Masa Cekal Mu´min Ali Gunawan Habis, Kasus Cessie Victoria Mangkrak?

Jum'at, 27 Januari 2017, 11:00:56 WIB - Hukum

Gedung Kejaksaan Agung (Edy Susanto/Grenews.com)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Status larangan bepergian ke luar negeri saksi kasus dugaan korupsi penjualan hak tagih utang (Cessie) PT Adyesta Ciptatama (AC) di Bank BTN pada BPPN kepada PT Victoria Securities Internasional Corporation (VSIC), Mu'min Ali Gunawan bakal habis. Mu'min yang merupakan ipar dari Mochtar Riady punya peran penting dalam kasus ini diduga bakal lolos.

Saat ini tim penyidik masih menelusuri dugaan keterlibatan Presiden Komisaris ‎Bank Panin ini. Ada bukti-bukti yang mengarah dugaan keterlibatan Presiden Komisaris Bank Panin (Tbk) ini. 'Ada (dugaan keterlibatan Mu'min), tapi kita belum berkesimpulan ke sana‎,' kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (26/1).

Kini status Mu'min Ali Gunawan masih sebagai saksi dan telah dilakukan pencegahan berpergian ke luar negari, bahkan pencegahan Mu'min ‎hingga ini dalam tahap perpanjangan dan akan berakhir dalam waktu dekat.

Bahkan dengan habis masa waktu pencegahan, Mu'min bakal bebas melenggang ke luar negeri. '‎Ya mau apa, ketentuannya begitu, kami pengen ketentuannya cekal itu bisa lebih dari 2 kali 6 bulan, tapi ketentuannya gitu 2 kali 6 bulan,' kata Armin.



Dalam kasus ini Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Haryanto Tanudjaja (Analis Kredit BPPN), Suzana Tanojoh (Komisaris PT Victoria Sekuritas Insonesia-VSI) dan Rita Rosela (Direktur PT VSI). Ketiganya status buron. Satu lagi mantan Kepala BPPN Syarifuddin Temenggung.

Sementara itu, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Fadil Jumhana mengatakan, dari bukti-bukti penyidik pidana khusus ada keterlibatan Mu'min. Kini penyidik menunggu keterangan tersangka yang saat ini dinyatakan buron.

'Kalau sudah ada bukti kuat kenapa tidak, penyidik akan ambil sikap,' kata Fadil beberapa waktu lalu.

Dalam kasus Cessie ini terlihat jelas ada pidana korupsinya. Kasus ini mencuat setelah adanya penurunan nilai penjualan aset dari Rp69 miliar menjadi Rp26 miliar. Nilai Rp69 miliar diperoleh saat lelang aset di BPPN dan dimenangkan taipan Prajogo Pangestu.

Namun, karena surat tidak lengkap, Prajogo dalam kapasitas pemilik PT First Kapital membatalkan kemenangan. Lalu. Dilelang lagi, VSIC sebagai pemenang dengan harga Rp26 miliar. Padahal, menurut anggota tim penyidik harga tanah seluas itu, di pinggir jalan tol Karawang sudah mencapai Rp2,2 triliun. Taksiran penyidik kerugian negaranya mencapai Rp419 miliar.

Kasus ini berawal saat PT Adyasta Ciptama (AC) mengajukan kredit senilai Rp469 miliar untuk membangun perumahan seluas 1.200 hektare di Karawang, Jawa Barat, ke salah satu bank pemerintah. Saat krisis moneter, bank yang memberikan pinjaman itu termasuk program penyehatan BPPN sehingga asetnya yang terkait kredit macet dilelang termasuk PT AC yang dibeli PT VS Indonesia senilai Rp26 miliar.

Namun, ketika PT AC akan membeli kembali, PT VS Indonesia menetapkan harga senilai Rp2,1 triliun. Akhirnya, PT AC melaporkan dugaan permainan dalam transaksi ini ke Kejaksaan Agung.

Baca selanjutnya: 1 2 3 4

Komentar