Menelusuri Aliran Duit Haram E KTP

Kamis, 14 September 2017, 11:00:00 WIB - Hukum

Hakim tunggal Cepi Iskandar (kanan) memimpin sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (12/9). Sidang praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan proyek E-KTP Setya Novanto itu ditunda hingga tanggal 20 September karena pihak KPK meminta penundaan sidang untuk menyiapkan dokumen dan administrasi. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang terus memburu Setya Novanto dalam penyidikan kasus korupsi E KTP. Dari berbagai saksi yang diperiksa, KPK menegaskan sudah mendapat gambaran lebih jelas terkait transaksi duit haram dalam pusaran kasus itu.

Sampai saat ini, Novanto sendiri memang belum diperiksa KPK. Yang bersangkutan pun terus melakukan perlawanan dengan mengajukan praperadilan penetapannya sebagai tersangka. Namun hal itu tidak menjadi masalah besar bagi KPK.

'Kita periksa 1 orang saksi tadi dari pihak swasta. Kita semakin mendapat gambaran lebih jelas terkait indikasi transaksi keuangan dalam proyek e-KTP,' kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Febri menyebut dalam beberapa hari terakhir para saksi banyak memberikan informasi terkait indikasi tersebut. KPK pun akan terus mengejar aliran dana terkait indikasi tersebut.

'Jadi para saksi yang kita periksa dalam beberapa hari ini juga memberikan informasi tentang apa yang dia ketahui terkait indikasi transaksi keuangan dalam proyek e-KTP. KPK akan terus mengejar indikasi aliran dana pada sejumlah pihak ini untuk kepentingan pemulihan keuangan negara. Jadi penanganan e-KTP masih terus kita proses sampais saat ini,' papar Febri.

Dalam kasus tersebut, 2 terdakwa yaitu Irman dan Sugiharto telah divonis bersalah. Sedangkan seorang tersangka lainnya yaitu Andi Agustinus alias Andi Narogong masih menjalani persidangan. Sementara itu, tersangka lain yaitu Setya Novanto dan Markus Nari masih dalam proses penyidikan.

Selain itu, KPK masih berupaya membuktikan apa yang didakwakan pada Irman dan Sugiharto dengan cara mengajukan banding. Pasalnya, dalam vonis Irman dan Sugiharto, banyak nama-nama yang hilang.

Salah satunya yaitu ketika jaksa KPK menyebutkan dalam dakwaan Irman dan Sugiharto yaitu setelah adanya kepastian tersedianya anggaran untuk proyek e-KTP, di ruang kerja Setya Novanto di lantai 12 gedung DPR dan di ruang kerja Mustokoweni, selanjutnya Andi Narogong beberapa kali juga memberikan sejumlah uang kepada pimpinan Banggar DPR.

Jaksa KPK menyebut mereka yang menerima adalah Melchias Marcus Mekeng selaku Ketua Banggar sejumlah US$1,4 juta dan 2 Wakil Ketua Banggar, yaitu Mirwan Amir serta Olly Dondokambey, masing-masing US$1,2 juta, dan Tamsil Linrung sejumlah US$700 ribu.

Selain itu, ada pula deretan nama-nama lain. Saat sidang tuntutan dan dakwaan jaksa menyebut ada 13 anggota DPR aktif yang diduga menerima dana korupsi e-KTP. Namun majelis hakim menyebut hanya 3 nama anggota DPR yang terbukti menerima aliran dana korupsi e-KTP.

Miryam S Haryani terbukti menerima US$1,2 juta, Markus Nari menerima US$400 ribu dan Rp4 miliar, serta Ade Komarudin sebesar US$100 ribu. Tercatat tidak ada nama Gamawan Fauzi, Anas Urbaningrum, Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, Marzuki Alie dan sejumlah nama besar lain yang disebut majelis hakim dalam vonisnya.

Oleh sebab itu, KPK mengajukan banding atas vonis itu. KPK berharap nama-nama yang disebutkan sebelumnya dapat dimunculkan kembali.

'Saya kira sudah pernah disampaikan sebelumnya, soal pengajuan banding alasannya apa, termasuk terkait dengan ada beberapa nama dan fakta persidangan yang belum disampaikan oleh hakim. Dalam banding ini tentu hakim akan melakukan pertimbangan dengan lebih kompleks, yang memperhatikan fakta-fakta hukum yang juga sudah muncul sebelumnya di fakta persidangan secara lebih utuh dan menyeluruh,' jelas Febri.

KPK memang didesak untuk menggunakan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang untuk menjerat para tersangka kasus E KTP sekaligus menelusuri pihak-pihak yang menikmati duit korupsi itu. Terkait hal itu, KPK telah mengantongi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait kasus korupsi proyek e-KTP. KPK pun serius menelusuri tindak pidana pencucian uang (TPPU). 'Sudah, sudah (dapat data dari PPATK),' ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (17/8).

Alex pun yakin bila potensi pencucian uang ada di kasus tersebut. Dia juga menyatakan KPK akan serius mengikuti arus uang dalam kasus itu. 'Oh ada, ada (potensi TPPU). Bisa, sangat bisa (menerapkan TPPU di kasus e-KTP), kenapa nggak?' ucap Alex.

Bila berdasar pada vonis terhadap Irman dan Sugiharto dalam kasus itu secara terang menyebutkan bila proyek itu merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Sedangkan, aset yang baru disita KPK tak sampai angka itu. Alex pun menyebut upaya KPK yaitu dengan penelurusan TPPU tersebut.

'Masih banyak, makanya kita bekerja sama dengan PPATK. Itu kan sebetulnya simpel saja, dari pemerintah masuk satu rekening konsorsium. Dari konsorsium ini menyebar kemana nih, uang ini yang Rp5,9 triliun mengalir ke mana, ini yang kita telusuri. Misalnya dari konsorsium masuk ke anggota konsorsium, dari anggota konsorsium masuk mana lagi? Itu disub-sub kan, kita kejar lagi. Nah setelah dari situ kita lihat lagi berapa sih ongkos produksi e-KTP, berapa itu? Terus siapa yang menikmati selisihnya itu, yang dari hasil audit Rp2,3 triliun itu. Nah pengembangannya ke situ, follow the money,' ucap Alex.

Sebelumnya tentang penerapan TPPU itu sudah lebih dulu disampaikan ahli pencucian uang Yenti Garnasih pada Jumat (24/3). Yenti menilai pasal pencucian uang efektif untuk mengusut aliran uang korupsi.

'Jika memang betul ada aliran dana sementara belum ada tindakan atau upaya paksa, seperti penyitaan dan pembekuan rekening, ini juga berbahaya. Orang-orang tersebut bisa melarikan diri dan hartanya sulit dilacak. Kalau KPK punya bukti kuat terkait aliran dana bancakan, maka harus menggunakan Tindak Pidana Pencucian Uang agar kerugian negara senilai Rp2,3 triliun bisa dilacak,' kata Yenti.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar