JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pengamanan menjadi hal yang krusial dalam pelaksanaan pilkada. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) mengalokasikan anggaran pengamanan yang proporsional bagi kepolisian setempat, sesuai standar kementerian dalam negeri.

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Riza Patria mengatakan keamanan memang menjadi hal penting untuk suksesi pilkada. Karena itu, DPR sudah meminta pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menganggarkan dana keamanan yang proporsional.

"Kepolisian kadang keluhkan anggarannya tidak sesuai atau tidak ada. Karena itu, kita minta Kemendagri membuat standar anggaran. Sehingga bisa menjadi rujukan KPU untuk anggaran keamanan," ujar Riza saat dihubungi Gresnews,com, Senin (6/1).

Ia menambahkan berkaca pada pemilu presiden dan legislatif 2014 lalu, KPU sempat keberatan dalam menganggarkan keamanan. Di sisi lain Polri juga keberatan kalau anggaran pengamanannya terkurangi masuk ke dalam pemilu presiden. Sehingga dalam konteks pilkada ini, anggaran keamanan harus diatur seproporsional mungkin agar pihak-pihak terkait tidak berkeberatan.

Terkait hal ini, Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisitif Veri Junaidi mengatakan penganggaran keamanan memang sangat diperlukan dalam pilkada. Tidak hanya untuk antisipasi konflik saja, tapi juga mencakup untuk pengamanan logistik dan penyelenggaraan pemilu. Sehingga anggaran keamanan harus dialokasikan khususnya pada tahapan-tahapan pilkada yang dianggap krusial.

"Besarnya anggaran harus didasarkan pada prioritas tahapan pilkada," ujar Veri saat dihubungi Gresnews.com, Senin (1/6).

Untuk diketahui, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan belum semua daerah mengalokasikan anggaran keamanan untuk pilkada dari APBD. Hal ini perlu menjadi perhatian lantaran Polri sendiri belum memiliki anggaran pengamanan untuk pilkada. Pilkada serentak akan dilaksanakan pada Desember 2015 untuk 269 daerah.

BACA JUGA: