Pansus KPK Ungkit Kejanggalan OTT

Jum'at, 01 September 2017, 11:00:00 WIB - Hukum

Presiden Kongres Advokat Indonesia Indra Sahnun Lubis (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi (kiri) dan Masinton Pasaribu (tengah) saat hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/8). Pansus Hak Angket KPK mengundang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) untuk membahas posisi dan fungsi pengacara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam kurun waktu 15 tahun keberadaan KPK. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Panitia Khusus Hak Angket KPK terus melakukan upaya pengungkapan berbagai pelanggaran yang dilakukan lembaga antirasuah itu dalam menjalankan tugasnya. Kali ini yang menjadi perhatian pihak Pansus adalah masalah Operasi Tangkap Tangan. Pansus mengungkap beberapa kejanggalan dalam OTT yang dilakukan KPK.

Salah satunya, ternyata KPK pernah meminjam uang dari salah seorang pengusaha sebesar Rp5 miliar untuk OTT. Ketika itu kasus yang dimunculkan KPK adalah suap kepada pegawai MA.

Indra Sahnun Lubis pengacara dari pengusaha Probosutedjo mengungkapkan hal itu secara terbuka di hadapan rapat Pansus Hak Angket KPK DPR RI, Kamis (31/8). Indra memaparkan, kasusnya terjadi pada tahun 2006. Indra mengisahkan, KPK pernah menskenariokan OTT di rumah Probosutedjo yang waktu itu akan kedatangan tamu para pegawai MA, malam hari.

Sebelum terjadi OTT, KPK meminjam uang lebih dulu sebesar Rp5 miliar kepada Probosutedjo dan dimasukkan ke dalam box. Orang-orang KPK sudah berada di rumah Probosutedjo, sebelum tamunya datang. Tanpa diketahui para tamu, para pengintai KPK itu bersembunyi di balik kursi dan meja di rumah Probosutedjo. "Mereka sembunyi-sembunyi. Ada di balik kursi dan meja. Ketika orang MA datang, langsung orang KPK mengambil uang untuk tangkap tangan," ungkap Indra, seperti dikutip dpr.go.id.

Menurut Indra, uang yang dipinjamkan Probosutedjo kepada KPK itu, hingga kini belum dikembalikan. Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini, pernah menagihnya ke KPK, tapi tak digubris. Indra menduga kliennya itu diancam KPK, karena ada kasus hukum Probosutedjo lainnya di luar negeri yang bisa diekspose ke publik. Inilah yang membuat Probosutedjo diam saja.

"Yang paling sedih lagi Pak Probosutedjo, waktu itu MA dapat suap dari Probo Rp5 miliar. KPK telah menyadap, lalu datang ke rumah Probo. Pak Probo menyediakan uang Rp5 miliar. Mereka pinjam untuk menjebak. Uang ditaruh di rumah itu lalu menangkap tamunya yang datang. Uang yang dipinjamkan tidak balik sampai sekarang. Saya tagih sebagai kuasa hukumnya waktu itu, tapi tak dikembalikan," keluh Indra.

Anggota Pansus M. Misbakhun sempat mengejar pengakuan Indra ini untuk bertanya lebih jauh. "Jadi, uang itu seakan-akan dipakai oleh KPK untuk nyuap ke MA," tanyanya. Indra pun mengiyakan. "Cerita Pak Probo menyuap itu sebagai jebakan," ucap Indra lagi.

Selain masalah OTT, Pansus juga mengungkap KPK telah berulang kali melanggar KUHAP. Pertama berkaitan dengan saksi yang tidak boleh didampingi oleh pengacara dengan alasan Lex Specialis. Hal itu diungkapkan Anggota DPR Mukhamad Misbakhun saat rapat dengar pendapat umum Pansus Angket KPK dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan pengacara yang terhimpun dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

"Jaksa Agung pernah mengatakan kepada saya, bahwa yang bisa mengeksekusi putusan itu hanya Kejaksaan, tetapi KPK melakukan eksekusi sendiri. Terkait dengan perlindungan saksi, save house dan sebagainya, LPSK dilewati oleh KPK. Mengenai barang sitaan dan barang rampasan, itupun juga dilewati oleh KPK," papar Misbakhun.

Berkaitan dengan kasus seorang penyidik KPK bernama Novel di Bengkulu, putusan BPK pun dilanggar oleh KPK, lanjutnya. Sebab ada penggunaan keuangan negara untuk dua orang di KPK yaitu satu orang komisioner dan seorang lagi pegawai, yang mendapatkan bantuan hukum dengan menggunakan keuangan negara.

"Padahal seharusnya dia tidak boleh menggunakan keuangan negara. Kasus itu ada disaat dia belum menjadi pegawai atau komisioner KPK. Penggunaan keuangan negara itu sudah diputuskan oleh BPK untuk dikembalikan dalam waktu 60 hari setelah audit, tetapi KPK tidak mengembalikan. Ini sudah menjadi kerugian keuangan negara yang nyata, jelas, dan terang," ucapnya.

Misbakhun mengatakan, pelaksaan dan praktik-praktik didalam KPK itulah yang kemudian menimbulkan permasalahan. "Apakah praktik melenceng dari aturan seperti ini akan tetap kita tolerir. Sebagai pengacara yang selama hari perhari mendampingi baik terdakwa maupun saksi didalam kasus korupsi sampai pada proses pengadilan dan proses hukum berkekuatan hukum tetap, kita ingin mengetahui pemikiraan-pemikiran besar apa dari Asosiasi Advokat dan perhimpunan pengacara ini terhadap politik hukum penegakkan korupsi kita kedepan," pungkasnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar