Pemerintahan Jokowi Minus Politik Akal Budi

Selasa, 10 Januari 2017, 14:00:00 WIB - Hukum

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (ketiga kanan) dan Dirut Jasa Marga Desi Arryani (kanan) mendengarkan penjelasan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna (kedua kiri) saat meninjau proyek jalan tol Batang-Semarang seksi I di Batang, Jawa Tengah, Senin (9/1). Presiden berharap agar jalan tol Batang-Semarang sepanjang 74,20 kilometer tersebut bisa digunakan pada mudik Lebaran 2017. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Intrik politik sepanjang tahun 2016 masih memperlihatkan kegamangan Presiden Joko Widodo dalam menata pemerintah terutama dalam isu-isu politik. Aksi 4 September dan 2 Desember 2016 merupakan puncak kegamangan pemerintah akibat dari minimnya kebijakan pemerintah dalam mengelola isu -isu strategis kebangsaan.

Dalam sebuah diskusi dengan topik "Politik Nasional dan Wajah DPR 2017", Senin (9/1) anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengungkapkan, kegamangan itu berawal dari terpilihnya Presiden Joko Widodo dengan minoritas dukungan politik. Fenomena kegaduhan dalam internal partai politik seperti perpecahan PPP dan Golkar dianggap sebagai pangkal yang membuat suhu politik semakin meningkat.

Menurut Yandri, pemerintah mesti tidak secara gamblang memang berupaya menarik partai politik untuk masuk ke koalisi. Hal terbukti dengan merapatnya beberapa partai ke koalisi pemerintah untuk mengamankan kebijakan pemerintah di parlemen.

"Karena menurut undang-undang sah tidaknya partai politik ada ditangan pemerintah mau tidak mau pemerintah akan tertuduh dengan perpecahan partai politik," kata Yandri di Kantor Formappi di Jakarta.

Namun begitu, Yandri menilai kegaduhan politik karena kuatnya tekanan massa yang melakukan demonstrasi seperti pada aksi 4 November juga tidak bisa diabaikan. Pasalnya kontrol publik dengan tekanan massa juga dijamin oleh konstitusi.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar