Enam Rekomendasi Terkait Hukuman Mati

Rabu, 11 Oktober 2017, 11:00:00 WIB - Hukum

Mantan terpidana mati Yusman Telaumbanua (tengah) bersama Wakil Koordinator Kontras Putri Kanesia (kanan) dan Peneliti Amnesty International Indonesia Papang Hidayat (kiri) mengacungkan tangan bersama seusai konferensi pers di kantor Kontras, Jakarta, Selasa (10/10). (ANTARA)

EVALUASI KINERJA KEJAGUNG - Atas pemetaan kondisi penerapan dan kebijakan hukuman mati 2017 di atas, ICJR merekomendasikan beberapa hal, sebagai berikut. Presiden Joko Widodo didesak segera melakukan evaluasi atas kinerja Jaksa Agung, khususnya terkait pelanggaran prosedur dan malasministrasi terhadap eksekusi gelombang ke-III berdasarkan putusan Ombudsman RI. Selain itu, Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi terhadap dua eksekusi sebelumnya untuk melihat adanya potensi pelanggaran lain.

Berikutnya, dalam kondisi ketidakpastian dan keraguan terkait eksekusi mati, maka Pemerintah segera melakukan moratorium eksekusi mati untuk menghindari semakin besarnya potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Kemudian, dalam kondisi peradilan dan penegakan hukum yang masih belum mampu menjamin fair trial dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka Pemerintah harus melakukan moratorium penuntutan pidana mati dan Mahkamah Agung untuk melakukan moratorium terhadap putusan pidana mati. 'Jaksa dan MA masih bisa menuntut dan menjatuhkan pidana tertinggi berikutnya yaitu penjara seumur hidup,' ujar Supryadi.

ICJR juga merekomendasikan, berdasarkan fakta munculnya pelanggaran hak asasi manusia dalam beberapa kasus pidana mati, maka Pemerintah harus membentuk tim independen yang melakukan eksaminasi dan review terhadap putusan-putusan terpidana mati untuk melihat adanya potensi unfair trial dan kesalahan dalam menjatuhkan pidana mati. ICJR juga meminta MA segera mencabut SEMA 7 Tahun 2014 yang berdampak pada terbatasnya hak konstitusional terpidana mati untuk mengajukan PK. Serta meminta MA untuk mengevaluasi SEMA 1 Tahun 2012 yang telah membatasi akses terpidana mati untuk mengajukan PK.

'Terakhir, ICJR meminta Presiden untuk memberikan pertimbangan yang layak dan tertulis dalam Keppres tentang grasi untuk menjamin Presiden sejalan dengan Putusan MK No. 56/PUU-XIII/2015 dan Pasal 11 Ayat (1) UU Grasi,' pungkas Supriyadi.

Terkait sikap pemerintah atas hukuman mati, beberapa lembaga lain juga mengkritik sikap Jokowi yang terkesan pro hukuman mati. Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (KontraS) menentang praktik hukuman mati lantaran, saat ini terpidana mati tidak mendapatkan proses peradilan yang seharusnya.

'Pasca eskekusi mati gelombang tiga, atau ditarik ke belakang dari gelombang satu, banyak unfair trial terjadi. Tidak ada pembelajaran yang diambil pemerintah dalam penetapan vonis di Indonesia,' kata Koordinator Bidang Advokasi KontraS Putri Kanisia, Selasa (10/10).

KontraS, kata Putri, menemukan dari gelombang satu eksekusi mati sampai gelombang tiga, terpidana mati tidak mendapatkan fair trial. Malah ditemukan putusan yang cenderung cacat hukum.

Pelanggaran lainnya adalah dari segi hak, ada terpidana mati tidak mendapatkan notifikasi 3x24 jam sebelum eksekusi. Dari kasus terakhir, terpidana yang menggunakan peninjauan kembali (PK) dan grasi, belum keluar putusan tapi sudah mendapat eksekusi. 'Hal-hal tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia walaupun statusnya telah terpidana mati,' ucap Putri.

Dari segi cacat vonis, KontraS merujuk kasus yang dialami Yusman, mantan terpidana mati asal Sumatera Utara yang didakwa membunuh majikannya. Selama proses hukum, Yusman mengaku dipaksa oleh polisi dengan tindak kekerasan. Yusman juga sama sekali tidak mengetahui proses hukum kasusnya, termasuk jalur pembelaan.

Bahkan, kuasa hukum yang mendampingi meminta vonis mati. Yusman sendiri baru tahu mendapat vonis mati ketika ia di penjara. Sedangkan Yusman ketika itu masih di bawah umur saat dibuktikan melalui dokter forensik setelah ditahan. Sehingga seharusnya ia tidak bisa divonis hukuman mati.

'Aparat kepolisian bisa mengubah usia Yusman karena tidak punya dokumen kenegaraan. Kasus Yusman membuka tidak semua orang bisa bahasa Indonesia, tidak semua mengurus akte. Yusman juga putus sekolah,' tutur Putri.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar