JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajak pihak swasta untuk berinvestasi dalam membangun kilang (refinery) di Indonesia. Untuk itu pemerintah akan memberikan beberapa fasilitas seperti kemudahan perizinan bagi investor untuk mempunyai wilayah kerja di hilir atau dibolehkan memiliki pompa bensin (SPBU) sendiri.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, pemerintah ingin agar kilang minyak yang ada di Indonesia terus bertambah jumlahnya. Meskipun tetap memprioritaskan PT Pertamina (Persero) untuk membangun kilang, tetapi pihaknya mengizinkan bagi swasta untuk ikut serta dalam berinvestasi.

"Jadi apakah swasta nanti punya kilang sendiri, dan diizinkan memiliki wilayah kerja sendiri dihilirnya, contohnya dengan buat pompa sendiri tidak ada larangan," kata Jonan di sela-sela tatap muka dengan para media di Kantornya Gedung Kementerian ESDM, Rabu (26/10).

Tak hanya izin beroperasi di sektor hilir, pemerintah juga menjanjikan bagi pihak swasta yang membangun kilang minyak untuk bisa mengekspor minyak hasil produksinya tersebut. Pemerintah, kata Jonan, akan membentuk aturan untuk mengatur batasan jumlah produksi yang bisa diekspor dan untuk kebutuhan domestik.

Yang jelas, kata Jonan, pemerintah akan memberikan berbagai kemudahan tersebut guna meningkatkan kapasitas kilang nasional. Alasannya, karena sekarang kebutuhan BBM nasional sudah mencapai 1,6 juta barel per hari, sudah melampaui kapasitas yang ada. "Kebutuhan kita 1,6 juta barel per hari BBM, kapasitas terpasang refinery kita hanya 1,1 juta barel per hari, efektifnya 800 ribu barel per hari. Ini harus ditingkatkan," jelasnya.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan Singapura, kapasitas kilang mereka mencapai 1,5 juta barel per hari, tetapi konsumsinya hanya 150 ribu barel per hari. Dengan demikian, Singapura dapat mengekspor sebagian besar produksinya yang bisa mencapai 1,3 juta barel per hari.

Berbeda dengan Singapura, Indonesia yang merupakan negara produsen minyak mengalami kekurangan pasokan BBM. Dengan kebutuhan BBM per harinya mencapai 1,6 juta barel, setengahnya harus diimpor dari negara lain.

"Kita lihat ASEAN pertumbuhannya untuk ekspor migas tinggi 4 persen hingga 5 persen, namun ini growing, tapi kita tidak akan makan pasar orang lain yang telah ada, tapi creating new market dan new customer, jadi tidak masalah, maka itu yang jadi prioritas sampai akhir Desember," ujarnya.

JAMINAN KETAHANAN ENERGI - Menanggapi rencana pemerintah memberikan kemudahan bagi swasta membangun kilang minyak, Direktur Eksekutif CERI (Center of Energy and Resources Indonesia) Yusri Usman mengatakan, hal itu sah-sah saja. Tetapi, kata dia pemerintah juga harus menjamin dan menjaga ketahanan energi nasional dan berupaya agar rakyatnya bisa menikmati energi murah.

Yusri mengaku khawatir, kilang swasta nantinya malah memproduksi minyak untuk orientasi ekspor. Sementara kebutuhan dalam negeri justru tetap mengalami defisit. Dalam konteks inilah, kata dia, pemerintah harus memberikan jaminannya.

"Misalnya tarif listrik, gas rumah tangga oleh PGN, BBM yang murah bagi rakyatnya yang berpenghasil menengah kebawah, dan bagi industri nasional agar semua produk produknya bisa bersaing dengan produk dari lua ," kata Yusri kepada gresnews.com, Rabu (26/10).

Dia menjelaskan, negara juga harus melindungi perusahaan migas dari persaingan terbuka dengan perusahaan migas asing. "Dan harus mendorong dan mengawal perusahaan Pertamina, PGN dan PLN juga harus mampu mentransformasi proses bisnisnya menjadi lebih transparan dan efisien," jelasnya.

Dia mengungkapkan, pada bidang kilang minyak, diharapkan pemerintah mendorong swasta nasional dan asing untuk membangun kilang bagi ketahanan energi nasional dengan memberikan insentif yang menarik dan kepastian hukum dalam berinvestasi dan menarik dari sisi keekonomiannya.

"Kalaupun pihak asing akan membangun SPBU atau pompa sendiri harus diperlukan minimal sama dengan pihak Pertamina, artinya pihak SPBU Asing diwajibkan juga keberadaannya diseluruh pelosok tanah air, diperlukan dikoreksi tentang kebijakan tersebut," ujarnya.

Pemerintah, kata dia, harus berhati-hati agar kebijakan mengundang swasta membangun kilang ini justru membunuh perusahaan negara, dalam hal ini Pertamina. "Yang penting jangan memperlihatkan sikap sok liberal yang berakibat membunuh Pertamina secara pelan pelan," tegasnya.

BACA JUGA:
Tags