Ancaman Agus Rahardjo Berbuah Ancaman

Selasa, 05 September 2017, 10:00:00 WIB - Hukum

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu membawa koper saat mendatangi KPK, Jakarta, Senin (4/9). Masinton mengatakan ia siap diberi rompi oranye dan siap ditahan untuk menyikapi pernyataan Ketua KPK Agus Raharjo yang mengatakan akan mengenakan pasal "Obstruction of Justice" atau tindakan menghalang-halangi penegakan hukum terhadap Pansus Hak Angket. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ancaman Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo untuk menjerat seluruh anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Anget KPK dengan Pasal 21 UU Tipikor, berbuah ancaman balik dari para anggota dewan. Anggota Pansus Hak Angket Arsul Sani mengatakan, "ancaman" Agus ini dinilai semakin menunjukkan adanya abuse of power seorang pimpinan institusi penegak hukum di Indonesia.

Para anggota dewan pun berencana melaporkan Agus ke kepolisian. "Di Komisi III DPR RI semakin berkembang diskusi wacana untuk melaporkan Ketua KPK Agus Raharjo Ke Bareskrim Polri, ada pasalnya," kata Arsul, kepada wartawan, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (4/8).

Aksi dan Tindakan Agus Raharjo ini, kata Arsul. juga dipastikan tidak sejalan dengan garis kebijakan Presiden Joko Widodo, yang memastikan tidak ada lembaga negara yang absolute dan tidak bisa dikontrol. "Sebetulnya Pak Jokowi sudah mengingatkan KPK dalam pidatonya 16 Agustus 2017 lalu, dimana beliau mengatakan bahwa tidak ada lembaga yang absolut atau tidak bisa dikontrol," kata Arsul Sani.

Politisi PPP ini mempersoalkan gaya komunikasi Pimpinan KPK khususnya Agus Raharjo yang tidak seperti Pimpinan Penegak Hukum lainnya, contohnya seperti Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian. Menurutnya, Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian sangat kooperatif dengan siapapun, khususnya DPR RI.

"Beliau selalu menerima dan mencari jalan keluar untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya penegakan hukum di Indonesia. Bahkan, pada posisi Polri tersudut sekalipun akibat beberapa persoalan, Kapolri selalu melakukan komunikasi, bukan balik mengancam," ujarnya.

"Kalau mau ngancem-ngancem, Pak Kapolri tentu lebih bisa karena punya 425 ribu pasukan dengan berbagai senjata api, tapi beliau tidak pernah mengancam seperti Ketua KPK Agus Raharjo," tegas Asrul Sani.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu juga membantah tudingan Agus Rahardjo yang menyatakan Pansus Angket KPK DPR RI telah melakukan obstruction of justice atau menghalangi proses hukum. Masinton menegaskan, kerja Pansus Angket KPK selama ini tidak pernah mencampuri atau menghalang-halangi proses penyidikan di KPK. Ia mengatakan, Pansus Hak Angket bekerja secara konstitusional dan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD).

"Kalau saudara Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK mengeluarkan tudingan yang aneh-aneh tidak berdasar fakta hukum, tentu memiliki konsekuensi hukum. Maka selayaknya pimpinan sebuah lembaga negara yang dibiayai oleh uang rakyat, dia harus paham tugas pokok dan fungsinya, termasuk dengan pernyataan-pernyataanya yang asal tuduh," papar Masinton di Ruang KK 1, Gedung Nusantara, Senin (4/9) sore.

Dia pun meminta pertanggungjawaban Agus atas tuduhan tersebut. Masinton sempat mendatangi gedung KPK Senin (4/9) pagi. Dia meminta rompi oranye yang dikenakan pada tersangka kasus korupsi KPK, sebagai "tantangan" kepada KPK agar membuktikan tuduhannya.

"Maka tadi pagi saya juga datang ke KPK, minta rompi oranye, karena dituduh pansus angket melakukan obstruction of justice, atau menghalang-halangi upaya penyidikan penanganan perkara oleh KPK. Keadilan ini harus ditempuh dengan cara-cara penegakan hukum yang benar, tidak boleh asal tuduh, apalagi ini lembaga negara," tandas Masinton.

Dia mengungkapkan, jika dipahami sebenarnya kerja Pansus Angket bertujuan menjaga KPK bersih dari perilaku-perilaku menyimpang, atau menggunakan teguran pada KPK, saat KPK menggunakan keweangan di luar kewengan penegakan hukum. Masinton juga menyampaikan, tidak boleh ada pimpinan lembaga negara menghalang-halangi DPR dalam melakukan tugas pengawasannya. "Dan kami sejak awal sudah menegaskan bahwa Pansus Angket tidak masuk ke dalam ranah yudisial penanganan perkara yang dilakukan KPK," ujarnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar