JAKARTA, GRESNEWS.COM - Badan Pengawasan  Obat dan  Makanan (BPOM) menyatakan telah menyiapkan sejumlah antisipatif menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. Termasuk kemungkinan masuknya obat dari luar negeri,  sebab Indonesia merupakan potensi pasar Asia Tenggara yang menggairahkan. Sehingga memerlukan proses dan regulasi ketat yang disepakati di tingkat ASEAN untuk menyaring produk berbahaya.

"Kami akan menciptakan iklim ekonomi ASEAN yang kondusif bagi obat dan makanan," kata Roy A. Sparringa dalam Rapat Denggar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI,  Kamis (29/1).

Untuk menciptakan iklim yaang kondusif tersebut, BPOM akan melakukan penyederhanaan perizinan dan pelayanan prima untuk kegiatan ekspor impor dengan menerbitkan surat ekspor-impor. Selanjutnya meningkatkan daya saing produk Indonesia dengan memberikan produsen UMKM bimbingan teknologi.

"Masih ditemukan obat ilegal dan obat palsu lewat jalur ilegal juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami," katanya.

Rendahnya putusan peradilan dan belum adanya besaran hukum tentang resiko obat palsu dan ilegal dinilai menjadi hambatan utama pemutusan lingkaran transaksi. Juga kurangnya pengetahuan masyarakat dan daya beli yang rendah berbanding lurus dengan maraknya produksi obat ilegal untuk memperoleh keuntungan besar.

Untuk memutus suplay demand produk ilegal ini, BPOM akan bekerja sama dengan polisi internasional serta pelaku usaha untuk penguatan lintas sektor dan penegakan hukum. Tak luput, pemberdayaan masyarakat melalui gerakan waspada obat ilegal dan publik warning diharap mampu menciptakan konsumen yang cerdas.

"Akses info juga dibuka melalui telepon, web BPOM, dan info media sosial," katanya.

BPOM sadar, MEA di tahun 2015 ini merupakan tantangan pengawasan obat dan makanan untuk mlindungi masyarakat. Sehingga dibutuhkan regulasi dan kelembagaan yang juga kuat. BPOM berjanji akan memperkuat post market control untuk menangkis lebih kuat produk yang masuk ke Indonesia.

"Partisipasi masyarakat untuk melaporkan produk ilegal dari luar negeri ini juga menjadi fokus tahun 2015-2019 dan akan terus ditingkatkan," katanya.

Untuk mengetahui peredaran obat dan makanan ilegal, anggota Komisi IX dari Fraksi PKB, Handayani menyarankan BPOM bekerja sama dengan pihak-pihak yang sering mengadakan investigasi produk ilegal. "Mungkin bisa bekerja sama untuk menelusuri alur dan produsennya dari para awak media," katanya.

BACA JUGA:
Tags