Polemik Penjualan Wilayah Kerja Panas Bumi Chevron

Minggu, 01 Januari 2017, 09:00:56 WIB - Ekonomi

Potensi Energi Panas Bumi. Petani membawa hasil panen di perladangan sekitar sumur panas bumi (geothermal), kawasan dataran tinggi Dieng, Desa Kepakisan, Batur, Banjarnegara, Jateng Minggu (4/5). (ANTARA)

JAKARTA,GRESNEWS.COM - Langkah Chevron Corporation yang mengumumkan bahwa anak-anak perusahaannya telah menandatangani perjanjian jual beli aset-aset panas bumi di Indonesia dan Filipina dengan Konsorsium Star Energy pada 23 Desember lalu mengejutkan sejumlah pihak. Mereka menilai proses pergantian operator pengelola wilayah kerja (WK) Gunung Salak dan WK Darajat tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum kontrak operasi bersama (Joint Operation Contract). Kontrak ini memiliki payung hukum yang sah, karena mengacu pada aturan legal pemerintah.

Ada beberapa aturan yang melandasi kontrak ini, yakni Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 1981 dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 10 Tahun 1981. Kemudian Peraturan Bersama Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN tentang Status Kepemilikan Aset Panas Bumi Yang Berasal dari Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract).

Aturan tersebut menyatakan bahwa pemilik kuasa pengusahaan wilayah kerja ini adalah Pertamina, yang berperan selaku manajemen operasi. Sementara PT Chevron Geothermal Energy adalah kontraktor hanyalah sebagai pelaksana operasi dengan konsesi mendapatkan bagian dari hasil penjualan energi yang dihasilkan.

Keppres 22/1981 memang mengatur kewenangan mengenai pergantian operator dipegang oleh Menteri ESDM. Masalahnya hingga saat ini, Menteri ESDM belum juga mengeluarkan aturan petunjuk teknis dan pelaksanaannya.

Wakil Menteri (Wamen) ESDM Arcandra Tahar mengatakan terkait aksi korporasi akuisisi dua pembangkit geothermal, diantaranya wilayah kerja panas bumi ( WKP) Drajat dan Gunung Salak tersebut bukan sebagai ranah kebijakan, tetapi masuk ke ranah hukum.

Ia menjelaskan bahwa Kementeriannya siap menindaklanjuti jika aset tersebut milik negara, tetapi pihaknya sejauh ini belum mengetahui apakah pembangkit geothermal dikategorikan aset tersebut milik negara atau bukan.

"Untuk penjualan geothermal Chevron itu ranah hukum, tetapi dari sisi hukumnya seperti apa, kita belum mendalami,karena belum ada laporan itu milik aset negara," kata Archandra di Jakarta, Jumat (30/12).


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar