JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rencana pemerintah untuk membubarkan PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang merupakan anak usaha Pertamina di bidang trading minyak dinilai tidak akan berguna jika sistem tata niaga migas tidak diubah. Kebijakan tersebut akan sia-sia meskipun Petral dibubarkan kemudian diganti dengan PT Pertamina Energy Services maupun Intergrated Suply Chain.

Pengamat energi dari Energy Watch Ferdinand Hutahaean menduga pembubaran Petral lebih karena alasan Pertamina gagal membenahi tata niaga dan tata cara pengadaan premium khususnya Ron88, sehingga akhirnya Petral pun ditutup kemudian Ron88 dihapus. "Selama ini Ron88 masih dikuasai oleh Petral, artinya ketika Petral dibubarkan pemerintah harus jelas suplai Ron88 ke masyarakat seperti apa," kata Ferdinand kepada Gresnews.com, Minggu (26/4).

Dia mengatakan, jika memang Petral ingin dibubarkan jangan sampai malah merugikan Pertamina. Menurutnya nilai aset Petral harus dinilai terlebih dahulu agar publik mengetahui situasi Petral, hal itu untuk menghindari agar ketika Petral ditutup asetnya hilang ditelan oleh orang-orang tertentu.

Hanya saja Ferdinand menilai pemerintah sebaiknya tetap menghidupkan Petral dan memperluas lini bisnisnya dengan cara melakukan trading ke negara asing bukan hanya ke Indonesia, khususnya Pertamina. Menurutnya dengan cara tersebut, pemerintah bisa melihat kemampuan Petral tanpa mendapatkan fasilitas dari induk usahanya yaitu Pertamina.

"Jadi apapun ceritanya sepanjang tata niaga dan tata cara pengadaan BBM masih sama, maka kebijakan Pertamina ini hanya akan sia-sia dan sebatas pencitraan saja," kata Ferdinand menegaskan.

Sementaa itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana mengatakan pemerintahan Jokowi-JK harus mengkaji secara kompherensif pembubaran Petral. Menurutnya jangan sampai keputusan tersebut malah menyulitkan ketersediaan BBM di dalam negeri.

Dia menambahkan, jika memang dimungkinkan untuk membubarkan Petral maka pemerintahan Jokowi-JK harus menyiapkan infrastruktur yang sama seperti yang dimiliki oleh Petral, misalnya kilang minyak. Menurutnya saat ini kilang minyak yang dimiliki Indonesia, hanya bisa menampung dalam kapasitas yang kecil dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

"Kita harus kaji dalam-dalam bahwa jangan suatu keputusan malah menyulitkan bangsa," kata Azam.

Azam mengatakan pemerintahan Jokowi-JK harus mencari jalan keluar atas Petral. Jika memang infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan energi masyarakat Indonesia sudah siap, maka dapat dimungkinkan Petral bisa dibubarkan.

Jika belum siap selayaknya pemerintahan Jokowi-JK harus lebih dulu memperbaikinya.  "Perbaikannya harus menjadi lebih baik. Jangan meniadakan Petral malah kita jadi sulit," kata Azam.

BACA JUGA: