Pansus Angket KPK Tuding Ada Pelanggaran HAM di KPK

Jum'at, 25 Agustus 2017, 11:00:00 WIB - Hukum

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa (tengah) didampingi Wakil Ketua Masinton Pasaribu (kanan) dan Wakil Ketua Taufiqulhadi (kiri) mendengarkan keterangan keluarga korban kasus burung walet saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/8). (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Panitia Khusus Hak Angket KPK terus melakukan "serangan" gencar terhadap lembaga antirasuah itu. Kali ini muncul tudingan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penyidikan yang dilakukan KPK. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Angket KPK dengan pengacara mantan Bupati Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanis D Rihi dan Petrus Bala Pattyonadi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8).

Salah satu yang diungkapkan para pengacara mantan Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome itu adalah, soal pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Marthen. Yohanes merasa penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan KPK melanggar hukum. Ia bercerita soal Marthen yang praperadilannya menang dari KPK, namun penyidikannya tetap ditindaklanjuti.

"Kami merasa penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK itu banyak yang melanggar hukum. Sebagai contoh misalnya pada tahun 2016 kami mengajukan gugatan praperadilan dan KPK dianggap kalah," katanya.

"Kemudian perintah dari putusan itu ialah menyatakan penetapan tersangka tidak sah dan memerintahkan mengembalikan berkas kepada kejaksaan untuk dihentikan penyelidikannya menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak sah," lanjut Yohanes.

Lebih lanjut Yohanes menuturkan Marthen justru ditetapkan sebagai tersangka. Karena salah satu kasus tersebut Yohanes menuding KPK melanggar hukum. "Tetapi kemudian mereka menetapkan tersangka lagi sebelum eksekusi putusan itu. Kami merasa ini perbuatan yang melanggar hukum dan juga ini perbuatan yang kami nilai sebagai perbuatan yang tidak benar," ucapnya.

Ketika ia mencoba untuk mencari alasan penetapan kliennya sebagai tersangka. Pihak KPK justru menganggap pihak Yohanes menghalang-halanginya. "Ketika kami bertanya itu dianggap sebagai menghalang-halangi. Banyak hal termasuk juga dengan persidangan yang dipindahkan ke Surabaya padahal fokusnya di NTT," tuturnya.

Senada dengan Yohanis, Petrus Bala Pattyona juga menyatakan, sebagai profesional, KPK tidak pernah menggunakan hukum acara. Itu juga bagian yang harus dibenahi.

"Selama kami berurusan dengan KPK, untuk menemui tersangka sangat susah, tidak diizinkan mendampingi saksi. Kalau seseorang menjadi tersangka, yang dizinkan untuk mendampingi hanya satu orang pengacara. Semua serba dibatasi. Kalau memang ada aturan seperti itu, maka harus berimbang. KPK jangan berbuat sesukanya. Saya tidak benci KPK, yang saya mau agar aturan-aturan itu transparan dan berimbang," tegasnya.

Menanggapi paparan Yohanes dan Petrus itu, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi menilai, telah terjadi pelanggaran HAM dalam kasus ini. "Apa yang disampaikan dalam rapat tadi, menurut kami adalah pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia oleh KPK. Dimana hak yang melekat pada seseorang telah diabaikan semuanya," ucap Taufiqulhadi, seperti dikutip dpr.go.id.

Ia juga menegaskan, telah terjadi pelanggaran dalam kasus Marthen Dira Tome, yakni dimana keberadaan hak seseorang, tidak diindahkan selama dalam pemeriksaan oleh KPK.
"Didalam ketentuan yang telah kita tandatangani tentang hak asasi manusia, pada diri seseorang itu melekat haknya untuk diberikan pengacara ketika mengalami masalah hukum, agar dia terlindungi segala haknya. Hal itu tidak dilaksanakan sama sekali oleh KPK, seperti yang telah disampaikan oleh tim pengacara yang datang tersebut," ujarnya.

Pansus Angket KPK menyarankan agar tim pengacara mantan Bupati Sabu Raijua itu mengajukan banding apabila memang ada hal-hal yang berkaitan dengan proses hukum, seperti adanya hal-hal yang tidak patut dilakukan dan merupakan pelanggaran terhadap KUHAP. "Persoalan yang termasuk dalam conflict of interest dalam kasus tersebut, juga harus dilaporkan kepada pihak KPK. Ada juga hal lain yang menurut KPK bahwa apa yang dilakukan KPK merupakan Standard of Prosedure (SOP), tetapi sebenarnya adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum yang harus dilaporkan kepada polisi," tegas Taufiqulhadi.

"Biar semuanya menjadi jelas, dan masyarakat juga mengetahui permasalahan yang ada didalam KPK. Itulah yang ingin diluruskan oleh Pansus Angket KPK DPR," tandasnya.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar