JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi III DPR akhirnya secara aklamasi menyetujui Komisaris Jenderal Tito Karnavian menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri) setelah melakukan fit and proper test, Kamis malam. Persetujuan dan pengesahan itu akan dilakukan melalui rapat paripurna pada Senin (27/6) pekan depan.

"Keputusan selanjutnya akan ditetapkan di rapat paripurna DPR RI," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Kamis (23/6)

Seperti diduga sebelumnya Tito tak akan menemui hambatan dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Sebab sejak Presiden Joko Widodo mengajukan namanya sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR, reaksi kalangan Senayan mayoritas mendukung. Proses uji kelayakan dan kepatutan ini pun terkesan hanya formalitas belaka dalam penunjukan Tito sebagai pimpinan lembaga Bhayangkara.

Dalam visi misinya, Tito memaparkan sejumlah hal, antara lain ia akan berjanji akan meningkatkan sumber daya manusia Polri, meningkatkan kesejahteraan Polisi dengan menaikkan tunjangan, seperti tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Bahkan peningkatan tunjangan ditargetkan hingga 2019 mencapai 100 persen. "Sekarang baru 57 persen," kata Tito memaparkan. "Sedangkan peningkatan tunjangan kemahalan diprioritaskan untuk anggota di daerah perbatasan dan di Papua," ujarnya.

Selain itu Tito juga menyebut akan melakukan pemberantasan korupsi di tubuh Polri dengan membudayakan perilaku antikorupsi melalui revolusi mental. Reformasi Polri yang direncanakan meliputi konsistensi pembinaan karier berdasarkan rekam jejak, rekruitmen dengan prinsip bersih transparan akuntabel dan humanis, sistem seleksi yang lebih efisien.

"Fokus kita, penanganan kasus yang menjadi perhatian publik antara lain kejahatan jalanan, kejahatan perempuan dan anak, terorisme, illegal fishing, korupsi, narkoba, cyber crime, dan kejahatan ekonomi lainnya," papar Tito di gedung DPR, Kamis (23/6)

Tito memang menitikberatkan visi misinya di wilayah peningkatan SDM Polri dan perbaikan sistem kinerja. Salah satu cara peningkatan itu dilakukan dengan penguatan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan penguatan Densus 88. Nantinya penguatan Bhabinkamtibmas digunakan untuk menjaga stabilitas keamanan di daerah. Misalnya saja penyiapan personel di daerah rawan kejahatan dan macet.

"Leading sector-nya di daerah, nanti mereka akan melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, serta mediasi dan negosiasi agar tercipta kondisi kondusif di desa atau kelurahan," kata Tito.

Sementara itu untuk masalah citra polri yang berhubungan dengan gaji kecil dan dekat dengan korupsi, Tito menyatakan akan memperbaiki hal tersebut dengan mengajak seluruh pegawai lintas generasi guna mewujudkan hal tersebut. 

"Reformasi Polri meliputi konsistensi pembinaan karier berdasarkan rekam jejak, rekruitmen dengan prinsip bersih transparan akuntabel dan humanis, sistem seleksi yang lebih efisien," kata Tito.

Program selanjutnya ia menyatakan akan membentuk tim internal antikorupsi dan mengoptimalkan pembentukan zona integritas. Zona integritas ini akan diwujudkan dengan membuat sistem pelaporan harta kekayaan anggota Polri yang akan dikirim ke pengawas internal Polri.

Segala urusan cuci-mencuci uang pun akan diminimalisir dengan membuat Peraturan Kapolri (Perkap) tentang pembelian barang mewah, optimalisasi whistle blower system, dan peraturan khusus tentang bisnis anggota Polri. "Sehingga penegakan hukum akan lebih profesional dan berkeadilan," kata Tito.

Menanggapi visi misi Tito itu, pimpinan Uji Kelayakan Komisi III mengingatkan adanya kendala yang akan dihadapi kepemimpinan Tito. Dimana sulitnya melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia di tengah minimnya anggaran polri.

Dengan anggaran yang diterima Polri sekitar Rp73 triliun per tahun, angka ini dirasa kurang untuk meningkatkan kualitas SDM di polri. Anggaran tersebut diketahui sebagian besar habis untuk gaji dan anggaran belanja. Namun seperti diketahui masih banyak saja anggota kepolisian yang bergaji tak layak bahkan di bawah UMR.

"Ini menjadi tantangan tersendiri bagi anda, sebab dengan gaji rendah tentu akan membuka peluang korupsi yang lebih besar," kata Pimpinan Uji Kelayakan dan Kepatutan, Bambang Soesatyo, di gedung DPR RI, Kamis (23/6).

Bamsoet juga menyatakan sudah menjadi rahasia umum banyak perilaku polisi di lapangan yang tak sesuai dengan etika. Hal ini lantaran mereka masih mencari pendapatan lain di luar gaji yang minim. Walaupun tak ditampik juga banyak yang mempunyai pekerjaan sambilan yang halal, namun hal ini tetap saja membuat kinerja polisi menjadi tak maksimal.

"Itu mungkin biasa karena mereka cari uang bensin lah," katanya.

Lantaran satu dari sekian cerita itulah, Politisi Golkar ini juga berani menyatakan bahwa citra Polri belum baik di mata masyarakat. Hal itulah yang perlu dibenahi oleh Tito.

SOAL DENSUS HINGGA REFORMASI POLISI - Sebelum menentukan persetujuannya, 10 fraksi di Komisi III masing-masing telah menyampaikan sikapnya terhadap pengusulan nama Komjen Tito menjadi Kapolri. Kendati terdapat sejumlah masukan dan cecaran pertanyaan, namun seluruh fraksi menyatakan setuju atas penunjukan Tito sebagai Kapolri.

Beberapa masukan dan pertanyaan yang terlontar dalam proses uji kelayakan itu antara lain, tentang wajah kepolisian yang kerap ditunjukan hanya dalam penegakan hukum. Kepolisian pun diminta untuk memperlihatkan wajah humanismenya.

"Persoalan yang muncul sekarang adalah yang ditonjolkan hanya penegakan hukum seperti tembak menembak. Padahal Polri juga harus melakukan sosialisasi humanis," kata politikus PDIP Herman Herry dalam kesempatan tersebut.

Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto menanyakan soal netralitas anggota Polri. Sebab pasca reformasi 1998, TNI dan Polri sudah tidak boleh lagi berpihak dalam kepentingan politik.

"Di bawah SBY, TNI/Polri sepakat bersatu untuk reformasi besar-besaran. Institusi Polri dan TNI tak boleh memihak. Polri dan TNI berkomitmen untuk netral dan tak tergoda. Terkait hal itu jaminan apa yang akan bapak berikan, bahwa polisi independen?" ujar Didik.

Sedangkan anggota F-Gerindra M Syafii yang merupakan Ketua Pansus Revisi UU Terorisme mempertanyakan soal Densus 88 yang kerap diidentikan dengan memerangi Islam. Menurutnya ada kekhawatiran bahwa Islam jadi diidentikkan dengan terorisme. "Kalau ini jadi tagline di kepolisian, maka keberadaan Densus 88 jadi membahayakan indonesia yang mayoritas Islam," ujar Syafii.

Syafii juga menyinggung soal pernyataan Tito dalam sebuah seminar HAM bahwa polisi boleh melakukan kekerasan. Ia pun meminta klarifikasi atas pernyataan Tito tersebut.

Sementara itu anggota Komisi III dari FPKS, Aboebakar Alhabsyi, mempersoalkan langkah konkret reformasi internal Polri yang jadi komitmen Tito.

"Sampai saat ini banyak tuntutan reformasi di tubuh Polri. Sudah sejauh mana? Apakah sesuai harapan? Sejauh mana reformasi sejauh ini? Mau dibawa ke mana? Adakah strategi khusus?" kata Aboe dalam fit and proper test tersebut.

Aboe juga mengingatkan calon Kapolri ini agar segera melakukan konsolidasi dan soliditas korps dengan para seniornya. Hal itu mengingat Tito merupakan pimpinan Kapolri yang berasal dari angkatan muda. Di belakang dia masih berderet jajaran Jenderal yang angkatannya di atasnya, sehingga akan ada beban psikologis.

"Anda punya tugas konsolidasi, jenjang, dan kepangkatan. Bagaimana langkah anda menjaga konsolidasi dan soliditas korps?" tanyanya seperti dikutip dpr.go.id.

Legislator dapil Kalimantan Selatan I ini mempertanyakan strategi Tito mempertahankan hubungan baik antar lembaga penegak hukum. "Apa langkah anda menghindari overlaps antar lembaga penegak hukum? Sesekali ada gesekan dengan personil TNI di daerah, bagaimana ada akan mengatasinya?” tanyanya.

Menjawab hal ini, Tito mengakui di institusi Polri ada dikotomi antara senior dan junior. Kendati demikian menurutnya hubungan lintas angkatan antara senior dan junior memiliki kepemilikan bersama agar Polri maju dan survive bagi publik.

"Insan Bhayangkara memiliki keinginan kuat dan nyata untuk membangun institusi Polri. Tinggal bagaimana kami membuktikan ketika ditunjuk sebagai pimpinan. Dengan komitmen nyata yang dapat dilihat oleh senior, kami yakin senior juga akan mendukung," jawab Tito. (dtc)

BACA JUGA: