JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tahun ini kondisi perekonomian global mengalami goncangan. Tentu saja memberi pengaruh pada perekonomian skala nasional yang ikut meredup. Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla pun mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi untuk meredam gejolak lewat paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan secara bertahap. Berhasilkah paket kebijakan ekonomi meredam goncangan krisis?

Hasil survei dari Indo Barometer menyatakan sebesar 60 persen publik menilai kondisi perekonomian nasional buruk. Walaupun begitu dari hasil publik menyatakan keadaan ekonomi skala rumah tangga ini tak seburuk skala nasional.

Sebanyak 44,1 persen partisipan menyatakan keadaan ekonominya buruk. Sementara ada 38,88 persen menyatakan sedang dan 15 persen menyatakan kondisi perekonomiannya baik-baik saja. Jika dijumlahkan, jumlah partisan yang merasa sedang dan baik bisa mencapai 53,88 persen, melebihi yang menyatakan buruk.

"Dalam skala rumah tangga agaknya kondisi ekonomi belum setelak di luar," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari dalam Jumpa Persnya di Hotel Atlet Century, Senayan, Kamis (8/10).

Masyarakat pun cenderung memiliki keyakinan terhadap perbaikan ekonomi di masa mendatang. Hal ini terlihat dari hasil statistik sebesar 34,6 persen yang menyatakan optimis.

TINGKAT KEPUASAN TURUN - Survei dilakukan di 34 propinsi dengan jumlah responden 1.200 orang dan margin error 3 persen. Responden dipilih melalui metode multistage radom sampling. Dalam survei Indo Barometer yang digelar 14-22 September 2015 itu juga menyebutkan penurunan tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi.

Hasil survei lembaga Indo Barometer menyebutkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi saat ini mencapai 46 persen. Sementara yang tidak puas mencapai 51,1 persen. "Jika dibandingkan hasil kepuasan masyarakat enam bulan lalu, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih mencapai 57,5 persen. Dengan data tersebut, penurunan tingkat kepuasan mencapai 11,5 persen," kata M Qodari.

Ia mengemukakan selain Jokowi, tingkat kepuasan terhadap JK juga turun.

Tingkat kepuasan publik terhadap JK saat ini sebesar 42,1 persen. Yang tidak puas mencapai 52,9 persen. Jika dibandingkan survei 6 bulan lalu, tingkat kepuasan publik terhadap JK turun dari 53,3 persen ke 42,1 persen. Penurunan mencapai 11,2 persen.

Menurut Qodari, penurunan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-JK terutama karena naiknya harga bahan pokok yang mencapai 17,3 persen. Kemudian Jokowi-JK dianggap tidak mampu mengatasi masalah ekonomi mencapai 13,3 persen. Masalah lainnya adalah melemahnya nilai tukar rupiah (7,4 persen), naiknya harga BBM (4,3 persen), dan program visi dan misi belum terbukti (4,1 persen).

PAKET KEBIJAKAN - Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menyatakan paket kebijakan ekonomi tiga jilid yang telah Jokowi akan berjalan lebih baik lagi ketika diamanatkan pada orang yang tepat. Sayangnya, selama ini ia menilai presiden telah salah dalam menempatkan orang-orang pilihannya sehingga berdampak pada tak maksimalnya paket kebijakan.

"Dengan merekrut orang yang baik dan tepat pada tempatnya. Bagaimana bicara kemakroan, perencanaan nasional ketika memilih orang yang pikirannya mikro," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Di sisi lain, ia menyatakan terdapat hidden economic yang belum terjangkau dan tak tahu penyebabnya. Misalnya saja walaupun perekonomian lesu, toh tiket Bon Jovi tetap ludes terjual, atau penjualan salah satu brand mobil ternama yang juga laris manis.

"Di Jawa masih menguasai pertumbuhan, terdapat ketimpangan struktural. Mereka yang tak mau tersentuh situasi, hidden ekonominya banyak," katanya.

Menanggapi hasil survai yang menghasilan rasa optimisme masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi, ia menyatakan hal ini menjadi bukti paket kebijakan Presiden Jokowi berhasil secara politik meningkatkan persepsi masyarakat.

Untuk itu, sudah sepatutnya optimisme ini dipergunakan dengan baik oleh pemerintah, yakni kembali lagi dengan cara meletakkan orang yang baik dan tepat pada tempat yang tepat pula. "Ini bagus loh, bayangkan dalam situasi buruk, masyarakat masih saja optimis," ujarnya.

POIN MINUS PAKET KEBIJAKAN EKONOMI - Bahlil Lahadalia Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) membenarkan dalam kondisi perekonomian yang lesu ini, semua sektor investasi menurun drastis. Properti diketahui menurun 35-40 persen dari tahun lalu, perkebunan sejumlah 40 persen, konsumsi sebesar 27 persen.

"Yang tidak turun hanya bisnis hiburan malam dan judi tapi jumlah keduanya hanya sekitar 7,7 persen," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, walaupun kondisi perekonomian masih galau, namun bedanya dengan krisis 1998, perbankan Indonesia masih dalam tahap sehat, bahkan overload. Sayangnya meski pengusaha mencoba bangkit namun nilai tukar dollar terus merangkak naik. Di sisi lain pengusaha tak boleh melakukan pemberhentian hubungan kerja (PHK) sedang cost produksi terus berjalan.

Namun, ia mengakui paket kebijakan ekonomi Jokowi memang bisa membuat skenario jangka menengah dan panjang yang menekan dollar dan saham. "Ini efektif, semoga selanjutnya bisa menendang langsung ke rakyat yakni pendapatan yang menyasar konsumsi, memperbesar daya beli," katanya.

Selain itu, ia menyarankan untuk memperkuat industri padat karya untuk tingkat menengah ke bawah. Sebab industri padat karya akan berdampak besar dalam membenahi perekonomian nasional.

"Jangan lupa paket selanjutnya juga menyisipkan penciptaan lapangan kerja yang baru dan cepat," katanya.

CETAK LEBIH BANYAK PENGUSAHA - Berdasarkan data Hipmi, jumlah pengusaha di Indonesia baru mencapai 1,4 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Kenyataan ini berbanding jauh dengan negara-negara lain, misalnya saja Malaysia yang jumlah pengusahanya sudah mencapai 7 persen dari total jumlah warga negaranya. Padahal, para enterpreuner merupakan penyumbang ekonomi terbesar suatu negara.

Rendahnya minat membuka usaha sendiri diyakini juga lantaran biaya pajak di Indonesia yang terlampau tinggi. Juga ketentuan hukum perbankan yang kebanyakan mempersulit para calon pengusaha.

"Ketika meminjam ke bank contohnya, selalu ditanyakan berapa aset yang dipunya bukan karakter dan peluang bisnis, jadi anak-anak muda tak punya kecendrungan menjadi pengusaha," katanya.

Ia pun menitipkan saran agar ketika ekonomi memburuk tetap tak menyalahkan kondisi perekonomian global. "Yang benar, seberapa besar kita membenahi diri. Jangan bergantung oleh negara lain," serunya.

PAKET KEBIJAKAN TAHAP III - Pemerintah telah merilis paket kebijakan ekonomi jilid III. Dalam paket tersebut, terdapat enam paket kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Paket ini diharapkan bisa mendorong geliat ekonomi Indonesia ke depan.

"Kami ingin menyampaikan beberapa paket di sektor keuangan. Ada enam paket yang dikeluarkan OJK," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid III, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/10).

Enam paket kebijakan di sektor keuangan tersebut adalah: Relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha dan penitipan valuta asing dan pengelolaan (trust) bank, Launching skema asuransi pertanian, Revitalisasi industri modal ventura, Pembentukan konsorsium berbasis ekspor dan ekonomi kreatif serta UMKM Pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, Implementasi One Project Concept terkait kualitas kredit perbankan.

Muliaman menjelaskan, terkait relaksasi ketentuan kegiatan usaha dan penitipan valuta asing atau valas, OJK akan memberikan kelonggaran persyaratan sehingga banyak bank yang bisa ikut mengelola dana valas. Bisnis ini disebut sebagai bisnis trust alias trustee.

"Ini sebagai stimulus, untuk mengelola valas, terkait pengeloaan valas hasil ekspor, perlu adanya kebijakan perbankan dalam mengelola dana valas, tentu kita harapkan akan besar yang masuk," harapnya.

OJK melakukan relaksasi terhadap persyaratan bank umum dan kantor cabang bank asing untuk penitipan atau bisnis trustee ini. Muliaman menyebutkan, ada beberapa inisiatif terkait aturan tersebut yaitu perubahan-perubahannya yaitu jumlah bank diperluas, artinya tidak terbatas kepada beberapa bank saja karena kemampuan terbatas dan persyaratan rumit. Jumlah bank untuk mengelola valas diperbanyak, tidak perlu menggunakan kantor bank asing yang ada di dalam negeri tapi bisa menggunakan bank dalam negeri, jadi bisa melakukan aktivitas di dalam negeri.

Untuk skema asuransi pertanian, Muliaman menjelaskan, akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, BUMN, dan konsorsium perusahaan asuransi. Skema ini akan diterapkan untuk asuransi usaha tani padi. Skema pembayaran preminya adalah sebesar 80% akan dibayar oleh pemerintah sebagai subsidi dan 20% dibayar petani sehingga risiko kerugian petani bisa diminimalisir.

Saat ini, pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp 150 miliar untuk meng-cover 1 juta hektar lahan padi untukk tahun depan. Premi per hektar Rp 180 ribu per, Rp 150 ribu dibayar pemerintah sebagai subsidi, sisanya petani, pertanggungannya per hektar itu Rp 6 juta, itu angka biaya untuk tanam, tentu saja dengan terlindunginya para petani, lebih terbuka aksesnya.

Terkait revitalisasi modal ventura, Muliaman menjelaskan, peran ini dalam mendukung UMKM khususnya start up bisnis yang kadang-kadang sulit mendapatkan pendanaan perbankan terutama industri kreatif.

Dana ventura ini merupakan sumber dana modal ventura. Perluasan di bidang kegiatan usahanya tidak hanya penyertaan saham dan pembelian obligasi tapi juga penyaluran pendanaan produktif seperti penerbitan surat utang perusahan kreatif. Dengan ini, akses keuangan pengusaha pemula dan eknomi kreatif semakin mudah.

Selanjutnya pembentukan konsorsium berbasis ekspor dan ekonomi kreatif. OJK bekerjasama dengan Kemenkeu. "Dengan menggabungkan perusahaan penjaminan kredit. Saya pikir ini paket mirip-mirip KUR," katanya.

Kemudian kebijakan soal pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor. Dalam hal ini juga OJK akan bekerjasama dengan Kemenkeu. Pihak Kemenkeu akan mengatur berbagai macam program yang mengawasi aspek keuangan dari lembaga ini.

Lembaga pembiayaan ekspor ini dulunya bank eskpor Indonesia. Sudah berubah menjadi lembaga pembiayaan tapi aturannya masih mirip bank. Pemerintah ingin mengubah dasar peraturan operasional ini menjadi selayaknya perusahaan pembiayaan.

Terakhir, kata Muliaman, OJK akan kembali mengimplementasikan one project concept. OJK akan melakukan penilaian kualitas aset bank umum. Bank wajib menetapkan kualitas aset yang sama untuk membiayai debitur baik satu atau lebih bank, maka dalam hal terjadi pemisahan arus kas, dapat ditetapkan berbeda, pada dasarnya based on project. (dtc)

BACA JUGA:
Tags