JAKARTA, GRESNEWS.COM - Nasib program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas untuk nelayan yang dicanangkan oleh pemerintah semakin tak jelas masa depannya. Hal ini terkait terjadinya pemangkasan anggaran di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp291,5 miliar. Dengan pemangkasan itu, anggaran Kementerian ESDM turun dari pagu awal sebesar Rp7,31 triliun menjadi Rp7,02 triliun dalam RAPBN 2017.

Pemangkasan anggaran ini sendiri berdampak pada pelaksanaan program konversi BBM ke gas untuk nelayan, khususnya terkait pembagian converter kit untuk mesin kapal nelayan. Pasalnya Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, anggaran yang dipangkas merupakan belanja untuk proyek-proyek yang bersifat multiyears dan salah satunya adalah proyek pembagian converter kit dari BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) bagi nelayan.

Jonan menyebutkan, pemangkasan anggaran bagi pemberian converter kit untuk nelayan tersebut mencapai sebesar Rp50 miliar. Dampaknya, converter kit hanya diberikan kepada 24 ribu nelayan dari rencana sebelumnya sebanyak 28.400 nelayan.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja menyayangkan pemangkasan anggaran pada pengadaan converter kit di tahun depan. "Pemotongan anggaran akan mengurangi jumlah paket BBM ke BBG untuk nelayan dari 28.400 unit menjadi 24 ribu unit," kata Wiratmaja kepada gresnews.com, Minggu (23/10).

Dia menjelaskan, dengan adanya pembagian converter kit para nelayan akan sangat terbantu untuk mengganti bahan bakar untuk kapal mereka dari BBM ke gas. Wiratmaja mengaku, tahun depan sampai 2019, pihak ESDM sebenarnya berharap nelayan dapat menerima lebih banyak lagi converter kit gas ini. "Kami pernah waktu itu bertemu dengan nelayan, mereka senang karena adanya pembagian converter kit," jelasnya.

Tak hanya pihak ESDM saja yang kecewa dengan pemangkasan anggaran converter kit ini. Para nelayan juga menegaskan kekecewaannya. Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sugeng Nugroho mengatakan, dengan memotong anggaran program converter kit oleh Menteri ESDM menunjukkan, program itu memang hanya dilakukan dengan setengah hati.

"Karenanya program converter kit tidak bisa maksimal, sampai hari ini nelayan tradisional baru sebagian kecil yang mendapatkan program tersebut," kata Sugeng kepada gresnews.com, Minggu (23/10).

Seperti diketahui sebelumnya, dalam periode Mei-September 2016 pemerintah melalui Kementerian ESDM akan membagikan converter kit gratis bagi para nelayan kecil yang kapasitas kapalnya kurang dari 5 Gross Ton untuk di sembilan wilayah di Indonesia. Diantaranya, tersebar di Jawa Barat, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Lombok.

Terkait program tersebut, untuk tahun ini, pemerintah akan membagikan 5.000 unit converter kit yang ditargetkan akan tuntas pada November mendatang. Wiratmaja sebelumnya mengaku, pembagian converter kit bagi nelayan tersebut telah dilakukan secara bertahap yakni untuk wilayah Cirebon telah dilaksanakan. Pembagian converter kit dilakukan sekaligus dengan pemasangan mesin dan tabung LPG.

Hanya saja, terkait pelaksanaan program itu, KNTI menilai, pelaksanaannya masih banyak salah sasaran. Sugeng Nugroho mengatakan, program konversi BBM ke BBG memang perlu kajian terlebih dahulu. Pemerintah dan nelayan harus duduk bersama untuk menemukan formulasi yang tepat dan mencapai sasaran dalam menerapkan program konversi BBG tersebut. Bukan hanya sekadar pembagian converter kit kepada nelayan.

"Apalagi nelayan di pesisir Pantura Jawa kapasitas perahu nelayan kecil kebanyakan sudah di atas 5 gross ton (GT) di bawah 10GT," ujarnya. Selain itu, Sugeng menambahkan, efisiensi nelayan juga bukan ditentukan dari banyak atau sedikit penggunaan bahan bakar. Tetapi bagaimana nelayan tidak kesulitan mencari tempat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan juga disesuaikan dengan kerumunan ikan sehingga tanpa harus putar keliling mencari kerumunan ikan yang menghabiskan bahan bakar," kata Sugeng.

Ia menjelaskan, selama ini program bantuan-bantuan dari pemerintah ke nelayan tidak pernah merata. Sebab hanya sebagian kecil saja yang dapat. "Saya sangat tidak yakin kalau bantuan converter kit bisa merata ke seluruh nelayan kecil," jelas Sugeng

PERLU SOSIALISASI DULU - Sementara itu, sebelumnya, anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan, pembagian converter kit sebenarnya belum perlu dilakukan, karena harus melakukan sosialisasi dahulu agar nelayan menjadi handal menggunakan BBG sebagai bahan bakar yang bersih. "Teoritisnya harga BBG setara liternya lebih murah dibanding BBM, maka DPR sangat mendukung," kata Satya kepada gresnews.com, beberapa waktu lalu.

Pengalihan BBM ke BBG ini memang dinilai akan memberikan manfaat pengehematan bagi nelayan hingga 60 persen. Satu tabung Elpiji berukuran tiga kilogram seharga Rp20 ribu-Rp25 ribu dan dapat digunakan untuk kegiatan melaut selama tiga hari. Harga ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan tetap menggunakan BBM. Sebab setiap kali melaut nelayan membutuhkan BBM sebanyak dua liter atau sekitar Rp18 ribu-Rp20 ribu per hari, atau sekitar Rp54 ribu hingga Rp60 ribu untuk tiga hari.

Selain sosialisasi, kata Satya, yang harus diperhatikan dalam hal konversi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ke bahan bakar gas (BBG) adalah penyediaan tempat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang merata. Dengan persebaran SPBG yang merata, para nelayan tidak kesulitan dalam mendapatkan BBG. "Yang harus diperhatikan pembagian konverter kit secara gratis harus merata, dan tempat SPBG yang mudah didapatkan, agar nelayan tidak antre lama," kata Satya.

Tanpa SPBG yang memadai, program konversi BBM ke BBG bagi nelayan bakal jadi program setengah hati. Terkait hal ini, pemerintah memang telah melakukan penandatanganan kontrak strategis sektor energi dan pengadaan barang dan jasa tahap ke-III tahun 2016 yang dilaksanakan Kementerian ESDM. Kontrak strategis sektor energi tersebut terdiri dari 133 paket senilai Rp3,04 triliun. Sayangnya dari sekian banyak jumlah paket pembangunan, untuk SPBG hanya ada satu alokasi yaitu pembanguna SPBG di Bekasi senilai Rp44 miliar.

Sementara itu, Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, secara prinsip rencana pembagian konverter kit gratis kepada nelayan kecil, sangat bagus dan wajar didukung. "Tapi harus direncanakan dengan matang, jelas penanggungjawabnya dan ada alat kontrol yang menjamin agar tidak terjadi penyelewengan atau korupsi," kata Marwan.

Sayangnya, dalam dua tahun terakhir ini, anggaran Kementerian ESDM selalu mengalami pemangkasan sehingga road map konversi BBM ke BBG dan pembangunan jaringan distribusi gas bumi mengalami perubahan. Tahun lalu, ada pengurangan anggaran Ditjen Migas dari Rp3,2 triliun menjadi Rp2,3 triliun. Akibatnya, sejumlah proyek infrastruktur pun mengalami revisi, termasuk program konversi minyak ke gas untuk nelayan.

Dari rencana pembagian paket converter kit sebanyak 11.000 paket menjadi hanya 5.000 paket. Demikian juga dengan rencana pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga. Dari direncanakan tujuh lokasi berkurang menjadi lima lokasi, yaitu di Surabaya, Prabumulih, Tarakan, Batam dan Balikpapan," sebut dia.

Serta pengurangan pembangunan SPBG yang direncanakan sembilan unit, menjadi hanya dua unit di Bekasi. Sementara konversi BBM ke BBG untuk kendaraan dari rencana 3.250 paket diturunkan menjadi 1.000 paket.

Tadinya, Kementerian ESDM telah mengalokasikan total anggaran Rp105,71 miliar untuk program ini. Dana tersebut diperuntukan bagi nelayan miskin dan kendaraan bermotor pada tahun ini. Dari jumlah itu, yang diperuntukkan bagi konversi BBM ke elpiji untuk nelayan mencapai Rp74,71 miliar. Sementara anggaran untuk konversi BBM ke BBG bagi kendaraan bermotor sebesar Rp31 miliar.

BACA JUGA:
Tags