" Bonus" Keringanan Pajak dan Bocornya Surat Penolakan Freeport

Rabu, 04 Oktober 2017, 09:00:10 WIB - Ekonomi

Menteri ESDM Ignasius Jonan (kiri) bersiap menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-72 di gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (28/9). Dalam kesempatan tersebut Menteri ESDM menyampaikan sejumlah pencapaian sektor ESDM selama Kabinet Kerja sampai dengan September 2017, di antaranya percepatan BBM satu harga, realisasi konverter kit LPG untuk nelayan, alih kelola wilayah kerja Mahakam, realisasi rasio elektrifikasi secara nasional, dan divestasi saham PT Freeport Indonesia. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pekan lalu, surat CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson Surat bertanggal 28 September 2017 itu intinya kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hadiyanto bocor dan beredar. Isinya berupa penolakan PT Freeport Indonesia pada proposal pemerintah soal divestasi 51% saham.

Bukan hanya berani menolak skema divestasi, Freeport juga menuntut perjanjian stabilitas investasi untuk keberlangsungan tambangnya paska perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sikap pemerintah yang semula nampak gagah dimata publik, entah mengapa berputar haluan sampai mengakomodasi keinginan Freeport dengan menyiapkan pijakan hukum berupa rancangan peraturan pemerintah (rpp) untuk mendukung usulan stabilitas investasi.

Isi rpp tersebut salah satunya memberikan perlakukan khusus sistem perpajakan Freeport dengan IUPK. Misalnya tarif pajak penghasilan badan (PPh) Freeport hanya 25% lebih rendah dibandingkan dengan PPh badan Freeport dalam rezim KK, yakni 35%.

Mengenai bocornya surat tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan berkomentar banyak. 'Kalau mengenai masalah Freeport, karena kami sedang melakukan negosisasi saya tidak memberikan dulu, supaya tidak sepotong-sepotong agar tidak menimbulkan pemahaman yang agak membingungkan bagi semua pihak, jadi saya tidak menyampaikan apa-apa, termasuk berbagai hal itu,' kata Sri Mulyani usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (3/10).



Namun Sri Mulyani tak membantah saat ini tengah mempersiapkan rpp yang akan mengatur mengenai peralihan kebijakan penerapan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

'Kita sekarang menyiapkan peraturan pemerintah yang mengatur penambangan saat beralih dari KK menjadi IUPK. Itu akan membutuhkan kewajiban fiskal dan non fiskal yang perlu diatur berdasarkan undang-undang yang baru, yaitu undang-undang pertambangan,' tuturnya di Gedung Energy Building, Jakarta, Selasa (3/10).

Menurut hasil kajian tim Kementerian Keuangan, kebijakan peraturan saat ini pajak penghasilan (PPh) badan usaha pertambangan dalam KK pajaknya lebih besar dari kebijakan PPh final saat ini sebesar 25%. Pembayaran pajak yang lebih besar tersebut juga diemban oleh perusahaan pertambangan yang sedang berseteru dengan pemerintah yakni PT Freeport Indonesia.

'Saat ini kami mengerjakannya karena menurut undang-undang saat ini bahwa semua pajak akan sesuai dengan perkiraan sementara. Banyak di antara sepuluh kontrak tidak hanya Freeport tetapi juga penambang lainnya sesuai dengan (kontrak) yang dibuat dua dekade yang lalu yang jauh lebih tinggi dari PPh saat ini 25%,' imbuhnya.

Menkeu memberi sinyal bahwa PPh badan usaha pertambangan akan disetarakan dengan PPh final yang ada yakni 25%. Adapun dalam rezim KK, Freeport dikenakan PPh badan sebesar 35%.

Pihaknya juga akan mengkaji perpajakan lain seperti royalti, pajak pertanahan dan properti, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pembagian pemerintah daerah. 'Kita masih mempersiapkan agar kita bisa menggunakan peraturan pemerintah ini untuk mengatur apa kewajiban pajak dan non pajak semua di IUPK,' tukasnya.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar