JAKARTA, GRESNEWS.COM - Salah satu tantangan besar pemerintahan baru adalah membereskan praktik korupsi di lembaga pemerintahan. Institusi penegak hukum khususnya Kejaksaan diharap lebih berperan lagi. Karenanya dibutuhkan sosok Jaksa Agung yang berkomitmen berantas korupsi.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman berharap Presiden Terpilih Joko Widodo memilih Jaksa Agung yang benar-benar bersih. Jejak rekam integritas dan intelektualitasnya juga harus teruji. Jangan memilih Jaksa Agung yang tidak berkinerja baik bahkan melakukan lobi-lobi politik.

"Coret calon JA yang track rekordnya tidak bagus, kinerja juga tidak bagus dan juga yang melakukan lobi politik," kata Boyamin dalam keterangannya kepada Gresnews.com, Senin (20/10).

Sejumlah nama beredar setelah tim transisi menyerahkan nama-nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama Jampidsus R Widyopramono disebut menguat. Namun munculnya Widyo diduga karena ada transaksi politik. Nama lain yang kembali menguat dari eksternal adalah nama Ketua KPK sendiri Abraham Samad.

Boyamin berharap Jaksa Agung ke depan harus mampu memberikan perubahan mendasar di kejaksaan. Kejaksaan harus mampu menjawab harapan masyarakat yang KPK saat ini. Sebab lahirnya KPK karena tumpulnya kejaksaan membereskan persoalan korupsi yang massif terjadi.

Sebelumnya, Sarwono Kusumaatmadja meminta Jokowi memiliki Jaksa Agung yang memiliki integritas. Sengkarut korupsi yang terjadi di lembaga pemerintahan harus bisa dibereskan. Salah satu kuncinya ditentukan sosok Jaksa Agung.

Penegakan hukum menjadi agenda yang penting bagi pemerintahan Jokowi-JK lima tahun mendatang. Dan penegakan hukum sangat ditentukan oleh para penegak hukumnya."Kejaksaan itu ada ditengah-tengah, dan orangnya mesti bagus saja, karena di sana ada problem, fungsi Kejaksaan Agung sangat penting sehingga pemerintah tidak bisa mentolelir di bidang itu. Jaksa Agung mesti tegas dan mengerti persoalan," ujar Sarwono.

Sarwono mengatakan dengan Jaksa Agung yang tepat, maka akan mudah dilakukan sinergitas pengelolaan pemerintah. Ada banyak pejabat pemerintah yang memiliki program dan terobosan pembangunan. Namun sayangnya mereka takut menggunakan anggaran yang tersedia. Akibatnya serapan anggaran menjadi rendah. Maka Jaksa Agung di bawah presiden bisa memberikan jaminan pengelolaan anggaran yang baik, transparan dan akuntabel. "Maka di sinilah nanti, Jaksa Agung memiliki peran," kata mantan menteri ini.

BACA JUGA:
Tags