Target Tak Tercapai Amnesti Pajak Perlu Evaluasi

Rabu, 29 Maret 2017, 19:00:00 WIB - Ekonomi

Petugas pajak melayani warga yang melakukan transaksi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan di KKP Pratama Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (29/3).(ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kendati tak mencapai target yang diharapkan pelaksanaan Tax Amnesty patut diapresiasi. Sebab kendati menghadapi banyak hambatan, angka hasil tax amnesty yang masuk terbilang sangat besar.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo justru menilai capaian pemerintah dalam program Amnesti Pajak dianggap berhasil. Yustinus menyebut meski harus ada evaluasi, namun ia melihat kinerja maksimal pemerintah harus diacungi jempol.

"Meski tidak mencapai target, angka yang masuk sekarang terbilang sangat besar," ujarnya kepada gresnews.com, Rabu (29/3).

Apalagi menurutnya, mengingat program Amnesti Pajak ini menghadapi banyak hambatan di awal. Antara lain gonjang-ganjing politik, minimnya sosialisasi, hingga adanya gugatan banyak para pihak di MK. "Semua hambatan itu menjadikan capaian TA tahap akhir ini layak diapresiasi," tambah Yustinus.



Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri sebelumnya menargetkan dana repatriasi sebesar Rp1.000 triliun dan setoran uang tebusan sebesar Rp165 triliun. Namun hingga berita ini ditulis, situs resmi Ditjen Pajak melansir, dana repatriasi yang masuk hingga Rabu siang (29/3) adalah Rp146 triliun. Adapun setoran uang tebusan yang masuk sebesar Rp109 triliun. Adapun jumlah deklarasi harta luar negeri mencapai Rp1.028 triliun, sedang deklarasi harta dalam negeri mencapai sebesar Rp3.510 triliun.

Di luar capaian nominal, Yustinus juga menyebut bahwa program Amnesti Pajak secara umum sudah berhasil. Pasalnya, lantaran lewat program inilah kesadaran masyarakat terhadap perpajakan meningkat. Diskursus perpajakan yang lebih inklusif-partisipatif juga terbangun. "Dengan kata lain, buah keberhasilan program ini adalah menjadikan pajak sebagai bahan percakapan di ruang publik," imbuhnya.

Namun, Yustinus tetap mengingatkan pemerintah agar melakukan evaluasi atas tidak tercapainya target program Amnesti Pajak, agar bisa diambil langkah perbaikan yang lebih signifikan dan fundamental.

Menurut Yustinus, ada beberapa faktor mengapa orang terkesan enggan mengikuti program repatriasi pajak. Diantaranya stabilitas politik dan kepastian hukum. "Skema investasi minimal 3 tahun yang ditawarkan pemerintah juga ternyata tidak menarik bagi WP," katanya.

Seperti diketahui, Pasal 12 ayat (3) UU Amnesti Pajak diatur bahwa harta yang direpatriasi wajib dinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk: investasi dalam bentuk Surat Berharga Negara Republik Indonesia, obligasi BUMN, obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki pemerintah, investasi keuangan pada Bank Persepsi, obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi OJK, investasi infrastuktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, serta bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perudang-undangan.

"Dengan kata lain, uang mereka harus disimpan dan diawasi selama 3 tahun. Namun pilihannya dianggap tidak fleksibel. Itu yang membuat repatriasi dianggap tidak menarik," kata Yustinus.

Sementara itu mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier justru berpendapat berbeda. Menurut Fuad, pemerintah telah gagal melaksanakan Amnesti Pajak lantaran selain capaiannya jauh dari target, eksekusi program ini juga terkesan tebang pilih.

"Pemerintah baru menyentuh pengusaha kelas teri dalam pengampunan pajak ini. Saya lihat pemerintah tidak punya nyali mengejar pengusaha kelas kakap," kata Fuad, Rabu (29/3).


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar