Buka-Bukaan Rekening Bank Wajib Pajak

Rabu, 15 Februari 2017, 11:00:00 WIB - Hukum

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi memberikan keterangan menjelang berakhirnya periode tax amnesty di Jakarta, Senin (13/2). Menjelang berakhirnya program tax amnesti pada 31 Maret 2017 Ditjen Pajak telah menyiapkan sejumlah langkah untuk melakukan reformasi perpajakan yaitu pelaksanaan pasal 18 UU Pengampunan Pajak, implementasi program untuk mempermudah akses terhadap nasabah bank serta program peningkatan layanan kepada wajib pajak. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM — Jelang berakhirnya program Tax Amnesty pada 31 Maret mendatang, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meluncurkan Aplikasi Pembukaan Rahasia Bank Secara Elektronik. Aplikasi itu diluncurkan berdasar Pasal 35 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Secara teknis, aplikasi tersebut dibagi ke dalam dua sistem. Pertama, Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (Akasia). Kedua, Aplikasi Buka Rahasia Bank (Akrab).

Akasia merupakan aplikasi internal Kementerian Keuangan untuk mempercepat pengajuan usulan kepada Menteri Keuangan. Sementara Akrab merupakan aplikasi internal Otoritas Jasa Keungan (OJK) untuk mempercepat proses pemberian izin atas surat permintaan Menteri Keuangan. Mulai 1 Maret 2017, kedua aplikasi tersebut akan silih terhubung guna mempercepat proses pengajuan dan perolehan perintah tertulis kepada pihak bank.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menerangkan, pemerintah masih menganut paradigma penegakan hukum dalam kaitannya dengan peluncuran aplikasi tersebut. Sedangkan paradigma yang ideal dalam menyikapi data para wajib pajak adalah paradigma pengendalian potensi, bukan penegakan hukum.

"Ini paradigmanya masih penegakan hukum, bukan pengendalian potensi. Pengendalian potensi itu memberikan pengawasan. Sedang paradigma penegakan hukum, jelas, dilakukan dalam rangka memberikan hukuman," kata Yustinus kepada gresnews.com, Selasa (14/2).

Yustinus menjelaskan, paradigma pengendalian potensi dalam teknisnya dapat dilakukan dengan cara pihak bank memberikan data wajib pajak kepada Dirjen Pajak secara periodik. Jadi, data tersebut diberikan secara otomatis oleh pihak bank kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tanpa perlu ada permintaan terlebih dulu dari Dirjen Pajak kepada bank yang disertai surat keterangan dari Menteri Keuangan.

"Nah, paradigma penggalian potensi sebetulnya relevan kalau pihak perbankan secara otomatis diwajibkan memberikan data perbankan kepada Ditjen Pajak. Secara periodik harus ada informasi atau laporan ke Dirjen Pajak sehingga jika ada ketidaksesuaian data wajib pajak di Ditjen Pajak dengan data keuangan wajib pajak di bank, Ditjen Pajak bisa langsung follow up. Mereka bisa memeriksa atau menyidik tanpa harus menunggu rekomendasi OJK atau Menteri Keuangan terlebih dulu," kata Yustinus.

Menurut Yustinus, jika pihak bank sudah bertindak proaktif, setidaknya ada 3 hal yang bisa mereka laporkan. Pertama, buka-tutup rekening nasabah. Kedua, mutasi saldo, dan terakhir mutasi bunga. "Ketiga hal itulah yang bisa jadi ukuran sesuai tidaknya data keuangan seseorang di bank dengan profilnya di Ditjen Pajak," terang Yustinus.

Namun demikian, Yustinus menyadari bahwa hal seperti itu tidak bisa dilaksanakan saat ini. Terlebih dalam kaitannya dengan Pasal 40 UU Perbankan yang menjamin data nasabah baik profil maupun uang yang disimpannya. Namun, seiring akan diberlakukannya kebijakan keterbukaan informasi atau Automatic Exchange of Information (AEoI) pada 2018 nanti, mau tidak mau UU Perbankan dan UU KUP, dua UU yang menjadi landasan terbentuknya paradigma penegakan hukum, harus segera direvisi.

"Sebab jika tidak ada keterbukaan, nantinya kita tidak bisa melakukan tukar informasi dengan negara lain," sambung Yustinus.

Namun, terlepas dari persoalan paradigma penggalian potensi atau penegakan hukum, Yustinus sendiri secara umum mendukung tindakan Ditjen Pajak mengeluarkan aturan baru mengenai Akasia dan Akrab. Menurutnya, dikeluarkannya kedua aplikasi tersebut bakal mempermudah kinerja Ditjen Pajak dalam membuka rekening wajib pajak untuk keperluan pemeriksaan dan penagihan.

"Jika menunggu revisi UU kan masih lama. Dan faktanya, penegakan hukum atas kasus perpajakan yang berlaku sekarang relatif tidak powerfull karena adanya hambatan di ranah administratif. Saat ini, jika Dirjen Pajak mau minta data, prosesnya lama. Kebijakan yang baru ini bisa memangkas proses yang panjang sehingga jika ada pemeriksaan hal itu bisa dilakukan lebih cepat," papar Yustinus.

Dalam kaitannya dengan penagihan, kebijakan baru ini juga dinilai Yustinus penting guna menghindari adanya main mata antara pihak bank dengan wajib pajak. Menurutnya, dalam mekanisme yang cenderung menyita waktu, tidak menutup kemungkinan pihak bank memberitahukan adanya pemeriksaan kepada wajib pajak sehingga sebelum tabungannya diperiksa, uang wajib pajak malah sudah diambil lebih dulu. "Makanya, jika waktunya pendek begini, Dirjen Pajak bisa cepat ambil tindakan," pungkasnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar