Setitik Nila Menjelang Sidang Penyelesaian Sengketa Pilkada

Kamis, 16 Maret 2017, 11:00:27 WIB - Hukum

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (tengah) didampingi Wakil Ketua MK Anwar Usman (kanan) dan Sekjen MK Guntur Hamzah (kiri) menyampaikan keterangan kepada awak media tentang penanganan perselisihan hasil Pilkada di gedung MK, Jakarta, Senin (27/2). Arief Hidayat mengatakan Mahkamah Konstitusi telah menyiapkan mekanisme dan tahapan penanganan perkara dengan mengikuti jadwal pengumuman penetapan perolehan suara yang telah ditentukan dan akan menerima permohonan dalam jangka waktu tiga hari kerja sejak pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU setempat. (ANTARA)


LANGSUNG DIPROSES — Juru Bicara MK Fajar Laksono tak menyangkal bahwa berkas perkara PHP Kabupaten Dogiyai memang hilang. Hanya, kehilangan itu sudah terdeteksi MK sebelum informasinya menyeruak ke permukaan.

'Kami ada sistem pengamanan. Dan sistem itu bekerja. Adanya berkas yang hilang sudah terdeteksi sejak beberapa waktu lalu,' kata Fajar kepada gresnews.com, Rabu (15/3). Fajar menerangkan, saat berkas-berkas PHP yang masuk ke MK itu dilimpahkan dari satu bagian ke bagian lain, tim panel menemukan ada berkas milik pemohon Markus-Angkian yang dirasa kurang.

'Kami segera memeriksa aliran berkas. Kemudian melihat rekaman cctv juga. Kami periksa siapa saja petugas yang saat itu berjaga,' kata Fajar. Tak lama setelah data-data terkumpul, sambung Fajar, MK segera bertindak cepat melakukan investigasi. Pihak-pihak yang disinyalir terlibat dalam kasus tersebut, segera dirumahkan dan dilaporkan ke pihak kepolisian.

Sebelumnya, pada Selasa (14/3), kuasa hukum Markus Waine-Angkian Goo, Andi Syamsul Bahri, menyebut bahwa atas permintaan pihak tertentu, penghilangan berkas permohonan miliknya melibatkan tim keamanan MK dan salah seorang kepala subbagian di internal MK. Disinggung soal itu, Fajar tidak memberi jawaban. Bahwa Andi menyebut nama Muhidin, seorang panitera muda MK yang 'menggiringnya' ke tempat terpisah saat menyerahkan berkas perbaikan,Fajar menjelaskan posisi Muhidin sebagai koordinator Panel 1.

Panel inilah yang bertanggungjawab menangani berkas permohonan Kabupaten Dogiyai. Lantaran ada berkas yang hilang, Muhidin kemudian meminta Andi dan kawan-kawan agar membuat surat kuasa baru pada Rabu (8/3) lalu.



Ditanya apa kira-kira motif pencurian berkas tersebut, Fajar menyebut hal itu belum bisa disimpulkan. Proses investigasi masih berlangsung hingga saat ini. 'Motif itu juga yang sebetulnya menjadi tanda tanya. Apa maksudnya menghilangkan berkas permohonan? Lagipula, kalaupun berkas itu hilang, kami masih punya salinannya. Baik yang di-scan maupun difotokopi,' terang Fajar.

Fajar menyebut pihak MK sengaja merahasiakan kasus ini agar proses investigasi berjalan lancar. Dalam pertemuan antara pihak MK dengan pemohon, Fajar mendapat informasi bahwa kabar berkas hilang itu telah menimbulkan kekhawatiran di Papua. Sebagian masyarakat di Pulau Cendrawasih khawatir jika berkas permohonan hilang di MK, maka perkara tidak bisa dilanjutkan.

Padahal, sambung alumnus FH UII itu, hilangnya berkas tidak mengganggu jalannya persidangan. Alasannya, berkas yang bakal dijadikan materi di persidangan adalah berkas perbaikan yang diserahkan pemohon pada Rabu (8/3). Sedang berkas yang hilang adalah berkas yang diserahkan pemohon pada Jumat (24/2) lalu.

Namun demikian, Fajar menyebut pihak MK sendiri tidak memandang persoalan itu sebelah mata. 'Ini sudah tidak bisa ditolerir. Perbuatan semacam ini sudah masuk ranah pidana,' tegasnya. (Zulkifli Songyanan)


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar