Mencari Keadilan untuk Didin si Pencari Cacing Sonari

Kamis, 18 Mei 2017, 11:00:00 WIB - Hukum

Penanaman pohon di kawasan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango (ANTARA)

BUKAN KRIMINALISASI - Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan tindakan hukum yang dilakukan terhadap Didin (48) bukanlah bentuk kriminalisasai. Dia mengatakan, tindakan Didin bukan semata melakukan pengambilan cacing sonari, melainkan perusakan kawasan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

Siti menuturkan tindakan hukum dilakukan berdasarkan laporan pihak taman nasional terhadap maraknya kegiatan ilegal di TNGGP. Didin kini ditahan Polisi Hutan. Kegiatan pencarian cacing dilakukan sudah berkali-kali dan untuk mendapatkan cacing mereka menebang pohon, membuat pondokan, dan membakar kayu untuk pengapian," kata Siti dalam keterangannya, Sabtu (13/5).

Menurut Siti, cacing sonari itu diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp40.000 per ekor. "Jadi jutaan atau puluhan juta. Jumlah yang didapatkan sering kali banyak, mereka biasanya bekerja per kelompok," ujarnya.

Siti menambahkan aktivitas ilegal tersebut merusak kawasan taman nasional. Aparat TNGGP, dikatakan Siti, juga sudah memberi peringatan. Karena itu, jika tidak dilakukan tindakan, akan marak kegiatan ilegal di taman nasional tersebut. "Jadi tindakan hukum yang dilakukan bukan terkait cacing, tapi lebih kepada memasuki dan merusak kawasan konservasi secara ilegal," tuturnya.

Saat ini, kasus tersebut ditangani UPT Penegakan Hukum dan proses hukum sedang berjalan. Karena itu, Siti membantah adanya kriminalisasi. "Tidak benar bahwa terjadi kriminalisasi terhadap orang yang membutuhkan cacing untuk obat karena cacing tersebut ternyata diperjualbelikan," ucapnya.

Sementara itu terkain penahanan Didin, Direktur Penegakan Hukum Pidana Kementerian LHK Muhammad Yunus hal itu bukan lagi kewenangan pihak KLHK, terlebih jika dikaitkan dengan upaya pembebasan Didin. "Sudah bukan wewenang kami. Kasusnya sudah P21 (berkas lengkap), jadi locus-nya sudah di pengadilan," Yunus, Selasa (16/5).

Yunus menyebut pihaknya saat ini hanya menunggu jadwal pengadilan. Kementerian LHK menyiapkan saksi, ahli, dan orang-orang yang mungkin diminta pengadilan. "P21 sudah lama, sebelum ramai seperti saat ini," ucap Yunus.

Yunus menjelaskan kasus Didin murni soal penegakan kawasan konservasi. Tidak ada hubungan dengan harga cacing sonari yang diambil. Juga tidak terkait dengan hewan dilindungi atau tidak. "Dalam aturan, jangankan beraktivitas, masuk ke kawasan konservasi saja harus izin," katanya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar