Pemerintahan Jokowi Minus Politik Akal Budi

Selasa, 10 Januari 2017, 14:00:00 WIB - Hukum

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (ketiga kanan) dan Dirut Jasa Marga Desi Arryani (kanan) mendengarkan penjelasan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna (kedua kiri) saat meninjau proyek jalan tol Batang-Semarang seksi I di Batang, Jawa Tengah, Senin (9/1). Presiden berharap agar jalan tol Batang-Semarang sepanjang 74,20 kilometer tersebut bisa digunakan pada mudik Lebaran 2017. (ANTARA)

MENGUATNYA POLITIK IDENTITAS - Pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti menganggap Presiden Joko Widodo terlalu berfokus pada politik instrumentalis. Namun di sisi lain perhatian pemerintah terhadap politik yang substansial malah terabaikan. Ray menganggap kegaduhan politik yang berakhir dengan aksi massa 212 menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengurus secara serius hal yang berkaitan dengan penguatan nasionalisme dan toleransi.

Ray mengakui, kinerja pemerintahan Jokowi - JK dalam bidang pembangunan infrasuktur cukup baik. Hal itu juga dapat dikonfirmasi dengan angka elektabilitasnya yang semakin tinggi. Namun, soal pengelolaan penguatan kebangsaan- politik atau politik akal budi cenderung tidak menjadi fokus pemerintah. Akibatnya, muncul reaksi penguatan identitas yang berlebihan bahkan terjadi sikap intoleransi yang merusak kesatuan bangsa.

"Politik akal budi hilang, tapi lebih fokus pada politik instrumental. Dalam bingkai ini (akal budi) presiden agak tertinggal," kata Ray.

Ray menuturkan, melemahnya politik akal budi timbulkan menguatnya paham intoleransi dan berita palsu atau hoax di masyarakat. Masyarakat tidak lagi berpegang pada prinsip demokrasi.

"Politik akal budi akan terus menerus mengingatkan publik bahwa kita berada di negara yang plural, bhineka," ucap Ray.

Ray menilai, minimnya politik akal budi berimbas pada Pilkada 2017 yang relatif kosong dari isu substantif. "Padahal ada dua isu, isu antikorupsi dan isu politik dinasti. Tapi sayangnya tidak jadi isu yang kuat," ujar Ray.

Ray menambahkan, pemerintah perlu mengingatkan pentingnya menjaga bangunan kebangsaan yang semakin terganggu dengan menguatnya politik identitas yang mengarah kepada sikap intoleransi. Karena menurut Ray, demokrasi sebagai satu sistem belum sepenuhnya diterima masyarakat sehigga penting bagi pemerintah untuk selalu menjaga toleransi dan bangunan kebangsaan.

Selain itu, Ray juga mengkritik cara penanganan yang dilakukan pemerintah dalam mengelola suara kritis masyarakat. Dalam isu makar, imbuh Ray, pemerintah mengedepankan cara represif yang juga berimbas pada kualitas demokrasi.

"Tidak hanya melalui pendekatan represif tetapi harus diimbangi dengan pendekatan kultural, khususnya soal makar," tutur Ray.

M. Djadijono peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) juga mengamini pendapat Ray Rangkuti soal pemerintahan. sementara dari sisi kinerja legislatif, menurut Djadiono, DPR belum menunjukkan kinerja yang baik sepanjang 2016. Beberapa data menggambarkan target legislasi yang lemah, serta fungsi pengawasan yang tidak berjalan memperlihat DPR belum berperan dengan maksimal.

"Revisi UU MD 3 yang baru lebih kepada politik infrastrukturnya. Yakni mengutamakan memperkuat kewenangannya sementara yang berkaitan dengan publik masih lemah," kata Djadiono.

Sepanjang 2016, Djadiono mencontohkan, pada pembentukan Pansus Pelindo II yang digunakan oleh DPR. Salah satu rekomendasi Pansus tersebut adalah pemberhentian Rini Soemarno dari posisinya sebagai menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun hasil rekomendasi itu pun tidak diafirmasi oleh pemerintah.

Lebih jauh Djadiono mengungkapkan, DPR tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Padahal menurutnya masih ada langkah strategis yang seharusnya dilakukan DPR dengan haknya yang lain namun tidak dilakukan oleh DPR.

"2016 hak angket hanya sekali Pansus Pelindo II. Pengawasan DPR terhadap pemerintah itu masih sangat minim sekali. Bahkan hasilnya pun tidak dijalankan pemerintah tapi DPR tidak mengejarnya. Makanya 2017 tidak akan ada perubahan yang siginifikan," tukas Djadiono.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar