Kesepakatan antar negara ASEAN untuk membuka konektivitas antar wilayah negara bertetangga ini telah dimulai sejak tahun 2015.


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte pada Minggu (30/4) telah meresmikan pembukaan jalur pelayaran langsung kapal Roll-on/Roll-Off atau Ro-Ro dari Davao – General Santos - Bitung, Indonesia.

Pembukaan pelayaran langsung ini sekaligus menandai dibukanya kerjasama koneksitas antara negara ASEAN. Jokowi dalam sambutannya bersama Presiden Duterte mengatakan peresmian  Jalur Pelayaran Roro Davao-General Santos-Bitung merupakan elemen penting dalam pembangunan konektivitas ASEAN.

Sebelum peresmian pembukaan oleh presiden dua negara itu. Kesepakatan dibukanya pelayaran kapal Roro langsung itu dilakukan penandatanganan kesepakatan antara Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi dan Menteri Perhubungan Filipina, Arthur P. Tugade, disaksikan Presiden Jokowi dan Presiden Duterte pada 28 April 2017.  Penandatanganan ini dilaksanakan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Brunei Indonesia Malaysia Philipines-East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) ke-12 di Manila, Filipina.

Penandatanganan merupakan tindak lanjut dari pertemuan BIMP-EAGA Sea Linkages Working Group di Manado pada 19-20 April 2017 lalu. Pertemuan itu dihadiri sejumlah perwakilan dari Negara anggota BIMP EAGA Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina, dan perwakilan lain seperti Asian Development Bank (ADB).

Saat penandatanganan Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan proyek konektivitas laut itu memiliki arti penting bagi Indonesia. Selain akan menciptakan rute pelayaran dan perdagangan baru, juga mendukung program prioritas nasional, terkait menjadikan Pelabuhan Bitung sebagai hub internasional.

"Konektivitas ini akan memberikan peluang besar bagi kedua belah pihak, dilihat dari sisi ekonomi, waktu, maupun peluang dalam meningkatkan perdagangan," tutur Budi, seperti dikutip dephub.go.id.

Pembukaan rute pelayaran baru kapal Roro ini, menurut Menhub juga akan membantu mengembangkan potensi ekonomi daerah dan meningkatkan pariwisata serta investasi daerah.

"Pembukaan rute pelayaran ini dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia," jelas Menhub.

Menhub juga menambahkan rute baru ini dinilai sangat kompetitif, dilihat dari segi jarak dan waktu tempuh yang lebih singkat.  Sehingga dapat mengurangi biaya transportasi dan logistik. Pembukaan rute baru ini diharapkan juga dapat meningkatkan kerja sama perdagangan Indonesia dan Filipina.

Disebutkan Menhub Rute Bitung-Davao hanya membutuhkan waktu tempuh 1-2 hari. Waktu tempuh ini jauh lebih singkat dibanding  rute Bitung-Surabaya/Jakarta-Manila-Davao sebelumnya, yang butuh waktu 1- 2 minggu. "Tentunya biaya transportasi dan logistik pun akan berkurang," paparnya.

Selain meningkatkan perdagangan, pembukaan rute pelayaran baru ini juga diharapkan dapat meningkatkan pariwisata di Indonesia Timur dengan memberikan kontribusi dalam meningkatkan hubungan people-to-people contact di masa mendatang.

Diakui Menhub pada tahap ini konektivitas baru sebatas pada perdagangan barang. Produk awal yang akan dilayarkan dari  Davao ke  Bitung adalah  produk tepung. Sedangkan komoditas yang akan dibawa dari Bitung antara lain berupa jagung, kopra, dan mesin.

Sedang kapal yang akan digunakan melayari rute Bitung-Davao/General Santos adalah Super Shuttle RoRo 12 dengan kapasitas 500 TEUS yang dioperasikan oleh Asian Marine Transport Corporation (AMTC). Kapal ini rencananya akan bersandar di Dermaga IV/IKD, Bitung.


DISEPAKATI SEJAK 2015 - Kesepakatan antar negara ASEAN untuk membuka konektivitas antar wilayah negara bertetangga ini telah dimulai sejak tahun 2015. Namun jauh sebelum itu rencana membuka ASEAN Connectivity telah dirancang sejak tahun 2011 lalu.

Rencana tersebut disusun dalam pertemuan The 34th ASEAN Senior Transport Officials Meeting(34th ASEAN STOM) dan The 18th ASEAN Transport Ministers Meeting yang berlangsung di Nusa Dua, Bali.

Pertemuan itu sendiri kelanjutan dari pertemuan di Kamboja akhir tahun 2011. Dalam pertemuan itu Menteri Perhubungan saat itu EE Mangindaan mengatakan bahwa ASEAN Konektivitas itu digadang untuk  menjadi kekuatan baru di dunia.

Ia menyebut ASEAN Konektivitas di bidang transportasi, akan memberikan dampak ganda pada sektor perdagangan, industri, pariwisata dan pertanian. Karena semua kegiatan tersebut membutuhkan sektor transportasi.

ASEAN Senior Transport Officials Meeting (ASEAN STOM) sendiri  merupakan pertemuan tingkat pejabat senior bidang transportasi negara-negara ASEAN yang dilaksanakan dua kali dalam setahun secara bergiliran di negara-negara anggota ASEAN.

Sedang ASEAN Transport Ministerial Meeting (ATM) merupakan pertemuan tingkat menteri transportasi negara anggota ASEAN yang dilaksanakan setahun sekali.

Sebelum dimulai program ASEAN Connectivity pemerintah Indonesia sendiri mensyaratkan terwujudnya keterhubungan seluruh wilayah atau pulau di Indonesia (Indonesia Connectivity). Namun kala itu Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyebut bahwa Indonesia Connectivity tidak harus dalam bentuk fisik dengan pembangunan jalan dan jembatan antar pulau.

Konektivitas antar pulau menurutnya, bisa secara non-fisik melalui moda transportasi atau kapal laut, moda transportasi atau kapal penyeberangan/feri, dan moda transportasi penerbangan udara. Sedangkan di dalam wilayah atau pulau dengan moda transportasi jalan dan angkutan kereta api (KA).

Dengan persyaratan itu  Indonesia menyatakan kesiapannya untuk menggelar konektivitas ASEAN, yang diberlakukan sejak 2015 lalu.