PT Mass Rapid Transit (MRT) terus mengebut pembangunan konstruksi proyek MRT Jakarta yang berbiaya US$1,5 miliar tersebut, agar dapat mencapai hingga 60% pada tahun ini. Namun sejauh ini, proses konstruksi Angkutan Cepat Terpadu Jakarta itu baru mencapai 40%, meliputi pekerjaan pemasangan box girder atau gelagar pada struktur layang MRT.

Separuh dari total pengerjaan proyek ini di harapkan bisa terselesaikan pada tahun 2016 ini yang menjadi target operasi tahap atau fase I yaitu Lebak Bulus-Bundaran HI. Keseluruhan pembangunan kontruksi ini di targetkan akan terselesaikan sepenuhnya pada 2018.

Sementara itu, untuk pembangunan kontruksi jalan layang telah dilakukan pemasangan gelagar sejak pertengahan Februari lalu, tepatnya di Jalan Fatmawati Jakarta Selatan. Setiap bentangan antarkolom jalur layang MRT sepanjang 40 meter akan dipasang 16 buah gelagar, dengan target pemasangan 3-5 unit gelagar per hari.
Adapun pekerjaan konstruksi dikerjakan oleh kontraktor paket kontrak CP 101 dan paket kontrak CP 102 yaitu Tokyu – Wijaya Karya Joint Operation (TWJO). Hanya saja pembangunan struktur konstruksi jalan layang MRT di kawasan ini terkesan lamban dan terancam molor dari target akan rampung tahun ini.

Pasalnya pembangunan itu masih terkendala pembebasan tanah yang tak kunjung beres. Pembebasan lahan memang menjadi penghambat utama pengerjaan proyek MRT. Padahal pekerjaan struktur bawah tanah yang tidak memerlukan pembebasan lahan kini sudah mencapai 68,02 persen.

Sementara struktur layang yang butuh banyak pengadaan lahan baru mencapai 33,81 persen. Struktur layang akan membentang dari Lebak Bulus hingga Blok M. Sepanjang jalan ini akan didirikan tujuh stasiun, yaitu Lebak Bulus (depo), Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja.

Pemprov DKI Jakarta bertugas membebaskan lahan proyek MRT. Menurut perencanaan, pembebasan lahan proyek MRT harusnya selesai pada tahun 2015. Namun hingga kini masih banyak lahan yang  mandek. Secara keseluruhan ada 132 bidang lahan yang terdampak proyek pembangunan mass rapid transit.

Bidang lahan itu dibutuhkan untuk stasiun dan koridor layang. Rinciannya pembebasan 102 bidang lahan jadi tanggung jawab Dinas Bina Marga dan itu untuk keperluan stasiun dan koridor layang dan sisanya pembebasan 30 bidang lahan lain yang akan digunakan untuk membuat depo di Lebak Bulus pembebasan lahannya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta.

Dinas Bina Marga DKI Jakarta sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 350 miliar untuk membebaskan 102 lahan itu. Sementara Dishubtrans DKI mengalokasikan dana sebesar Rp 56,84 miliar untuk membebaskan 30 bidang lahan. Dana tersebut sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2016. Salah satu titik yang masih mengalami kendala adalah lahan di sekitar pembangunan Stasiun Cipete dan Stasiun Haji Nawi. (Edy Susanto/ Gresnews.com)

BACA JUGA:
Tags