JAKARTA, GRESNEWS.COM - Para anggota parlemen mempertanyakan mengapa pabrik pengolah bijih logam alias smelter PT Freeport tidak dibangun di tanah Papua. Mereka menyayangkan tidak adanya keberpihakan pemerintah dengan cara memaksa Freeport agar membangun smelter di Papua.

Anggota Komisi VII DPR RI Tony Wardoyo meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar pembangunan pabrik smelter PT Freeport Indonesia dibangun di daerah Kabupaten Mimika-Timika Papua. Permintaan itu dinilainya wajar lantaran tambang emas Freeport juga berada di Papua. Sementara Freeport telah menetapkan lokasi pembangunan smelter mereka di Gresik, Jawa Timur.
 
Menurutnya jika pembangunan pabrik smelter berada di wilayah Gresik maka akan berdampak buruk bagi masyarakat Papua yang merasa dianak tirikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan logika pembangunan smelter seharusnya berada di daerah yang dekat dengan lokasi penambangan.

Ia berpendapat perlunya pembangunan pabrik smelter di daerah Papua, selain untuk menekan efisiensi juga membantu percepatan pembangunan daerah. Selain itu juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka peluang kerja bagi penduduk setempat.

Menurutnya hingga saat ini masyarakat Papua belum mendapatkan manfaat optimal dari kehadiran tambang emas Freeport di Papua. Sebab, hanya sebagian kecil masyarakat Papua menerima manfaat dari penambangan Freeport.

Dia menambahkan masyarakat Papua hanya mendapatkan Rp400 miliar atau satu persen dari pembayaran royalti Freeport kepada pemerintah Indonesia. "Freeport tidak pernah memikirkan masyarakat Papua tetapi lebih mementingkan dirinya sendiri," kata Tony, Jakarta, Selasa (27/1).

Dia mengatakan apabila lahan dan fasilitas pendukung belum memadai yang dipersoalkan oleh Freeport, maka perusahaan bisa bersama-sama dengan pemerintah untuk membangun infrastruktur jalan dan pembangkit listrik dalam memenuhi kebutuhan smelter. Sebab pembangunan smelter sendiri juga memakan waktu yang cukup lama.

"Sehingga tidak ada alasan untuk Freeport untuk tidak membangun smelter di Papua," kata Tony.

Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pemerintah tidak bisa memaksa Freeport untuk membangun pabrik smelter di kawasan Papua karena akan memakan waktu lebih lama lagi. Apalagi mengingat berbagai sarana pendukung di wilayah Papua masih belum memadai.
Padahal untuk membangun smelter diperlukan beberapa infrastruktur pendukung yang memadai. Diantaranya pasokan listrik, sumber daya manusia, dan lainnya. Semuanya perlu dipersiapkan sebelum membangun smelter.

Dia menambahkan dipilihnya pembangunan pabrik smelter di daerah lain, Gresik, dikarenakan sarana pendukungnya sudah siap. Kendati demikian, pemerintah sudah mempunyai cara untuk memajukan ekonomi di wilayah Papua yaitu dengan cara membangun pabrik semen yang dapat menyerap tenaga kerja di Papua.

"Opsi-opsi seperti itu yang kami pikirkan untuk pemerataan pembangunan di wilayah Papua," kata Sudirman.

BACA JUGA: