JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sektor perikanan khususnya nelayan kecil dijanjikan bantuan oleh pemerintah berupa anggaran pengadaan kapal. Rencananya, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bakal menggelontorkan dana ke daerah-daerah menggunakan anggaran KKP tahun ini berjumlah sekitar Rp10,5 triliun.

Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja mengatakan, saat ini pemerintah sedang bergerak mempersiapkan bantuan dan fasilitas kepada nelayan-nelayan kecil yang belum memadai dari segi penangkapan maupun transportasi kapal.

"Sasaran program pemerintah ini akan fokus ke daerah terutama nelayan kecil," kata Sjarief, Selasa (1/9).

Namun, dia menuturkan, segala proses masih perlu dipersiapkan sebelum bantuan digelontorkan ke daerah. Misalnya melalui identifikasi jumlah target penerima bantuan.

Hal ini, kata Sjarief, sangat penting dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama pada proyek pengadaan kapal Inka Mina (Program Seribu Kapal) beberapa tahun lalu.

"KKP berinisiatif membangun koordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah," ujarnya.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti memang mengatakan dirinya sudah mematok target dalam pengajuan APBN mendatang. Mantan pengusaha penerbangan ini berjanji akan fokus mendorong revitalisasi armada angkut nelayan dengan anggaran yang cukup signifikan.

"Rencananya, kita akan pakai total Rp6 triliun dari APBN 2016 untuk pembelian kapal. Dimana, Rp4 triliun akan dialokasikan untuk pembelian kapal angkut nelayan," kata Susi dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari I KKP, Jakarta Pusat, Rabu (1/7) lalu.

Susi kabarnya memang tengah mencari cara memenuhi kebutuhan nelayan. Mengenai peta armada angkut saat ini, kata Susi, perlu adanya pengadaan kapal angkut sekitar 5 ribu unit dengan spesifikasi ukuran bervariasi antara 5 Gross Ton (GT), 500 GT, hingga 1.000 GT.

Terkait pembelian kapal baru, Susi mengaku lebih tertarik melirik produksi dalam negeri. Dalam keterangannya, dia berkeinginan untuk menggunakan jasa produksi galangan kapal nasional buatan PT PAL. Menurut Susi, kapal buatan PT PAL tidak kalah bersaing dengan produk impor.

Apalagi, kata dia, produk PT PAL hingga kini masih dipakai di Indonesia dan pernah dipercaya merancang kapal untuk negara luar. Namun, keinginan tersebut diakui masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak. "Perlu ada konsensus nasional dalam mewujudkan rencana itu," ujarnya.

Selain itu, Susi juga telah mengajukan permohonan kepada Presiden Joko Widodo perihal penambahan anggaran pengadaan dan operasional kementerian pada tahun 2016 mendatang sebesar 200 persen. Apabila permintaan tersebut dikabulkan, maka penerimaan KKP untuk periode 2016 mendatang ditaksir mencapai Rp30 triliun. 

PEMBERDAYAAN NELAYAN - Jika jumlah dana itu dikabulkan, KKP telah mematok jumlah 20 persen dari anggaran tersebut untuk dialirkan ke sektor pengadaan kapal baru nelayan guna mendorong revitalisasi armada angkut kapal nelayan.

Untuk anggaran 2015, KKP sudah memiliki target program pemberdayaan masyarakat perikanan yang akan segera direalisasikan dalam waktu dekat. Sjarif membantah anggapan sejumlah pihak yang menuding pemerintah lambat memberikan bantuan pengadaan kapal ke daerah.

"Ini kan anggaran bantuannya baru cair bulan Mei kemarin. Tentu butuh pertimbangan dan persiapan," jelasnya.

Dia menyebutkan, ada target prioritas yang kini hendak dicapai. Pertama, sektor perikanan tangkap menjadi fokus pembangunan bagi nelayan-nelayan kecil. Bantuan berupa kapal dan alat tangkap tersebut diharapkan segera terealisasi tahun ini guna memfasilitasi masa panen nelayan.

Kedua, KKP bakal memperkuat fungsi coldstorage (alat pengawet ikan) di daerah untuk mendukung peningkatan kualitas hasil tangkap nelayan sehingga sektor ini pun termasuk dalam daftar target pengadaan pemerintah tahun ini.

Ketiga, transportasi kapal angkut nelayan dinilai menjadi sasaran yang juga akan digarap untuk memperlancar konektivitas wilayah barat dan timur.

"Salah satunya, kapal angkut antar pulau dari atau masuk ke masuk ke Ambon harus diperbanyak," ucap Sjarief.

TARGET BANTUAN KAPAL NELAYAN - Target bantuan khususnya pengadaan kapal bagi nelayan kecil tahun ini diprediksi meningkat. Sjarief membenarkan jumlah kapal yang masuk daftar bantuan bakal mencapai 5000 unit.

Bantuan akan dibagi ke dalam beberapa tahapan. Tahap pertama akan diberikan bantuan kapal untuk nelayan kecil berukuran di bawah 5 GT sebanyak 2.000 unit. Kemudian, tahap selanjutnya diberikan kapal berukuran 5 sampai 10 GT dan juga di atas 10 hingga 30 GT di sejumlah titik wilayah.

Mengenai jumlah anggaran, Sjarief menyebut, proyek pengadaan bantuan tersebut menelan biaya sekitar Rp4,7 triliun. Ia pun menuturkan, KKP kini tengah menggeser prioritas program sedikit lebih maju dimana untuk proses realisasi anggaran 2016 akan dimajukan ke bulan Oktober 2015 sehingga awal tahun depan diharapkan bantuan bisa tersalurkan ke nelayan.

"Apabila dilihat dari pengadaan yang kini mulai dilakukan, diprediksi kurang lebih Maret-April mulai beroperasi," ucap Sjarief.

KKP, kata dia, berkomitmen akan mengutamakan kelengkapan sarana dan prasana kepada nelayan. Sjarief menjelaskan, model kapal yang diperbantukan adalah satu set yang terdiri dari kapal sekaligus alat tangkapnya.

Adapun jenis alat tangkapan nelayan akan disesuaikan dengan daerah operasi dan musim ikan. "Alatnya yang diberikan tidak hanya satu jenis agar nelayan bisa terus bekerja setiap musim," tambahnya. 

EVALUASI PENGADAAN KAPAL - Belajar dari kegagalan bantuan seribu kapal Inka Mina sebelumnya, KKP diharapkan lebih hati-hati dan belajar dari pengalaman yang ada.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim menilai, KKP seharusnya belajar dari kegagalan pengadaan 1.000 kapal Inka Mina di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, alih-alih menyejahterakan nelayan, justru implementasi program itu malah membebani masyarakat pesisir sebagai penerima.

Ada beberapa indikasi yang dipandang tidak sesuai dalam konteks bantuan kepada nelayan. Halim menggarisbawahi, beban yang dirasakan nelayan terjadi karena, penerima kapal bukan kelompok nelayan. Selain itu, spesifikasi kapal tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok nelayan dan karakteristik perairannya.

"Kapal yang diperbantukan sebelumnya tidak cocok dengan kondisi lapangan sebab pengerjaannya tidak melibatkan kelompok nelayan," jelas Halim ketika dihubungi gresnews.com, Kamis (3/9).

KIARA pun mencatat, indikasi kegagalan lain dari bantuan sebelumnya dapat dilihat dari total 1.000 kapal yang ditargetkan hanya 900 kapal yang terselesaikan sementara sisanya gagal sampai ke tangan nelayan.

Langkah srategisnya, menurut Abdul, proses seleksi kelompok penerima perlu dibuka ke publik dan bisa diakses setiap waktu. Kemudian, spesifikasi kapal ditentukan bersama-sama antara pemerintah, kontraktor dan kelompok nelayan dan pendampingan menyeluruh kepada kelompok nelayan penerima, mulai dari proses tender, pembuatan serta pemakaian kapal di wilayah perairan masing-masing.

BACA JUGA: