye dulu. "Hari ini pecah telur satu, kita tidak memperpanjang izin Alexis," kata Sandiaga di Kementerian PUPR, Jl Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (30/10).

Tak hanya soal Hotel Alexis, Sandiaga pun kembali menegaskan sikapnya soal proyek reklamasi pantura Jakarta, yakni menghentikan proyek tersebut. Untuk mendukung sikap itu, Pemprov DKI Jakarta menganalisis proyek tersebut dari aspek lingkungan hidup. "Posisi kami sangat jelas, sekarang sedang melakukan kajian lingkungan hidup strategis agar ke depan kita bisa menata pesisir Jakarta menjadi yang lebih baik," terang Sandiaga.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar