Periode Ketiga Tax Amnesty Diminta Fokus pada Repatriasi

Rabu, 04 Januari 2017, 09:00:04 WIB - Ekonomi

Petugas pajak memberikan informasi kepada warga yang akan mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Kamis (29/12). (ANTARA)


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah menilai dua periode pelaksanaan Program Tax Amnesty telah membuahkan hasil menggembirakan. Kini pemerintah mulai melanjutkan periode ketiga yang merupakan periode terakhir dari pelaksanaan Program Tax Amnesty, dari 1 Januari hingga 31 Maret 2016.

Diharapkan dalam periode ke tiga pemerintah lebih fokus pada repatriasi dan partisipasi yang masih minim capaiannya di periode pertama dan kedua. Sementara uang tebusan dan deklarasi telah cukup banyak dicapai di periode sebelumnya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengapresiasi capaian tersebut. Menurut Yustinus, pencapaian pemerintah dalam program Tax Amnesty memang layak diacungi jempol. Apalagi, itu terjadi di tengah pesimisme dan skeptisisme masyarakat atas program Tax Amnesty.

Yustinus tidak menampik bahwa target penerimaan tax amnesty sebesar Rp165 triliun adalah target yang sulit dicapai. Terlebih, meski uang tebusan dan deklarasi harta yang masuk sepanjang periode kedua cukup besar, yakni Rp800 triliun, namun untuk repatriasi uang yang masuk masih minim, yakni sebesar Rp9,5 triliun.



'Dari sisi uang tebusan dan deklarasi harta, Wajib Pajak (WP) besar mayoritas sudah ikut di periode pertama dan kedua. Maka fokus ke depan seharusnya di dua hal saja, repatriasi dan partisipasi. Untuk repatriasi, setidaknya bisa menambah 100 triliun lagi,' kata Yustinus kepada gresnews.com, Selasa (3/1).

Yustinus menerangkan, dalam dana repatriasi, ada potensi Rp800 triliun harta bergerak yang sudah dideklarasi. Namun, dana sebesar itu belum direpatriasi. 'Potensi ini harusnya dipersuasi dan ditindaklanjuti, apa alasan mereka belum kunjung melakukan repatriasi, dan apa yang mereka butuhkan,' tambahnya.

Yustinus menyebut bahwa situasi politik dalam negeri yang demikian dinamis telah turut menciptakan ketidakpastian, serta mengurangi selera WP ikut program Tax Amnesty, terutama bagi yang akan melakukan repatriasi. Lantaran itulah Yustinus menyarankan, demi menarik dana repatriasi, pemerintah seharusnya membuat 'packaging' produk dengan melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BUMN, Pemerintah Daerah, juga Badan Keuangan Penanaman Modal (BKPM). Tujuannya, tentu agar para WP lebih tertarik menginvestasikan uangnya di dalam negeri dengan jaminan yang lebih aman dan pasti.

Adapun untuk dana partisipasi, Yustinus menyarankan agar program itu dititikberatkan kepada profesional dan UKM. 'Kemarin kurang ada pendorong yang bisa membuat para profesional ikut, juga kurangnya insentif untuk sektor UKM,' katanya. Terkait hal itu, Yustinus menyarankan agar pemerintah terus menghimbau, mengajak, dan melakukan audit terhadap WP yang sudah terdata, tapi tetap tidak mau ikut program Tax Amnesty.

'Untuk partisipasi periode III, bikin target terukur, misalnya 5 juta peserta. Teknisnya, bagi per KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan Pemda. Untuk partisipasi UKM, libatkan Pemda sebagai lini terdepan, lalu perbankan, baru Direktorat Jenderal Pajak atau Kementerian Keuangan,' jelasnya.

Sisi Fiskus Pajak, atau pejabat pajak yang memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan, tak lepas juga dari sorotan Yustinus. Menurut pria yang sempat dihadirkan sebagai ahli pemerintah dalam sidang uji materil UU Tax Amnesty di MK beberapa waktu lalu ini, menilai dalam diri para Fiskus Pajak sudah tumbuh spirit pelayanan yang baik, dedikasi, dan perilaku positif. 'Tinggal disiapkan saja pedoman atau SOP supaya setelah tax amnesty berakhir, pemerintah punya standar perlakuan dan interpretasi yang sama,' pungkasnya.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar