JAKARTA, GRESNEWS.COM - Meski kegiatan pemberantasan illegal fishing telah menunjukkan hasil positif dengan berkurangnya aksi pencurian ikan, namun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum berencana menghentikan program tersebut. Bahkan KKP justru memperkuat armada pengawasan perairan dengan menambah jumlah kapal pengawasnya.    

KKP juga membentuk sinergi yang melibatkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian untuk membangun infrastruktur kelautan, terutama untuk pengadaan kapal pengawas.

Untuk memperkuat infrastruktur pengawasan perairan Indonesia atas maraknya illegal fishing, KKP telah menambah empat kapal pengawas yang dilengkapi Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI). Jumlah kapal pun akan ditambah lagi mengingat luasnya perairan Indonesia dan untuk terus menekan kerugian negara akibat maraknya pencurian ikan. Empat kapal baru tersebut diberi nama ORCA 01, ORCA 02, 0RCA 03, dan 0RCA 04.

"Empat kapal tersebut akan memperkuat infrastruktur pengawasan sebagai wujud komitmen KKP dalam memberantas illegal fishing," ujar Menteri KKP Susi Pudjiastuti seusai meresmikan pelepasan empat kapal pengawas itu di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (8/4).

Dengan pengawasan yang lebih ketat serta tindakan tegas kepada para pelaku pencurian ikan, hasil tangkapan nelayan lokal menjadi lebih meningkat. Nelayan yang sebelumnya selalu kalah bersaing dengan para pencuri ikan sekarang menjadi lebih tenang dalam bekerja. "Kapal asing silakan melintas di perairan Indonesia. Tapi jangan mencuri," tegas Susi.

Menurut Susi, jumlah kapal pengawas tersebut akan ditambah lagi agar pencurian ikan oleh kapal-kapal asing bisa dicegah. Kapal dengan panjang 60 meter dan kecepatan 25 knot tersebut merupakan produksi dalam negeri. Dengan penambahan itu berarti Indonesia telah memiliki 35 kapal yang akan mengawasi perairan RI dari para pencuri ikan.

Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang ditakuti oleh para pelaku illegal fishing. Bahkan program pemberantasan illegal fishing yang dirancang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menjadi role model bagi sejumlah negara dalam memberantas aksi illegal fishing.

Hal ini memang sangat diharapkan Susi, agar memberikan efek jera bagi para pencuri ikan. Empat kapal pengawas illegal fishing ini diberi nama Orca, sesuai nama paus pembunuh Orcinus Orca.

"Diharapkan kapal ini produktif, gesit dan mampu mengawasi perikanan di laut, terutama kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seperti sifat paus Orca," ujar Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Syarif Widjaja, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (8/4).

Untuk diketahui kapal-kapal yang dibangun dengan menggunakan desain dan supervisi dari Merite System Service (MSS) itu dibeli seharga US$58,3 juta pada 2012. Lantaran akan dioperasionalkan sebagai kapal pengawas perikanan maka tak diragukan lagi kemampuannya dalam bertahan operasi hingga 14 hari berturut-turut.

BANGUN KAPAL DI DALAM NEGERI - Di sisi lain, walaupun industri galangan kapal sedang lesu, guna menunjang kegiatan pemberantasan illegal fishing, Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Laut akan melakukan lelang tender proyek pembuatan 30 unit kapal patroli untuk Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Ketiga perusahaan galangan kapal dalam negeri yakni PT PAL, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB) dan PT Krakatau Shipyard menyatakan siap bergabung menjalankan proyek tahun jamak berjangka waktu tahun tahun ini.

Direktur Utama PT Krakatau Shipyard mengungkapkan alasan menggandeng PT PAL lantaran BUMN itu mempunyai teknologi dan desain yang bagus dan sudah diakui di tingkat internasional. "Begitu juga dengan PT DKB," katanya di Jakarta, Kamis (7/4).

Ketiga perusahaan galangan kapal ini juga tergabung dalam konsorsium dan telah mengikuti tahap kualifikasi. Direktur Utama PT DKB Bandung Bismono menyatakan, ketiga perusahaan memiliki keunggulan masing-masing yang dapat disatukan untuk menghasilkan produk yang terjaga secara kualitas.

"Kami menyinergikan kemampuan membuat konsorsium dengan porsi leader-nya PT PAL 35%, PT KS dan PT DKB masing-masing 32,5%," jelasnya.

Ia melanjutkan PT KS unggul di bidang pengadaan barang, PT DKB unggul di produksi sebab memiliki lokasi, peralatan dan SDM yang paling besar di antara keduanya. Selanjutnya PT PAL mendapat bagian engineering-nya.

Ia berharap konsorsium ini dapat menjadi model pembangunan industri kemaritiman yang diinginkan Presiden Jokowi.

BACA JUGA:
Tags