"Rumah Sekap" Jadi Senjata Baru Pansus Angket Serang KPK

Sabtu, 12 Agustus 2017, 11:00:00 WIB - Hukum

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar (kanan) berbincang dengan anggota Pansus Misbakhun (tengah) disaksikan Wakil Ketua Pansus Teuku Taufiqulhadi (kiri) seusai meninjau kondisi rumah aman atau "Safe House" KPK di Cipayung, Depok, Jawa Barat, Jum´at (11/8). "Safe House" tersebut ditujukan untuk memberi perlindungan bagi saksi kasus korupsi yang ditangani KPK. (ANTARA)

TIDAK PERMANEN - Sementara itu menanggapi kunjungan Pansus ke lokasi safe house atau rumah aman di kawasan Depok yang disebutkan Niko Panji Tirtayasa saat menjadi saksi di KPK, pihak KPK menyebut, safe house sifatnya tak selalu permanen. 'Jadi tidak selamanya akan digunakan, misalnya setahun, 2 tahun, 5 tahun, atau sifatnya permanen,' kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (11/8).

Febri mengatakan ada beberapa pertimbangan yang mendasari kenapa safe house sifatnya tak permanen. Ada aspek keamanan, aspek jaringan pihak yang mengancam, aspek teknis rumah, serta aspek waktu

'Tapi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu karena kalau safe house digunakan secara permanen, misalnya di tengah jalan (lokasinya) diketahui, artinya bukan rumah aman lagi,' ujar Febri.

Niko diketahui sempat tinggal di sana saat menjadi saksi melawan pamannya sendiri, Muhtar Ependy dalam kasus yang berkaitan dengan suap hakim MK Akil Mochtar pada tahun 2013. Lalu apakah rumah ini masih difungsikan sebagai safe house?

'Saya tidak tahu persis namanya safe house tentu saja tertutup. Kalau itu masih digunakan, namun dalam praktik yang kita lakukan kita mempertimbangkan sejumlah hal ketika menentukan safe house,' terang Febri.

Febri Diansyah menyayangkan, kunjungan Pansus Hak Angket ke safe house dilakukan tanpa koordinasi dengan KPK. Padahal, menurut KPK, kunjungan ke safe house seharusnya dipertimbangkan karena sifat safe house itu adalah rahasia.

'Tidak ada permintaan atau surat sama sekali yang kami terima terkait hal itu. Dan sebenarnya, bagi kami, safe house itu adalah bagian dari perlindungan terhadap saksi atau pelapor juga, yang diatur dalam undang-undang. Jadi yang namanya safe house artinya sifatnya rahasia, sehingga perlu dipertimbangkan,' ujarnya.

Motif tindakan Pansus sendiri, bagi KPK, cukup dipertanyakan. Walau demikian, KPK tidak khawatir karena telah bertindak sesuai dengan koridor hukum.

'Tapi kalau memang ada pihak-pihak tertentu yang ingin ke sana dengan motif dan maksud apa, kami tidak tahu. Kami juga tidak mengkhawatirkan itu. Karena semua tindakan yang dilakukan oleh KPK ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan bisa dipertanggungjawabkan,' tukas Febri.

Safe house atau rumah aman diatur dalam Pasal 15 huruf a UU 30 Tahun 2002. Secara spesifik juga diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf k UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

'Semuanya sangat jelas di sana. kalau ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan safe house tidak ada dasar hukumnya, lebih baik baca kembali undang-undangnya,' tegas Febri. (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar