Mencari Keadilan untuk Didin si Pencari Cacing Sonari

Kamis, 18 Mei 2017, 11:00:00 WIB - Hukum

Penanaman pohon di kawasan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kasus penahanan seorang pedagang jagung bakar bernama Didin (48) yang dituduh telah melakukan perusakan lingkungan karena mencari cacing sonari di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango (TNGP) dinilai telah mengusik rasa keadilan. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai kasus penahanan Didin menunjukkan, aparat tidak mengerti undang-undang.

Arsul mengatakan, penahanan Didin karena mencari cacing di kawasan hutan itu bukan karena melakukan pembalakan pohon secara liar. Ini menunjukkan aparat tak mengerti Undang-Undang.

'Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) itu memberikan kewenangan kepada penegakan hukum terkait dengan kehutanan kepada PPNS (Penyidik PNS) Kehutanan atau Polhut untuk menangani perusakan hutan, diutamakan perambahan atau pembalakan liar (illegal logging), bukan untuk kasus-kasus perorangan seperti Didin yang masuk hutan hanya sekadar mencari cacing tanah,' jelas Arsul, di gedung DPR, Rabu (17/5).

Politisi dari PPP ini mengatakan, sejatinya aparat menerapkan prinsip penegakan hukum berbasis keadilan restorasi (restorative justice). Melalui prinsip ini yang harus dilakukan penegak hukum jika ada kerusakan kecil akibat mencari cacing adalah memperbaiki kerusakan kecil di hutan tersebut. Bukan malah melakukan proses hukum biasa kepada masyarakat kecil seperti Didin tersebut.

'Ketika banyak kasus perambahan hutan yang disertai dengan pembalakan liar masif oleh korporasi perkebunan, para penegak hukum malah tidak berbuat maksimal untuk melakukan proses hukum. Ini sangat ironis,' terang Arsul.

Seperti diketahui, Didin ditahan karena kegiatannya mengambil cacing sonari di Kawasan TNGP dianggap telah merusak kawasan TNGP. Didin ditahan di balik jeruji besi sejak 24 Maret 2017 lewat tuduhan pelanggaran Pasal 78 Ayat (5) dan atau Ayat (12) juncto Pasal 50 Ayat (3) huruf e dan atau huruf m Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Terkait masalah ini pihak Komisi VII DPR menegaskan, akan segera menggelar rapat dengan pihak KLHK. Anggota Komisi VII DPR RI Joko Purwanto yang smepat menyambangi Didin (48) di sel tahanan Polres Cianjur, Jawa Barat mengatakan, dia telah mendengar langsung keterangan Didin dalam kasus ini.

Hasil pengakuan Didin ini, kata Joko, akan dijadikan bahan pembahasan dalam rapat komisi di DPR-RI. Selaku anggota komisi yang menangani persoalan lingkungan hidup, Joko menegaskan, maksud kedatangannya semata untuk menghimpun informasi dari kedua belah pihak.

'Kasus ini kan sekarang sedang ramai, di sini maupun di sana (ibu kota). Kita ingin input data dari keduanya, baik dari pihak kementerian maupun dari Didin sendiri. Tadi sudah dengar langsung penjelasannya dari pak Didin, tinggal hasilnya akan saya bawa ke komisi sebagai bahan materi rapat evaluasi bersama kementrian terkait,' papar Joko.

Joko menyebutkan akan mendalami terus kasus ini agar jelas duduk persoalannya, termasuk apakah aktivitas Didin ini terkait dalam kasus kerusakan lahan akibat perburuan cacing kalung atau merupakan kasus yang berbeda, termasuk perdebatan mengenai jenis cacing yang dipersoalkan dalam kasus ini.

'Ini menjadi sesuatu hal yang menarik yang akan kita tindaklanjuti. Bahwa saat ini ada hal yang sangat memprihatinkan terjadi ada kerusakan di lahan TNGGP. Perihal di situ ada cacing kalung atau cacing-cacing lainnya itu sebagai ekses saja, tapi setidaknya telah terjadi kerusakan,' ujarnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar