Pertamina Dipaksa Realisasikan BBM Satu Harga

Rabu, 02 November 2016, 09:00:07 WIB - Ekonomi

Ilustrasi, Sejumlah mobil tangki milik Pertamina bersiap untuk mengantar Bahan Bakar Minyak di Depot Pertamina Plumpang, Jakarta, Selasa (1/11).(ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menargetkan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga dari Sabang sampai Merauke akan diberlakukan mulai 1 Januari 2017. Sementara payung hukum program itu ditargetkan akan diterbitkan Kementerian ESDM pekan depan.

Program BBM satu harga ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang menghendaki tidak adanya disparitas harga BBM di seluruh wilayah Indonesia. Selama bertahun-tahun disparitas harga BBM ini terjadi antara daerah pusat, terutama di daerah Papua harga BBM jenis premium bisa mencapai Rp50.000 perliter, sementara di daerah lain harga BBM hanya Rp6.450.

Menanggapi program Bahan Bakar Minyak satu harga yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2017, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Hanura, Inaz Nasrullah menilai langkah pemerintah itu sebagai kebijakan yang positif. Pasalnya selama ini, harga BBM berbeda beda, harga termahal terjadi terutama di wilayah Papua.
Namun ia mengatakan, BBM satu harga itu hanya berlaku untuk BBM penugasan seperti solar dan premium yang bersubsidi.

'Kebijakan ini sangat baik, Pertamina harus benar-benar menyalurkan lewat SPBU dan APMS, ' kata Inaz kepada gresnews.com, Selasa (1/11) malam.



Sementara itu, secara terpisah, pengamat ekonomi dan Energi UGM, Fahmi Radhi berpendapat untuk merealisasikan program itu sangat berat. Beban berat terutama pada biaya transportasi. Sehingga menurutnya, akan sangat sulit jika beban biaya ini ditanggungkan kepada Pertamina. 'Kecuali beban biaya transportasi disubsidi oleh Pemerintah. Dimana beban subsidi itu juga akan memberatkan APBN,' kata Fahmi kepada gresnews.com, Selasa (1/11).

Fahmi juga mengingatkan, bahwa penerapan BBM satu harga akan menimbulkan disparitas harga yang sangat besar, antara Papua dengan Papua Nugini yang berpotensi terjadi penyelundupan. Sehingga perlu pengawasan lebih ketat.

'Kalau penyeludupan tersebut terjadi, artinya subsidi untuk BBM satu harga akan dinikmati penyelundup,' ujarnya.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar