Musim gugur usaha ritel terus berlanjut. Setelah ambruknya 7-Eleven, Matahari di Pasaraya Manggarai dan Blok M, menyusul Lotus yang segera menutup gerai ritel mereka.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Musim gugur usaha ritel terus berlanjut. Setelah ambruknya 7-Eleven, Matahari di Pasaraya Manggarai dan Blok M, menyusul Lotus yang segera menutup gerai ritel mereka. Selanjutnya, akhir tahun nanti, giliran Debenhams di Senayan City akan tutup gerai.

Rontoknya usaha ritel ini, bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Wakil Ketua Umum Kadin DKI Sarman Simanjorang meminta, pemerintah waspada karena penutupan toko ritel bisa memicu PHK. "Pemerintah harus sangat waspada, karena akan berdampak pada terjadinya PHK dan menambah angka pengangguran," ujar Sarman, Kamis (26/10).

Apalagi, persoalan daya beli yang melemah sedang jadi perbincangan hangat, meskipun pemerintah menyanggah hal itu tidak terjadi. Menurut Sarman, untuk membuktikan ada tidaknya kaitan penutupan toko ritel dengan daya beli lesu, pemerintah harus turun ke lapangan mencari tahu akar masalahnya.

Di sisi lain, pengusaha masih melihat terjadi perlambatan di sektor ritel. Hal ini, kata Sarman, salah satunya karena ada masalah daya beli di masyarakat. "Ini beda-beda tipis dengan daya beli. Daya beli masyarakat ini pasti pengaruh. Makanya, saya bilang pemerintah harus lihat realitas di lapangan," kata Sarman.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan sektor ritel modern sendiri berkontribusi pada pembukaan lapangan kerja langsung untuk sekitar 4 juta orang.

Jika toko ritel pada berguguran, kata Roy, bisa dibayangkan bagaimana dampaknya bagi para pekerja di sektor ini. "Kontribusi ritel itu kan 4 juta orang yang bekerja di dalamnya. Artinya kalau sampai banyak yang tutup, akan banyak orang kehilangan pekerjaan," kata Roy, Jumat (27/10).

Selain itu, jika banyak toko modern yang tutup, implikasinya bisa membuat perputaran uang di pusat perbelanjaan ikut meredup. "Otomatis banyak yang tutup, enggak bisa lanjutin sewa," tuturnya.

Roy menjelaskan, ritel yang mengalami kelesuan sendiri kebanyakan di segmen fashion. Itu pun tak semuanya mengalami penurunan penjualan. Selain itu, penutupan beberapa gerai ritel juga dilakukan karena strategi memperkuat bisnis.

"Jadi bukan karena online, kalau dikatakan karena pergeseran perilaku konsumen iya. Orang mengurangi belanja. Hanya beberapa saja kan yang ritel tutup. Buka-tutup toko sudah biasa, sudah diperhitungkan. Kaitannya ini terkait pengaturan atau redefinisi ulang toko, diformat ulang penjualan ritelnya," ujar Roy.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani, meminta pemerintah tidak tinggal diam terkait masalah rontoknya bisnis ritel ini, melainkan segera turun lapangan mencari tahu penyebabnya. Pasalnya, selama ini para pengusaha ritel mengatakan pembeli sepi.

Menurut Hariyadi PR pemerintah adalah mencari tahu kenapa pembeli sepi. "Jangan diam saja. Mesti dicari sepinya karena apa, apakah karena daya beli turun? Atau karena orang memang menahan belanja, atau pindah ke online," tutur Hariyadi. "Dilihat saja penyebabnya apa, fact finding, melakukan pengecekan di lapangan, apakah karena daya beli turun," lanjut Hariyadi.

Hariyadi menambahkan, selama ini pengusaha ritel mengeluh toko-toko mereka sepi. Alhasil, penjualan mereka turun dan ujungnya mengurangi jumlah gerai. "Di ritel ini memang berat situasinya, pembelinya turun. Penjualan mereka turun, dengan situasi ini enggan mungkin jual rugi terus-terusan sehingga akhirnya mengurangi outlet," tutur Hariyadi.

DITANGGAPI SANTAI - Pemerintah sendiri tampaknya tidak terlalu menanggapi serius, fenomena rontoknya bisnis ritel ini. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menilai tutupnya sejumlah gerai ritel, seperti Matahari Pasaraya hingga Lotus adalah hal yang normal, dan tidak ada kaitannya dengan masalah daya beli.

"Gini, situasi memang sedang berkembang dinamis, ada yang online dan macam-macam. Ada yang terdesak bersaing sehingga ya itu proses yang normal dalam setiap kegiatan perekonomian," katanya.

Darmin juga lebih memilih untuk menunggu hingga penyebab gugurnya beberapa ritel dan pusat perbelanjaan di Jakarta bisa ditangkap secara jelas. "Itu ya masih tetap saja orang dispute, biarin saja dulu sampai nanti jelas semuanya," katanya.

Hal senada diungkapkan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Dia mengatakan, pertumbuhan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga saat ini tinggi. PPN, kata Ken, menandakan kegiatan ekonomi masih dalam kondisi yang baik. "Daya beli menurut kami tidak turun, tapi berubah dari offline ke online," kata Ken di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (27/10).

Menurut Ken, daya beli masyarakat tidak turun juga dibuktikan dengan pertumbuhan pajak jasa kurir, jasa sewa gudang serta pajak final 1% dari UMKM yang beromset di bawah Rp4,8 miliar naik. "Artinya apa, bahwa kita orang yang lakukan transaksi online itu berjalan seperti biasa," ungkap dia.

"Dan banyak pihak yang menyatakan daya beli turun, berdasarkan transaksi PPN yang kita terima itu naik, dan ritel juga naik, pajak atas ritel naik, artinya ya memang ada daya beli, jadi enggak ada sangkut pautnya daya beli turun, ritel tutup, enggak, ritel tutup dia beralih ke online," jelas dia.

Sementara Direktur Potensi dan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Yon Arsal, mengungkapkan penerimaan PPN sampai kuartal III-2017 tumbuh 12,1% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. "Ini artinya usaha meningkat, dan kalau sub sektornya justru sebenarnya inikan daya beli bisa tercermin dari industri pengolahan," kata Yon.

Dia menjelaskan, untuk industri pengolahan makanan dan minuman tumbuh 10,7% yang artinya kegiatan produksinya berjalan dengan baik. Di dalam industri pengolahan terdapat sektor perdagangan besar dan eceran yang juga tumbuh 12%, transportasi dan pergudangan tumbuh 16,6%.

"Artinya dilihat dari PPN secara keseluruhan, dan dilihat dari subsektor yang ada di PPN Insya Allah ini menunjukan bahwa produksi dari sisi suplai jalan, distribusinya jalan," ungkap dia.

Yon mengakui, industri ritel yang banyak berguguran lebih dikarenakan adanya shifting dari konvensional ke online. Meski demikian, pola konsumsi masyarakat dari sisi perdagangan secara umum tumbuh 18,7% yang berasal dari pertumbuhan 41% dari Pajak Penghasilan (PPh) final 1%. Lalu dari kinerja sub sektor jasa kurir secara agregat tumbuh 30%, PPh Pasal 23 tumbuh 113% dengan begitu PPN dalam negeri tumbuh 23%. "Kita sampaikan dari segi daya beli perperkstif perpajakan melihatnya seperti itu, dan yang cukup menggembirakan adalah pengusaha yang 1% itu meningkat," tukas Yon.

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro, masyarakat, khususnya kelas menengah atas sedang mengalami perubahan perilaku, biasanya menghabiskan uang untuk belanja, namun sekarang memilih menabung. Padahal sebenarnya mereka punya uang yang bisa saja dipakai untuk belanja. "Orang kelas menengah punya uang sebenarnya, tapi di tabungan atau di deposito," kata Ari dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Sabtu (28/10).

Ari menambahkan, soal daya beli sedang melemah, itu justru karena kebutuhan masyarakat saat ini yang tidak terlalu tinggi. "Kelas menengah ke bawah kebutuhannya tidak terlalu tinggi. Kalau dihitung-hitung potensi masih ada," tambahnya.

SARAN PENGUSAHA - Meski pemerintah santai, para pengusaha tampaknya tak bisa menerima argumen tersebut begitu saja. Para pengusaha ritel memberi saran kepada pemerintah agar toko-toko ritel tak lagi berguguran. Menurut Roy Mandey, ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah supata toko ritel tak lagi tutup.

Pertama, dengan memberikan keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam waktu tertentu. "Harapan kami kalau memungkinkan bisa diberikan keringanan PPN untuk satu waktu tertentu misalnya. Ya mendapat keringanan pajak saat berbelanja barang terntentu," kata Roy.

Kedua, memberi diskon listrik karena sangat membantu mengurangi biaya pengeluaran ritel. "Harga listrik itu diberikan diskon. Jad ada insentif untuk harga listrik. Kan jadi lebih membantu biaya ritel ya," ujar Roy.

Ketiga, tidak mengeluarkan kebijakan atau pernyataan yang bisa membuat khawatir konsumen, sehingga mereka memilih menahan diri untuk berbelanja. Salah satu contohnya Ditjen Pajak yang akan mengintip transaksi kartu kredit, yang akhirnya batal dilakukan.

"Tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sekiranya menimbulkan sentimen pada masyarakat atau yang sekiranya tidak jadi dikeluarkan kan jadi sayang dan malah membuat masyarakat menahan keinginannya," tutur Roy.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Tutum Rahanta mengatakan, jika tidak ada tindakan nyata dari pemerintah, penutupan toko-toko ritel belum berhenti alias masih berlanjut. Tutum mengatakan setelah Lotus dan Debenhams, akan ada lagi ritel yang bakal tutup. Namun dia enggan mengungkap identitas toko ritel tersebut.

Tutum hanya menjelaskan, ritel yang akan tutup itu bergerak di sektor non makanan. "Sebenarnya hampir merata. Tapi yang besar adalah dari industri non-food. Kalau food pasti ngerem, jadi baru bilang kalau sudah mau tutup," kata Tutum dalam diskusi Warung Daun, Cikini, Sabtu (28/10).

Lebih lanjut, ia menjelaskan rencana penutupan toko itu berdasarkan konfirmasi yang ia peroleh langsung dari para pengusaha. "Ini ada beberapa toko yang sudah konfirmasi ke saya, akan tutup sekian toko atau pertumbuhannya akan saya kurangi´," jelas Tutum. Menurut Tutum, tutupnya sejumlah toko ritel, bukan hanya karena ada toko online, melainkan juga karena perubahan perilaku di masyarakat saat ini yang memilih mengerem belanja. (dtc)