JAKARTA, GRESNEWS.COM – Pasca putusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menggolkan pilkada melalui DPRD, banyak pihak yang menyayangkan dan menyalahkan langkah walk out yang diambil Partai Demokrat dalam paripurna. Banyak pihak yang mempertanyakan siapa inisiator drama walkout Demokrat termasuk Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Anggota fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menceritakan langkah walkout tersebut diambil setelah mendapatkan izin dari ketua pelaksana harian Demokrat Syarief Hasan melalui pesan singkat. Terkait izin dari SBY, ia mengatakan tidak ada izin atau konfirmasi sebelumnya ke SBY. "Tapi kan Pak Syarief Hasan Ketua pelaksana harian," jelasnya.  

Ruhut mengatakan, ketika mengetahui ada instruksi langsung dari pimpinan, pihaknya hanya bisa tunduk dan mengikuti. Terkait dengan enam orang anggota fraksi Demokrat yang tetap berada di ruang rapat paripurna, Ruhut mengatakan mereka tidak akan dipecat dari partai.

Pada prinsipnya, ia menuturkan Demokrat tetap mendukung demokrasi langsung dengan tetap memasukkan 10 syarat perbaikan. "Kalau ada yang mengatakan SBY begini begitu itu adalah orang-orang yang mungkin khawatir partai kami akan bangkit lagi memenangkan 2019," katanya di sela paripurna MPR, Jakarta, Senin (29/9).

Ruhut menyatakan niat baik dari Demokrat untuk memberikan 10 syarat perbaikan dinilai seperti diplesetkan. Menurutnya wajar ada usulan 10 perbaikan tersebut karena pilkada langsung berjalan di era pemerintahan SBY. "Poin yang dasar itu rekam jejak. Contoh ketua Golkar yang juga Gubernur Riau itu kan rekam jejak, perlu rekam jejak itu," katanya.

Menanggapi hal ini, anggota fraksi PDIP, Eva Sundari mengatakan Partai Demokrat boleh saja memiliki persoalan internal. Namun, menurutnya keputusan walkout tersebut memberikan dampak yang harus dikoreksi. "Saya hargai bahwa ada upaya hukum dari presiden," katanya di MPR, Jakarta, Senin (29/9).

Syarief Hasan sendiri dalam jumpa pers yang digelarnya di kantor DPP Demokrat Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat mengatakan, FPD memutuskan walk out karena opsi 10 perbaikan yang diajukannya tak diakomodir. Meski ada dukungan dari PDIP, Hanura dan PKB di paripurna, PD merasa dukungan itu tak resmi.

"Tidak ada satupun fraksi yang mendukung secara resmi. Bahwa ada letupan-letupan di floor yang seakan-akan mendukung F-PD, itu kan tidak terakomodir," ujarnya, (29/9).

Menurut Syarief, di forum lobi tak ada yang menyampaikan dukungan opsi pilkada langsung dengan 10 perbaikan yang diusung PD. Dukungan baru disampaikan saat paripurna kembali dimulai setelah lobi. Menurutnya itu sudah telat. "Pimpinan sidang menawarkan dan menjelaskan kepada floor bahwa forum lobby fraksi hanya memutuskan 2 opsi, (yang) bisa disampaikan kepada floor," kata Menteri Koperasi dan UKM ini.

"Ini sekaligus menjawab justru itulah kami menjelaskan secara utuh proses yang terjadi di DPR di luar sepengetahuan Pak SBY, yang tahu kami-kami yang ada di DPR RI. Kami yang mengikuti," sambung Syarief.

Akibat syarat yang diajukan tak diakomodir, Syarief menyatakan F-PD akhirnya memutuskan untuk melakukan walk out. Itu tanpa sepengetahuan sang Ketua Umum, SBY.

"Walk out, itulah karena situasi yang demikian alotnya. Kami sudah berjuang di lobby fraksi sampai memakan waktu 4 jam dan ini melelahkan. Dan pimpinan sidang hanya mengetok 2 opsi. Pak SBY tidak mengetahui, setelah walk out baru kami mengabarkan," tutup Syarief.

Dia menjelaskan, setelah Fraksi PD walk out, baru melapor ke Ketum SBY. "Sesudah (walk out)," kata Syarief. Dia  mengaku tak mengeluarkan instruksi walk out. Dia hadir memantau jalannya paripurna, namun tak memberi instruksi. (dtc)

BACA JUGA: