Akhir Perjalanan Kasus Acho Vs Green Pramuka

Kamis, 10 Agustus 2017, 11:00:00 WIB - Hukum

Calon konsumen apartemen melihat-lihat maket apartemen yang tengah dipasarkan (ANTARA)

LAIK FUNGSI - Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) DKI Jakarta Meli Budiastuti juga ikut angkat bicara terkait polemik antara Acho dengan pengelola Apartemen Green Pramuka City. Menurut Meli apa yang dikeluhkan oleh Acho sebenarnya sudah terpenuhi oleh developer dengan diterbitkannya sertifikat laik fungsi (SLF).

"Apa yang menjadi keluhan Acho ataupun mungkin masyarakat pemilik lainnya itu sebetulnya sebagian sudah dipenuhi oleh developer. Salah satu contohnya setiap bangunan yang sudah siap huni, itu harusnya sudah diterbitkan SLF," kata Meli kepada wartawan, Rabu (9/8).

Meli mengatakan Disperkim sudah memediasi dan menangani kasus Acho sejak 2015 lalu. Kala itu Disperkim mengadakan rapat dengan dinas terkait untuk membedah keluhan yang dituliskan dalam situs pribadinya Muhadkly.com terkait beberapa tagihan yang diminta kepada pemilik, di mana pengelola boleh meminta tagihan dengan sosialisasi terlebih dahulu dan selama perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS). "Jadi yang belum tinggal sertifikat hak milik saja," Imbuh Meli.

Meli menjelaskan, sebelum keseluruhan pembangunan di kawasan Apartemen Green Pramuka City selesai dibangun pengembang tidak dapat mengajukan akta pertelaan maupun SLF yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta. "BPN bagaimana bisa menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah rusun atas nama pemilik perorangan bila belum ada permohonan dari developer," lanjut Meli.

Menurut Meli, Disperkim dan Dinas Cipta Karya DKI Jakarta sudah pernah menyampaikan persyaratan ini ke pihak apartemen untuk segera dipenuhi. Namun pihaknya masih menunggu hingga semua tower di superblok apartemen Green Pramuka City selesai.

"Kami sudah mencoba, Dinas Cipta Karya sudah menyampaikan bahwa persyaratan itu harus segera dipenuhi dan tadi sudah disampaikan bahwa beberapa tower sudah terbit SLF-nya. Namun, karena ini adalah superblok, 18 tower, belum terbangun semua, sampai saat ini mungkin sekitar 9 tower baru terbangun, proses juga serah terima kepada pemilik," papar Meli.

Soal izin, sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan peruntukan dari apartemen tersebut telah sesuai izin yang diajukan. "Setahu saya di situ izinnya ada 16 tower, itu baru berapa tower. Itu pasti ada kajian lingkungannya dulu. Itu sudah ada izinnya dari saya sebelum di mana-mana itu sudah ada izinnya," kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (7/8).

Saefullah mengaku belum mengetahui laporan penyimpangan dari apartemen Green Pramuka. Ia mengatakan Pemprov DKI tidak ingin ikut mencampuri kasus tersebut. "Selama ini nggak ada keluhan dari Dinas Cipta Karya (Tata Ruang, dan Perumahan DKI). Itu kan masalah antara mereka dengan konsumennya saja, itu Rusunami kok itu. Mereka dengan konsumennya ada apa selesaikan saja," ujarnya. (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar