JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan pasca adanya penetapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Ia dinilai tidak memenuhi janji yang diucapkannya ketika berkampanye untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membasmi para koruptor.

Kecaman demi kecaman terus dilontarkan para tokoh kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Mereka meminta sikap tegas Jokowi untuk menuntaskan polemik yang terjadi antara institusi KPK dengan aparat Kepolisian.

Tetapi ada pernyataan yang menarik disampaikan para aktivis. Adalah Annis Hidayah Direktur Eksekutif Migran Care yang menyampaikan hal itu. "Pernyataan Jokowi tidak lebih tegas dari seorang Ketua Rukun Tetangga (RT). Kita butuh seorang presiden bukan petugas partai. Kitu butuh ketegasan Jokowi dalam upaya pemberantasan korupsi," tegas Anis dalam konferensi pers di Auditorium KPK, Jumat (23/1) sore.

Anis mengatakan, seharusnya Jokowi lebih tegas dengan meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti membebaskan Bambang Widjojanto. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, Jokowi seolah-olah membiarkan kriminalisasi terhadap KPK.

Anis juga menyatakan, Jokowi tidak berani mengambil sikap tergas untuk berdiri paling depan dalam pemberantasan korupsi. Ia juga menuding mantan Walikota Solo itu sengaja membiarkan adanya upaya pelemahan kepada KPK.

"Jokowi juga sengaja membiarkan perseteruan antara KPK dan Polri terus tak berkesudahan. Pemberantasan korupsi akan terhambat karena saling sandera. Jokowi, benar-benar mengecewakan seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.

Anis juga mengancam, jika Jokowi tidak membebaskan Bambang pada esok hari, akan hadir massa yang lebih besar untuk menentang kriminalisasi ini. "Kami minta jika esok pagi BW tidak dibebaskan, maka kami minta seluruh rakyat indonesia bergerak membebaskan BW dan menyelematkan KPK," cetusnya.

Sementara itu, mantan pimpinan KPK Erry Riyana mengaku prihatin atas musibah yang dialami KPK. Ia menyayangkan adanya sekelompok orang yang menguji ketahanan KPK dengan cara yang sangat tidak beradab. Erry juga mengaku tidak mengerti landasan berfikir kepolisian yang tiba-tiba saja menangkap Bambang.

Menurut Erry, langkah ini tidak akan membuat KPK lemah, tetapi justru semakin menguatkan. Karena, lembaga superbody tersebut selama ini sudah terbukti rekam jejaknya dalam memberantas korupsi sehingga didukung seluruh rakyat Indonesia.

"Ada analisa risiko, gimana langkah yang dilakukan oleh sebuah institusi sebesar polri. Saya yakin banyak yang tidak setuju dengan langkah ini, banyak polisi teman saya yang tidak sependapat. Saya himbau pimpinan Polri cepat menyelesaikan," ucap Erry.

Tak hanya kepolisian, Erry pun mengkritik sikap Jokowi yang selama ini hanya mengagungkan janji-janji pemberantasan korupsi. Tetapi janji itu hanya omong kosong belaka karena tidak ada sikap tegas dalam menangani penangkapan Bambang yang tidak beradab.

Ery pun membandingkan apa yang dilakukan Jokowi dengan Presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono. Ia tidak boleh terintervensi siapapun apalagi terkait proses hukum. Tetapi, jika memang proses itu diragukan, Jokowi harus segera bertindak mengkonfirmasi dan mengevaluasi pihak kepolisian

"Jangan sekali-sekali mengatakan saya menghormati hukum dan tidak mau intervensi. Kita tidak cukup punya waktu untuk berselisih, KPK dan Kepolisian harus bersinergi agar tidak membuang waktu untuk hal tidak perlu," tutur Ery.

BACA JUGA:
Tags