Pemerintah Lemah, Freeport Menggertak

Selasa, 21 Februari 2017, 11:00:00 WIB - Ekonomi

President dan CEO Freeport-McMoRan Inc Richard C Adkerson menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/2). Freeport menolak untuk mengakhiri kontrak karya dengan pemerintah namun masih membuka pintu untuk bernegosiasi terkait dengan izin operasi dan persetujuan ekspor konsentrat. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sikap lemah pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia dengan tetap memberikan izin ekspor konsentrat setelah pemerintah mengesahkan perubahan status kontrak Freeport dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dibalas gertakan oleh Freeport. Perusahaan pertambangan asal AS itu justru mengancam akan menggugat pemerintah terkait masalah ini.

Sebelumnya, dengan terbitnya IUPK itu, Freeport kini mengantongi rekomendasi untuk kembali mengekspor konsentrat tembaga dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui Surat Persetujuan Nomor 352/30/DJB/2017, tanggal 17 Februari 2017. 'Persetujuan ekspor bagi PT Freeport Indonesia ini berlaku sejak tanggal 17 Februari 2017 hingga 16 Februari 2018,' kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Sudjatmiko, dalam siaran persnya Jumat (17/2) petang.

Sudjatmiko menjelaskan, rekomendasi ekspor tersebut dikeluarkan berdasarkan surat permohonan PT FI Nomor 571/OPD/II/2017, tanggal 16 Februari 2017. Persetujuan rekomendasi ekspor ini diberikan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2017, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 1/M-DAG/PER/1/2017.

Adapun volume ekspor yang direkomendasikan, menurut Sudjatmiko, adalah sebesar 1.113.105 Wet Metric Ton (WMT) konsentrat tembaga. Ditegaskan Sudjatmiko, pemerintah akan mengevaluasi kemajuan pembangunan fisik, fasilitas pengolahan dan pemurnian pada periode waktu yang dibutuhkan atau paling sedikit 6 bulan sekali yang diverifikasi oleh verifikator independen.

'Apabila progres pembangunan 6 bulanan tidak sesuai dengan komitmen, maka rekomendasi ekspor dapat dicabut,' ujarnya.

Masalahnya, meski pemerintah sudah mengesahkan perubahan kontrak dari KK ke IUPK dan menerbitkan izin ekspor konsentrat, pihak Freeport ternyata tak mau menerima begitu saja perubahan ke IUPK. President dan CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, dalam konferesi pernya di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (20/2) menegaskan, Freeport tak dapat menerima IUPK.

Dia beralasan, IUPK tak memberikan kepastian, pajaknya bisa berubah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku (prevailing), tak seperti KK yang pajaknya tak akan berubah hingga masa kontrak berakhir (naildown). 'Posisi kami adalah kami tidak dapat menerima IUPK dari pemerintah dengan melepas KK, kita tidak bisa melakukan itu,' kata Richard.

Selain soal pajak, Freeport juga keberatan pemegang IUPK diwajibkan melakukan divestasi hingga 51%. Freeport keberatan melepas saham hingga 51%, karena itu berarti kendali atas perusahaan bukan di tangan mereka lagi, saham mayoritas dipegang pihak lain. Karena itulah Freeport mengancam akan melayangkan gugatan.

Richard sendiri kemudian berbuih-buih memaparkan 'jasa' Freeport kepada RI. Dia mengatakan, pemerintah Indonesia telah menerima 60% manfaat finansial langsung dari operasi Freeport. Pajak-pajak, royalti, dan dividen yang dibayarkan Freeport kepada pemerintah Indonesia sejak 1991 mencapai US$16,1 miliar, atau setara dengan Rp214 triliun (dengan asumsi kurs dolar Rp13.300).

Freeport mengaku hanya menerima US$10,8 miliar atau 40% dari hasil penambangan bijih tembaga, emas, dan perak di Grasberg sejak 1991. 'Pajak, royalti, dan dividen yang dibayar pada pemerintah Indonesia sejak 1991 melebihi US$ 16,1 miliar, sedangkan Freeport McMoRan menerima US$ 10,8 miliar dalam bentuk dividen,' kata Richard.

Berdasarkan data Freeport, total dividen yang disetor pada pemerintah Indonesia sejak 1992 sampai 2015 mencapai US$1,28 miliar. Lalu royalti yang dibayar sejak 1992 hingga 2015 totalnya US$1,76 miliar. Adapun total pembayaran pajak dan pungutan lainnya US$13,085 miliar. Pajak dan pungutan ini meliputi PPh Badan, PPN, Iuran Tetap, Pajak Penghasilan Karyawan, PDBR, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah. 'Total manfaat langsung ini melebihi jumlah yang dibayarkan Freeport jika beroperasi di negara-negara lain,' ucapnya.

Freeport juga mengklaim berkontribusi sebesar US$32,5 miliar terhadap perekonomian Indonesia dari pembayaran gaji karyawan, pembelian dalam negeri, pengembangan masyarakat, pembangunan daerah, dan investasi dalam negeri. 'Selain itu, PT Freeport Indonesia menginvestasikan US$7,7 miliar untuk infrastruktur dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestrik Bruto Nasional sebesar lebih dari US$ 60 miliar sejak 1992,' papar Richard.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar