Perampasan Tanah dan Potret Industri Sawit

Sabtu, 13 Mei 2017, 09:12:06 WIB - Ekonomi

Petani membersihkan hama rumput pada bibit kelapa sawit yang telah disertifikasi di Desa Rimba Langgeh, Arongan Lambalek, Aceh Barat, Aceh, Kamis (27/4). Sertifikasi benih kelapa sawit melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan oleh lembaga terkait bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi serta mencegah beredarnya benih kelapa sawit palsu. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Produk sawit Indonesia tengah jadi sorotan dunia lantaran proses produksinya dikaitkan dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi, pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat. Salah satunya diduga dilakukan PT Rezeki Kencana, Tianjin Joulong Group, yang telah menyerobot sekitar 2600 hektare lahan milik masyarakat Desa Kampung Baru dan Desa Jangkang II Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Perusahaan ini merupakan salah satu pemasok Wilmar Group yang bergerak dibidang agribisnis dan industri terkait.

PT Rezeki Kencana masuk ke wilayah Kampung Baru, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pada 2007 lalu. Namun perusahaan ini diindikasikan tanpa melakukan sosialisasi dengan warga. Akibat tidak berjalannya proses Free, Prior, Informed and Concent (FPIC), sebagian besar warga tidak mengetahui AMDAL, Peta Kadastral, Rencana Pembangunan, bahkan sistem bagi hasil yang juga tidak jelas.

'Perusahaan ini telah mengklaim lahan milik dari masyarakat/Serikat Tani Darat Jaya di wilayah Desa Kampung Baru,' kata Andi Muttaqin, peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Minggu (13/5).

Ia menjelaskan tanah tersebut sebelumnya ditanami oleh masyarakat desa, berupa pohon karet, pohon pisang dan lain-lain. Begitu perusahaan masuk, melakukan land clearing dan perusakan serta pencabutan tanaman yang mengakibatkan rusaknya ± 20.000 pohon yang ada di wilayah tersebut. Setelah itu, PT Rezeki Kencana menanaminya dengan sawit.



Pemerintah daerah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya, surat nomor BA 28/BA/SPP/VI/2015 menegaskan bahwa lahan tersebut adalah milik dari masyarakat desa yang tergabung dalam Serikat Tani Darat Jaya dan surat dari Pemerintah Kecamatan Kubu No. 102/184/pem tertanggal 3 Mei 2017 tentang peninjauan kembali HGU PT. Rezeki Kencana. Kepemilikan lahan tersebut dipertegas dengan adanya pengukuran ulang lahan yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Kubu Raya dan kronologis lahan yang ditandatangani oleh perangkat desa dari beberapa desa anggota Serikat Tani Darat Jaya, Selain itu, surat penolakan izin dan HGU PT Rezeki Kencana oleh kades Teluk Nangka, Kades Jangka II, Pj Kades Kampung Baru, Kades Teluk Bayur dan tanda tangan penolakan dari masyarakat empat desa.

Ketika masyarakat/Serikat Tani Darat Jaya di wilayah Desa Kampung Baru memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar oleh PT Rezeki Kencana, mereka justru dikriminalisasi. Warga yang sedang melakukan pemetaaan dan pengecekan ulang patok batas desa antara Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu dan Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang dilaporkan ke kepolisian oleh PT Rezeki Kencana dengan dalih tindakan perusakan lahan. Faktanya, masyarakat yang melakukan pemetaan berdasarkan persetujuan 2 desa dengan surat dari masing-masing kades, yang keduanya menolak keberadaan PT Rezeki Kencana.

Menurutnya tindakan yang dilakukan PT Rezeki Kencana telah melanggar hak-hak dari masyarakat Serikat Tani Darat Jaya di wilayah Desa Kampung Baru. Hal tersebut jelas melanggar Pilar kedua United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) bahwa perusahaan bertanggung jawab menghormati hak asasi manusia, yang berarti tidak melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi.

Lebih lanjut lagi, di dalam dimensi Hak Asasi Manusia, utamanya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diterangkan beberapa provisi yang menjelaskan perihal tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi warga Indonesia, terutama yang terkait dengan isu hak kepemilikan. Bagian Enam dari Asas-Asas Dasar, khususnya Pasal 29 ayat (1) dari UU 39/1999 menerangkan: 'Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, matrabat, dan hak miliknya.'

Andi menjelaskan pasal ini secara terang dan tegas memberi ruang pengakuan kepada masyarakat untuk mendapatkan perlindungan atas kepemilikan mereka. Bagian Keempat dari Hak untuk Memperoleh Keadilan, khususnya Pasal 19 ayat (1) dari UU 39/1999 menerangkan: 'Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.'

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar