Pangkas Investasi Blok Masela Harus Diawasi BPK-KPK

Jum'at, 16 September 2016, 09:00:00 WIB - Ekonomi

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat kabinet terbatas yang salah satu agendanya adalah membahas masalah Blok Masela (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) kembali akan memangkas investasi dalam pembangunan fasilitas Liquified Natural Gas (LNG) Blok Masela di darat (onshore) menjadi sebesar US$7 miliar. Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hitungan-hitungan tersebut jauh lebih kecil daripada estimasi biaya investasi kilang LNG Masela yang sebelumnya untuk coba dihemat dari hitungan awal sebesar US$19,3 miliar kemudian diturunkan menjadi US$15 miliar.

Angka pemangkasan ini, kata Luhut, merupakan hasil kesimpulan rapat Kementerian ESDM, Rabu (14/9) kemarin. Penghematan, menurut Luhut, bisa tercapai jika Inpex Corporation selaku Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Blok Masela hanya mengerjakan pengeboran sumur di lapangan abadi dan membangun fasilitas LNG-nya saja. Inpex tidak perlu memikirkan soal distribusi gasnya.

'Saat ini kami tengah hitung, biar bagaimana pengembangannya dapat dibagi dua. Salah satunya pengeboran hingga kilang, kemudian dari sana ke industri pengguna, jika tahap pertama saja, cost dapat ditekan,' kata Luhut di Gedung Badan Pusat Pengkajian Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (15/9).

Dalam kesempatan tersebut, dia menginginkan, agar semua perusahaan Indonesia mau bermitra dengan Inpex dalam mengelola dari sisi distribusi LNG. Jika investasi dapat ditekan, tingkat pengembalian internal Blok Masela (Internal Rate of Return/IRR) dapat sesuai dengan harapan yaitu 15 persen.



IRR, kata Luhut, juga dapat dicapai dengan insentif penambahan kontrak pengelolaan Blok Masela selama 10 tahun seperti yang diinginkan Inpex. 'Kami bisa pastikan, IRR mencapai 15 persen, namun kami masih pikirkan cara hitungannya, supaya investasi dapat lebih murah,' paparnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan Inpex Corporation, Luhut meminta revisi Plan of Development (POD) Lapangan Abadi di Blok Masela diselesaikan dalam 8 bulan, sejak 6 September 2016. Revisi PoD ini sendiri terjadi karena Lapangan Abadi awalnya menggunakan skema kilang LNG di laut (offshore).

Namun karena Presiden Joko Widodo pada Maret lalu memutuskan kilang LNG Blok Masela dibangun di darat, maka PoD sebelumnya harus direvisi. Luhut menegaskan, percepatan ini perlu dilakukan agar PoD dapat segera disetujui pemerintah dan Blok Masela resmi memasuki tahap produksi pada 2018. Gas dari Blok Masela ditargetkan mulai mengalir (onstream) pada 2024 atau 6 tahun sejak POD ditandatangani.

Langkah lain yang menurut Luhut bisa dikebut adalah izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dari perhitungan Luhut, pengurusan izin AMDAL tak perlu waktu sampai 3 tahun, cukup 1,5 tahun saja. 'Tadi kita bicara kita ingin prosesnya semua dipercepat, itu misalnya dari kacamata kita di AMDAL 3 tahun, kita suruh bikin 1,5 tahun, bisa nggak tuh dia (Inpex). Terus PoD, bisa nggak lebih cepat,' tegasnya.

Pada pertemuan dengan Inpex, Luhut juga menjamin Internal Rate Return (IRR) untuk Inpex di Masela sebesar 15%. Dengan IRR sebesar 15%, maka biaya investasi yang dikeluarkan Inpex bisa kembali dalam waktu kurang lebih 7 tahun sejak gas mulai berproduksi.

IRR sebesar 15% dinilai ideal agar pengembangan Blok Masela cukup ekonomis bagi Inpex. 'Kita mau project IRR mereka tetap 15 persen, jangan kurang karena kalau kurang jadi nggak menarik,' ucapnya.

Terkait rencana pemerintah ini, Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, pemangkasan investasi menjadi sebesar US$7 miliar untuk pembangunan fasilitas kilang LNG Blok Masela di darat ini harus dilakukan dengan hitung-hitungan transparan dan disepakati oleh para pihak.

Komaidi menegaskan, dalam skema pemangkasan investasi ini jangan sampai tujuannya hanya untuk menekan biaya semurah mungkin. Pemerintah harus bertujuan untuk untuk mencari harga wajar sesuai keekonomian.

'Saya kira memastikan PoD (Plan of Development-red) revisi sesuai peruntukkan proyek, sehingga pemerintah melalui SKK Migas harus lebih detail melihat satu per satu, agar tidak merugikan negara,' kata Komaidi kepada gresnews.com, Kamis (15/9).


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar