JAKARTA, GRESNEWS.COM - Chairman of Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, James Robert (Jim Bob) Moffett, patut berlega hati. Kedatangannya ke Istana menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (2/7) berbuah hasil. Ia yakin pemerintah akan memperpanjang kontrak PT Freport Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

Rentetan tawaran dan investasi multimiliar dollar AS itu membuai pemerintah Jokowi untuk memperpanjang kontrak penambangan emas PT Freeport di Papua yang bakal berakhir 2021 itu menjadi hingga 2041. Freeport menyatakan siap terus berinvestasi di Indonesia. Freeport bahkan sudah mengalokasikan anggaran US$ 15,5 miliar untuk pembangunan tambang bawah tanah di Papua, yang terbesar di dunia.

Tanpa kepastian adanya perpanjangan kontrak hingga 2041, Freeport cemas menggelontorkan investasinya. Tentu saja Freeport takut tak bakal balik modal bila pemerintah berubah pikiran dan menghentikan kontrak Freeport di tengah jalan. Maklum penandatanganan perpanjangan kontraknya sendiri baru dilakukan dua tahun sebelum kontrak Freeport berakhir yakni 2019, sehingga waktu yang tersisa itu dioptimalkan untuk mendapatkan kepastian perpanjangan kontrak.

Optimisme Freport mendapatkan perpanjangan kontrak itu dapat terlihat dari pernyataannya usai bertemu Presiden Jokowi.  "Kami senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan operasi kami, sebagaimana kami percaya bahwa pemerintah akan memberikan jaminan kepastian hukum dan fiskal terhadap perpanjangan operasi kami seiring dengan investasi multimiliar dolar AS yang tengah kami lakukan untuk proyek pengembangan tambang bawah tanah dan ekspansi smelter dalam negeri. Sehubungan dengan peningkatan pembelian dalam negeri, saya telah meminta Presiden Direktur PTFI untuk bekerjasama dengan badan usaha milik negara," kata Jim Bob dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7).

JANJI-JANJI FREEPORT - Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, Jim Bob menebar janji menyerap produk-produk BUMN dalam penambangan tembaga dan emas di Papua. "Pak Moffett siap meningkatkan local content di Freeport, bahkan tadi secara spesifik Pak Moffett menyampaikan akan membeli alat-alat berat dari PT Pindad," kata Menteri ESDM Sudirman Said, ditemui di Kompleks Istana kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (2/7).

Seperti diketahui, Pindad saat ini selain memproduksi peralatan tempur dan senjata, sudah mulai melebarkan sayap bisnisnya dengan memproduksi alat berat berupa ekskavator.

Sudirman mengatakan, tidak hanya membeli alat berat dari ´BUMN senjata´, Freeport juga akan membeli sebagian alat peledak untuk penambangannya di Papua. "Kemudian Freeport juga akan membeli sebagian bahan peledak yang dibutuhkan dari Pindad dan Bahana (PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia)," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga meminta Freeport segera merealisasiakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Uru Muka di Kabupaten Mimika dengan kapasitas 1.000 megawatt (MW). "400 MW di antaranya akan dimanfaatkan Freeport untuk tambang bawah tanah, sisanya bisa dipakai masyarakat setempat," ungkap Sudirman.

Terpisah, Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengatakan, dalam pembangunan PLTA tersebut, pihaknya akan menggandeng BUMN batu bara. "Sementara untuk power plant Kami juga penjajakan dengan BUMN batubara untuk power plant," kata Maroef di Kantor Kementerian ESDM.

KABULKAN 15 TUNTUTAN - Demi keinginan perpanjangan kontrak dipenuhi PT Freeport Indonesia bersedia memenuhi sebanyak 15 dari 17 item ´tuntutan´ dari pemerintah.  Adapun 11 aspek permintaan dari Pemerintah Daerah Papua: yakni Memindahkan pusat operasi Freeport Indonesia ke Papua; Memperbaiki Hubungan Freeport Indonesia dengan Pemda Papua dan Kabupaten sekitar; Meningkatkan peran serta Pemda (BUMD) dan pengusaha-pengusaha Papua dalam kegiatan sub-kontrak; Mewajibkan Freeport Indonesia untuk menggunakan jasa perbankan nasional (Bank Papua).

Tuntutan lainnya memperbaiki pengaturan pertambangan rakyat; Peningkatan dan pengalihan pengelolaan Bandara Moses Kilangin, Timika; Meningkatkan kontribusi pembangunan infrastruktur wilayah sekitar; Penataan Program CSR; Memperbaiki pengelolaan dampak lingkungan hidup; Menyusun rencana paska tambang; Meningkatkan peran tenaga kerja asal Papua.

Sementara, empat aspek yang merupakan domain pemerintah pusat yang telah disepakati adalah: Menciutkan wilayah menjadi 90.360 hektar, dari semula 212.950 hektar (mengembalikan 58 persen wilayah kerja (WK) kepada pemerintah); Pengutamaan Penggunaan Tenaga Kerja, Barang dan Jasa Dalam Negeri; Membangun Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri; Divestasi, tetapi Freeport Indonesia menginginkan melalui IPO di bursa saham.

Namun masih ada dua item yang belum dipenuhi baik oleh Freeport maupun dari pemerintah. "Dua itu adalah mengenai peningkatan jumlah kontribusi pada penerimaan negara, yang sebentar lagi akan disepakati oleh Menteri Keuangan. Kedua, adalah kaitannya dengan kelanjutan operasi (Freeport minta hingga 2041), yang itu menunggu waktu dan cara yang tepat. Karena dalam peraturan perundang-undangan, (perpanjangan kontrak) baru bisa diajukan 2 tahun sebelum kontrak habis, itu mereka baru bisa mengajukan," ungkap Sudirman.

KONTROVERSI FREEPORT - Menurut laporan investigatif wartawan New York Times Jane Perlez, Raymond Bonner dan kontributor Evelyn Rusli, Below a Mountain of Wealth, a River of Waste, 27 Desember 2005 selama bertahun-tahun Jim Bob Moffett dengan tekun membina persahabatan dengan Presiden Soeharto, dan kroni-kroninya pada masa Orde Baru. Ini dilakukan ahli geologi kelahiran Louisiana (Amerika Serikat), yang juga adalah pimpinan perusahaan ini, untuk mengamankan usaha Freeport.

Freeport membayar ongkos-ongkos mereka berlibur, bahkan biaya kuliah anak-anak mereka, termasuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang diberikan kepada New York Times oleh para pejabat pemerintah menunjukkan, Kementerian Lingkungan Hidup telah berkali-kali memperingatkan perusahaan ini sejak tahun 1997, Freeport melanggar peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.

Menurut perhitungan Freeport sendiri, penambangan mereka dapat menghasilkan limbah/bahan buangan sebesar kira-kira 6 miliar ton. Limbah buangan tersebut banyaknya lebih dari dua kali bahan-bahan bumi yang digali untuk membuat Terusan Panama. Kebanyakan dari limbah itu dibuang di pegunungan di sekitar lokasi pertambangan, atau ke sistem sungai-sungai yang mengalir turun ke dataran rendah basah, yang dekat dengan Taman Nasional Lorentz, sebuah hutan hujan tropis yang telah diberikan status khusus oleh PBB.

Sebuah studi bernilai jutaan dolar tahun 2002 yang dilakukan Parametrix, perusahaan konsultan Amerika, dibayar oleh Freeport dan Rio Tinto, mitra bisnisnya, yang hasilnya tidak pernah diumumkan mencatat, bagian hulu sungai dan daerah dataran rendah basah yang dibanjiri dengan limbah tambang itu sekarang tidak cocok untuk kehidupan makhluk hidup akuatik. Laporan itu diserahkan ke New York Times oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (dtc)

BACA JUGA:
Tags