Merancang Aturan Denda bagi Perusahaan Listrik Swasta

Kamis, 05 Januari 2017, 11:00:00 WIB - Ekonomi

Petugas beraktivitas di area pembangkit tinggi tegangan listrik di Troketon, Pedan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (19/12). (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan menerapkan denda kepada perusahaan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) yang tidak memenuhi kewajibannya menyalurkan listrik sesuai kesepakatan perjanjian jual beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA). Ketentuan denda itu akan dimasukkan dalam poin-poin perjanjian PPA.

Wakil Menteri (Wamen) ESDM, Archandra Tahar mengatakan, denda delivery or pay tersebut akan dikenakan terhadap IPP, jika pembangkit tidak berjalan dengan baik pasca beroperasi (Commercial Operation Date / COD). Tidak hanya itu denda juga akan berlaku bagi pembangkit yang mengalami keterlambatan COD.

Pemerintah akan mengenakan denda sebesar biaya yang dikeluarkan PT PLN (Persero) dalam menyediakan pembangkit pengganti akibat lalainya kewajiban IPP. Metode tersebut dinilainya efektif untuk diterapkan. Denda dengan pola perhitungan seperti itu, menurutnya dapat berlaku sesuai standar Internasional.

'Denda yang kita buat sebesar biaya PLN dalam menyediakan power pengganti, nanti di klausul PPA akan ditulis seperti tersebut,' kata Archandra di Kantornya Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (4/1).



Selain itu, menurutnya, sistem tersebut dibuat untuk menciptakan perjanjian jual beli litsrik yang adil. Sebab selama ini hanya PLN yang dikenakan denda bila tidak berhasil menyerap listrik yang diproduksi oleh pembangkit.

'Nanti PPA harus disusun berdasarkan prinsip bisnis berkeadilan , kalau IPP berjanji kasih capacity factor sekian persen, maka harus sesuai, kalau ada yang terlambat akan kena penalti,' ujarnya.

Namun, pemerintah bisa saja memaklumi adanya kewajiban yang tidak terlaksana akibat kondisi eksternal, kendala pasokan bahan bakar yang terlambat dan lainnya.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar