Pemerintah Harus Jamin Rebut Tambang Freeport Demi Papua

Minggu, 26 Februari 2017, 09:00:00 WIB - Ekonomi

Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai (tengah) bersama Staf Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Agus Suntoro (kiri) dan Andre Wahyudi (kanan) memberi keterangan pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta (24/2). Natalius Pigai menilai masyarakat suku Amungme yang menguasai tanah hukum adat Amungsa yang kini menjadi wilayah konsesi PT Freeport Indonesia berhak mendapat ganti rugi sebagai penghormatan hak ulayat masyarakat adat. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sikap PT Freeport masih menolak penawaran perpanjangan kontrak dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) membuat proses negosiasi antara pemerintah dan perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat itu makin rumit. Buntutnya, Freeport mengancam akan membawa sengketa tersebut ke Arbitrase Internasional.

Peneliti hukum dari Para Syndicate Agung Sulistyo melihat posisi pemerintah sangat kuat secara hukum jika Freeport benar akan membawa sengketa itu ke Arbitrase Internasional. Dia mengatakan, posisi pemerintah kuat karena sedang memperjuangkan hukum publik yang berhadapan berhadapan dengan Freeport sebagai pemilik Kontrak Karya (KK).

'Kita adalah pemerintah yang berdaulat, hukum kontrak itu tidak boleh mengalahkan hukum publik yakni undang-undang maupun PP,' kata Agung dalam diskusi bertajuk 'Freeport: Kedaulatan Negara vs Arogansi Korporasi', di Jakarta Selatan, Jumat (24/2).

Agung juga beranggapan ada penyelundupan hukum dalam proses perubahan izin KK menjadi IUPK. Pasalnya, rezim KK yang akan berakhir tahun 2021 kalau nanti pada 2017 berhasil mendapat IUPK maka dalam IUPK itu Freeport mendapatkan izin selama 20 tahun.

Dengan begitu, ada celah bagi investor juga yang bisa dipakai untuk memperpanjang izinnya mengeksploitasi kekayaan alam di Indonesia. Hal membuka celah untuk 'mengakali' bagaimana memperpanjang izin pertambangan melalui rezim IUPK. 'Bahkan tanpa memperpanjang ketiga kalinya dia (Freeport) dia bisa memperpanjang usahanya untuk menggarap kekayan alam di Indonesia melalui izin IUPK,' katanya Agung.

Sementara itu, Direktur eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengungkapkan adanya persekongkolan jahat dalam praktik bisnis di PT Freeport. Dia mengatakan selama 50 Freeport mengeksloitasi kekayaan alam Papua tak lepas dari kepentingan elit politik tertentu yang bermain dalam kekisruhan Freeport tersebut.

Kasus 'Papa Minta Saham' yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto beberapa waktu yang lalu, menurut Ari bukti bagaimana persekongkolan praktis bisnis Freeport tidak bisa lepas kepentingan dan elit politik. Status Freeport selama ini mendapat posisi yang istimewa merupakan gambaran bahwa Freeport mendapat dukungan politik dari elit politik yang mendapat keuntungan dari bisnis Freeport. 'Kasus Setnov itu menjadi terang benderang bahwa Freeport sebagai korporasi besar sangat lekat dengan kepentingan politik,' ujar Ari.

Karena itu, sambung Ari, kekisruhan Freeport dengan upaya pemerintah untuk 'merebut' Freeport juga menganggu kepentingan elit politik. Sehingga pemerintah (presiden Jokowi) perlu menegaskan posisi pemerintah dalam polemik tersebut benar benar untuk memberikan jaminan mewujudkan keadilan bagi masyarakat Papua.

Dengan begitu, Ari melihat ketika ada penjelasan perjuangan ini adalah demi kepentingan Papua maka kalah dan menang ketika dalam sengketa Arbitrase masyarakat Papua tetap menjadi pemenangnya. Ari khawatir, kekisruhan ini akan ditunggangi kepentingan elit tertentu.

Jangan sampai motifnya adalah kepentingan elit tertentu saja. 'Moral politiknya itu harus mewujudkan keadilan sosial. Kalau ditarik lebih jauh ini kan bisa menjadi legacy bagi Pak Jokowi,' ungkap Ari.

Lebih jauh dia menambahkan, rencana pemerintah itu bermaksud untuk mengembalikan kadulaulatan negara atas kekayaan alamnya. Salah satunya dengan mengubah izin KK menjadi IUPK karena ada ketentuan divestasi dan pajak untuk kedaulatan negara dalam mengelola pertambangan.

'Jangan sampai pemerintah menang, hanya dinikmati elit Jakarta. Rakyat Papua tetap saja seperti itu. Makanya Pak Jokowi harus men-delivery ini untuk masyarakat Papua,' pungkas Ari.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar