HOME | HUKUM

  • PP 99 Dituding Bertentangan dengan UU Pemasyarakatan
    30 Maret 2015 | 04:00 WIB

    Mereka yang mendukung revisi PP 99 ini menilai diperlukan perbaikan atas substansinya PP tersebut lantaran dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan undang-undang di atasnya.

  • Menunggu Putusan Hakim Kasus Dua Guru JIS
    30 Maret 2015 | 03:00 WIB

    Sidang dua guru Jakarta Intercultural School (JIS) Neil Bantleman dan Ferdinant Tjong akan diputus Kamis (2/4). Dua terdakwa berharap majelis hakim yang diketuai Nur Aslam Bustaman akan memutus bebas dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

  • Praperadilan Gugur, Abaikan Saja Pengaduan Sutan Bhatoegana
    30 Maret 2015 | 01:00 WIB

    Menyusul gugurnya gugatan praperadilan tersangka penerimaan gratifikasi pembahasan APBN Kementerian ESDM, Sutan Bhatoegana melaporkan dua penyidik KPK ke Bareskrim Polri.

  • Daripada Revisi PP 99, Lebih Penting Bersihkan Korupsi Lembaga Pemasyarakatan
    29 Maret 2015 | 23:00 WIB

    Kementerian Hukum dan HAM dihimbau tak merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan remisi (PP 99). Revisi itu dianggap tak diperlukan. Sebab ada yang lebih penting daripada merevisi PP 99, yaitu komitmen pemberantasan korupsi di lembaga pemasyarakatan.

  • Revisi PP 99 Dituding Hanya untuk Selamatkan Politisi Koruptor
    29 Maret 2015 | 22:00 WIB

    Polemik revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan remisi (PP 99) mengemuka. Alasan revisi karena dianggap melanggar HAM dinilai mengada-ada. Sebab PP 99 pernah dijudicial review ke Mahkamah Agung dan tidak dianggap melanggar HAM.

  • Poin Justice Collaborator Akan Dihapus di Revisi PP 99
    29 Maret 2015 | 21:00 WIB

    Poin substansi justice collaborator dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan remisi (PP 99) akan dihapuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkuham).

  • Perkara Kredit Fiktif BRI dan BNI Segera Dilimpahkan
    29 Maret 2015 | 20:00 WIB

    Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan perkara pemberian kredit BRI Pusat dan BNI cabang Pare-pare siap dilimpahkan ke pengadilan.
     

  • Polda Sulsel Didesak Segera Limpahkan Kasus La Nyalla
    29 Maret 2015 | 19:00 WIB

    Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polda Sulsel didesak agar segera melimpahkan Berita Acara Pemeriksaan kasus Wakil Ketua Umum PSSI La Nyalla M Mattalitti ke kejaksaan agar kasusnya segera diadili.

  • Terganjal Izin Kemendagri, Jaksa Tak Tahan Wakil Bupati Cirebon
    29 Maret 2015 | 18:00 WIB

    Proses penahanan Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi Al Gotas yang ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial APBD Kabupaten Cirebon tahun 2009-2012 terganjal oleh persetujuan Kementerian Dalam Negeri.

  • Jampidsus Sebut Aliran Dana Mencurigakan Budi Gunawan
    29 Maret 2015 | 16:00 WIB

    Jaksa Agung Muda Pidana Khusus memastikan adanya aliran dana mencurigakan dalam Laporan Hasil Analisa (LHA) Pusat Pengkajian dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Komjen Budi Gunawan.

  • Diam-diam Kejaksaan Limpahkan Perkara Korupsi Pesawat Latih
    29 Maret 2015 | 12:00 WIB

    Penanganan kasus korupsi pengadaan pesawat latih sayap tetap dan link simulator di Badan Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug oleh Kejaksaan Agung sudah final dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pandeglang, Banten.

  • Munas Ricuh, Peradi Terancam Pecah
    28 Maret 2015 | 18:00 WIB

    Munas Peradi pun tidak menghasilkan apapun, selain lahir 3 kubu yang mengklaim memiliki "otoritas" atas kelanjutan Munas tersebut.

Become a fan! Email! Linkedin! Follow us! Youtube! Google Plus! Pinterest!

Terpopuler

  • Praperadilan Gugur, Abaikan Saja Pengaduan Sutan Bhatoegana

    Menyusul gugurnya gugatan praperadilan tersangka penerimaan gratifikasi pembahasan APBN Kementerian ESDM, Sutan Bhatoegana melaporkan dua penyidik KPK ke Bareskrim Polri.

  • Menunggu Putusan Hakim Kasus Dua Guru JIS

    Sidang dua guru Jakarta Intercultural School (JIS) Neil Bantleman dan Ferdinant Tjong akan diputus Kamis (2/4). Dua terdakwa berharap majelis hakim yang diketuai Nur Aslam Bustaman akan memutus bebas dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).